Dpr Sahkan Uu Cipta Kerja Ridwan Kamil Kalau Kurang Kita Revisi Kalau Baik Kita Teruskan




  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pengesahan undang-undang Cipta Kerja pasti akan menuai pro dan kontra. Karena sudah disahkan, ia pun meminta seluruh pihak untuk ikut mengawal undang-undang baru itu.


" UU Cipta Kerja sudah disahkan, mari kita monitor. Sisi positifnya juga mungkin ada, dampak yang negatifnya juga. Pada dasarnya kita kita harus jangan kaku, yang namanya hal seperti ini pasti ada dinamika," kata Emil, sapaan akrabnya, Selasa (6/10/2020).


Emil pun menyarankan agar kebijakan baru itu diterima dulu. Jika dirasa ada kekurangan, bisa meminta untuk evaluasi.


"Responsnya juga belum tentu berhasil, belum tentu gagal, tergantung situasi. Saran saya kita terima dulu, kemudian evaluasi, dalam setahun dua tahun, apakah pelaksanaannya menyejahtarakan semua orang, mengadilkan ekonomi. Kalau kurang kita revisi kita evaluasi, kalau baik kita teruskan," paparnya.


Judicial review
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Taufik Garsadi berharap agar tak ada aksi mogok kerja dari para buruh. Ia lebih menyarankan agar serikat buruh mengajukan judical review terhadap poin-poin UU Cipta Kerja.


"Konsolidasi saja, ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sekarang kalau unjuk rasa izinnya tidak dikeluarkan oleh polisi, dan Undang-Undang sudah ditetapkan oleh DPR,” katanya saat dihubungi lewat telepon seluler, Selasa (6/10/2020).


"Di Jabar ada serikat buruh yang mengajak mogok kerja dan unjuk rasa, ada yang menolak tidak ikut. Kami bersama Disnaker di daerah menghimbau jangan mogok dan unjuk rasa karena resikonya besar,” tambahnya.


Risiko klaster baru dan PHK
Ia menambahkan, aksi unjuk rasa dikhawatirkan rentan menjadi klaster penyebaran Covid-19. Taufik menilai resiko ini berbahaya karena jika terjadi siapa pihak yang akan bertanggung jawab.


“Ketiga resiko pemecatan dari perusahaan, itu bisa jadi masalah. Kasihan masyarakat, mereka yang bukan pekerja bakal terkena dampak,” katanya.


Taufik memastikan pemerintah provinsi tak punya kewenangan menerima keluhan dan tuntutan dari buruh mengingat UU sudah disahkan oleh DPR bersama pemerintah pusat.


“Kita tidak punya kewenangan, gubernur saja tidak mungkin menolak Undang-Undang, jadi saran judicial review menurut kami bentuk win-win solution,” jelasnya.


Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

https://www.bagibagi.info/2020/10/dpr-sahkan-uu-cipta-kerja-ridwan-kamil.html

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Ngaku Simpanan Anggota Dpr Sejumlah Wanita Cantik Minta Revisi Uu Cipta Kerja Masih Ingat Saya

Ngaku Simpanan Anggota Dpr Sejumlah Wanita Cantik Minta Revisi Uu Cipta Kerja Masih Ingat Saya

papar berkaitan - pada 12/10/2020 - jumlah : 85 hits
Aksi sejumlah wanita mengaku simpanan anggota DPR RI viral di media sosial Sejumlah wanita mengaku ngaku simpanan anggota DPR ini mengumbar ancaman kepada anggota DPR RI yang pernah kencan dengannya Isi ancaman para wanita simpanan anggota ...
Ini Rencana Jokowi Setelah Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan Dpr

Ini Rencana Jokowi Setelah Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan Dpr

papar berkaitan - pada 10/10/2020 - jumlah : 141 hits
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membeberkan rencana Presiden Joko Widodo selanjutnya setelah DPR mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja Menurut Ida kini dirinya ditugaskan Presiden Jokowi untuk merumuskan paling...
Mantan Ketua Dpr Marzuki Alie Fasilitasi Mahasiswanya Ikut Demo Tolak Uu Cipta Kerja

Mantan Ketua Dpr Marzuki Alie Fasilitasi Mahasiswanya Ikut Demo Tolak Uu Cipta Kerja

papar berkaitan - pada 9/10/2020 - jumlah : 83 hits
Ketua DPR RI periode 2009 2014 sekaligus Rektor Universitas Indo Global Mandiri Palembang Marzuki Ali siap memfasilitasi mahasiswanya yang ikut unjuk rasa menolak Undang undang Cipta Kerja Dengan catatan tidak berbuat anarkis
Pekerja Wajib Tahu Tengok Isi Lengkap Uu Cipta Kerja Yang Baru Disahkan Dpr

Pekerja Wajib Tahu Tengok Isi Lengkap Uu Cipta Kerja Yang Baru Disahkan Dpr

papar berkaitan - pada 7/10/2020 - jumlah : 126 hits
Keputusan penting diambil dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Senin sore 5 Oktober 2020 Mayoritas wakil rakyat mengesahkan Rancangan Undang Undang atau RUU Cipta Kerja Pengesahan UU ini lebih cepat dari jadwal karena semula diagenda...
Uu Cipta Kerja Diprotes Dpr Jawab Santai Kan Bisa Diajukan Ke Mk

Uu Cipta Kerja Diprotes Dpr Jawab Santai Kan Bisa Diajukan Ke Mk

papar berkaitan - pada 7/10/2020 - jumlah : 108 hits
Langkah DPR yang mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU diprotes oleh buruh dan sejumlah kelompok Terkait hal itu Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menjawabnya dengan santai Menurutnya UU tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk d...
Waduh Uu Cipta Kerja Disahkan Dpr Tanpa Tersedia Naskahnya

Waduh Uu Cipta Kerja Disahkan Dpr Tanpa Tersedia Naskahnya

papar berkaitan - pada 10/10/2020 - jumlah : 105 hits
Anggota Fraksi Demokrat DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan pengesahan UU Cipta Kerja Senin 5 Oktober 2020 cacat prosedur Ia menyebutkan ini merupakan kali pertama dalam tiga periode terakhir DPR ada UU yang disahkan meski prosedurnya...
Kecam Uu Cipta Kerja Kenapa Bukan Dpr Saja Yang Digaji Per Jam

Kecam Uu Cipta Kerja Kenapa Bukan Dpr Saja Yang Digaji Per Jam

papar berkaitan - pada 7/10/2020 - jumlah : 105 hits
Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja memantik amarah publik lantaran dinilai sangat merugikan rakyat Publik beramai ramai menolak UU tersebut hingga muncul usulan agar aturan itu diimplementasikan untuk DPR RI saja bukan untuk rakyat Akun ...
Sistem Digital Pimpinan Dpr Nilai Draf Fisik Uu Cipta Kerja Tak Wajib Saat Disahkan

Sistem Digital Pimpinan Dpr Nilai Draf Fisik Uu Cipta Kerja Tak Wajib Saat Disahkan

papar berkaitan - pada 13/10/2020 - jumlah : 84 hits
Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin membeberkan alasan anggota DPR tidak mendapatkan salinan draf Undang undang Cipta Kerja sebelum dan sesudah pengesahan dalam rapat paripurna Azis mengatakan tidak ada lagi kewajiban memberikan salinan fisik ka...
Dpr Minta Pp Uu Cipta Kerja Pastikan Sektor Pendidikan Masuk Ranah Nirlaba

Dpr Minta Pp Uu Cipta Kerja Pastikan Sektor Pendidikan Masuk Ranah Nirlaba

papar berkaitan - pada 13/10/2020 - jumlah : 110 hits
DPR akan mengawal penuh proses penerbitan PP UU Cipta Kerja tersebut sebagai upaya untuk menjawab keraguan masyarakat di dunia pendidikan
Mp Dap Hidupkan Bulan Ramadan Dengan Amal Jariah

Khasiat Sacha Inci Oil Dan Super Grains Sacha Lnci Omega Plus Dengan Bahan Organic Dan 100 Natural

Jadi Pemandu Grab Hanya Sebab Nak Kejar Solat Jemaah Lelaki Terkejut Hidup Alami Perubahan Menakjubkan

Ciri Ciri Emas Yang Dinilai Oleh Ar Rahnu Ketika Proses Gadaian

Tahniah Isteri Eizlan Yusof Selamat Melahirkan Anak Keempat

Hiburan Laudya Cynthia Bella Wanita Idaman Saya Dimas Beck Akui Sangat Sayangkan Pelakon Wanita Itu

Ini Sesama Mereka Kita Mana Boleh Campurrrr

Kesihatan Mental Pesakit Covid 19 Di Unit Rawatan Rapi Entiti Yang Hampir Dilupakan



7 Spesis Baru Haiwan Laut Yang Ditemui Pada Tahun 2020

5 Petanda Raya Nak Dekat Selain Tengok Anak Bulan Yang Last Paling Best

Resepi Tosai Paling Digemari Ramai

Siapa Sebenarnya CodeMiko Teknologi Penstriman Masa Depan

Info Dan Sinopsis Drama Bila Syaitan Berbisik Astro Ria


Kisah Hantu Legenda Hantu Hanako San Penunggu Tandas Sekolah Yang Ditakuti Anak Anak Jepun

Mudahkan Urusan Bayar Zakat Secara Online Sahaja

Produk Kitsui Belly Loss Fiber Berkesan Ke

Lirik Nyeliahka Diri Empu Jeffry Tegong

Lirik Sepertiga Malam Theo Hakeem

Lirik Alfa Salam Milda Ariska