BABAB.NET

Foto Tok Dpr Pemerintah Dan Kpu Akhirnya Setujui Draf Revisi Pkpu Pilkada Sesuai Putusan Mk

papar berkaitan - pada 25/8/2024 - jumlah : 59 hits
Komisi Pemilihan Umum RI dan Pemerintah dengan Komisi II DPR menyetujui penetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi

Alasan Dpr Sahkan Revisi Pkpu Pilkada Sesuai Putusan Mk Di Hari Libur

papar berkaitan - pada 25/8/2024 - jumlah : 70 hits
Rapat tersebut sedianya digelar pada Senin 26 Agustus 2024 namun dimajukan ke Minggu

Foto Lautan Mahasiswa Geruduk Gedung Dprd Jatim Kawal Putusan Mk Situasi Sempat Memanas

papar berkaitan - pada 23/8/2024 - jumlah : 53 hits
Meski revisi UU Pilkada dibatalkan ribuan mahasiswa di Surabaya tetap berunjuk rasa mengawal putusan MK hingga ditetapkan sebagai PKPU

Soal Putusan Usia Calon Kepala Daerah Dpr Serahkan Ke Kpu

papar berkaitan - pada 22/8/2024 - jumlah : 66 hits
Dasco menjelaskan yang memiliki kewenangan untuk mengatur PKPU adalah KPU

Massa Demo Kawal Putusan Mk Di Kpu Bubarkan Diri

papar berkaitan - pada 23/8/2024 - jumlah : 56 hits
Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat itu juga sempat berpamitan dengan sejumlah aparat kepolisian yang melakukan penjagaan di KPU RI

Kpu Konsultasi Dengan Dpr Soal Uu Pilkada Usai Putusan Mk Pada 26 Agustus

papar berkaitan - pada 23/8/2024 - jumlah : 79 hits
KPU memastikan bakal mematuhi Putusan MK terkait Pilkada serentak 2024

Video Kpu Blak Blakan Dampak Pembatalan Revisi Uu Pilkada Dan Nasib Putusan Mk

papar berkaitan - pada 23/8/2024 - jumlah : 52 hits
KPU menegaskan tengah melakukan langkah langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konsultasi

Said Abdullah Minta Kpu Segera Tindaklanjuti Putusan Mk Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Derah

papar berkaitan - pada 21/8/2024 - jumlah : 56 hits
Said berharap KPU segera menindaklanjuti putusan MK tersebut karena pelaksanaan Pilkada akan segera dimulai akhir Agustus

Partai Gelora Sebut Putusan Mk Soal Syarat Usung Calon Kepala Daerah Tak Sesuai Permohonan Uji Materi

papar berkaitan - pada 21/8/2024 - jumlah : 64 hits
MK membuat norma pengaturan baru tentang syarat pencalonan berdasarkan jumlah penduduk dan prosentase suara sah partai