Dpr Sahkan Uu Cipta Kerja Ridwan Kamil Kalau Kurang Kita Revisi Kalau Baik Kita Teruskan




  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pengesahan undang-undang Cipta Kerja pasti akan menuai pro dan kontra. Karena sudah disahkan, ia pun meminta seluruh pihak untuk ikut mengawal undang-undang baru itu.


" UU Cipta Kerja sudah disahkan, mari kita monitor. Sisi positifnya juga mungkin ada, dampak yang negatifnya juga. Pada dasarnya kita kita harus jangan kaku, yang namanya hal seperti ini pasti ada dinamika," kata Emil, sapaan akrabnya, Selasa (6/10/2020).


Emil pun menyarankan agar kebijakan baru itu diterima dulu. Jika dirasa ada kekurangan, bisa meminta untuk evaluasi.


"Responsnya juga belum tentu berhasil, belum tentu gagal, tergantung situasi. Saran saya kita terima dulu, kemudian evaluasi, dalam setahun dua tahun, apakah pelaksanaannya menyejahtarakan semua orang, mengadilkan ekonomi. Kalau kurang kita revisi kita evaluasi, kalau baik kita teruskan," paparnya.


Judicial review
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Taufik Garsadi berharap agar tak ada aksi mogok kerja dari para buruh. Ia lebih menyarankan agar serikat buruh mengajukan judical review terhadap poin-poin UU Cipta Kerja.


"Konsolidasi saja, ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sekarang kalau unjuk rasa izinnya tidak dikeluarkan oleh polisi, dan Undang-Undang sudah ditetapkan oleh DPR,” katanya saat dihubungi lewat telepon seluler, Selasa (6/10/2020).


"Di Jabar ada serikat buruh yang mengajak mogok kerja dan unjuk rasa, ada yang menolak tidak ikut. Kami bersama Disnaker di daerah menghimbau jangan mogok dan unjuk rasa karena resikonya besar,” tambahnya.


Risiko klaster baru dan PHK
Ia menambahkan, aksi unjuk rasa dikhawatirkan rentan menjadi klaster penyebaran Covid-19. Taufik menilai resiko ini berbahaya karena jika terjadi siapa pihak yang akan bertanggung jawab.


“Ketiga resiko pemecatan dari perusahaan, itu bisa jadi masalah. Kasihan masyarakat, mereka yang bukan pekerja bakal terkena dampak,” katanya.


Taufik memastikan pemerintah provinsi tak punya kewenangan menerima keluhan dan tuntutan dari buruh mengingat UU sudah disahkan oleh DPR bersama pemerintah pusat.


“Kita tidak punya kewenangan, gubernur saja tidak mungkin menolak Undang-Undang, jadi saran judicial review menurut kami bentuk win-win solution,” jelasnya.


Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

https://www.bagibagi.info/2020/10/dpr-sahkan-uu-cipta-kerja-ridwan-kamil.html

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Ngaku Simpanan Anggota Dpr Sejumlah Wanita Cantik Minta Revisi Uu Cipta Kerja Masih Ingat Saya

Ngaku Simpanan Anggota Dpr Sejumlah Wanita Cantik Minta Revisi Uu Cipta Kerja Masih Ingat Saya

papar berkaitan - pada 12/10/2020 - jumlah : 281 hits
Aksi sejumlah wanita mengaku simpanan anggota DPR RI viral di media sosial Sejumlah wanita mengaku ngaku simpanan anggota DPR ini mengumbar ancaman kepada anggota DPR RI yang pernah kencan dengannya Isi ancaman para wanita simpanan anggota ...
Ini Rencana Jokowi Setelah Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan Dpr

Ini Rencana Jokowi Setelah Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan Dpr

papar berkaitan - pada 10/10/2020 - jumlah : 389 hits
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membeberkan rencana Presiden Joko Widodo selanjutnya setelah DPR mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja Menurut Ida kini dirinya ditugaskan Presiden Jokowi untuk merumuskan paling...
Mantan Ketua Dpr Marzuki Alie Fasilitasi Mahasiswanya Ikut Demo Tolak Uu Cipta Kerja

Mantan Ketua Dpr Marzuki Alie Fasilitasi Mahasiswanya Ikut Demo Tolak Uu Cipta Kerja

papar berkaitan - pada 9/10/2020 - jumlah : 341 hits
Ketua DPR RI periode 2009 2014 sekaligus Rektor Universitas Indo Global Mandiri Palembang Marzuki Ali siap memfasilitasi mahasiswanya yang ikut unjuk rasa menolak Undang undang Cipta Kerja Dengan catatan tidak berbuat anarkis
Pekerja Wajib Tahu Tengok Isi Lengkap Uu Cipta Kerja Yang Baru Disahkan Dpr

Pekerja Wajib Tahu Tengok Isi Lengkap Uu Cipta Kerja Yang Baru Disahkan Dpr

papar berkaitan - pada 7/10/2020 - jumlah : 412 hits
Keputusan penting diambil dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Senin sore 5 Oktober 2020 Mayoritas wakil rakyat mengesahkan Rancangan Undang Undang atau RUU Cipta Kerja Pengesahan UU ini lebih cepat dari jadwal karena semula diagenda...
Uu Cipta Kerja Diprotes Dpr Jawab Santai Kan Bisa Diajukan Ke Mk

Uu Cipta Kerja Diprotes Dpr Jawab Santai Kan Bisa Diajukan Ke Mk

papar berkaitan - pada 7/10/2020 - jumlah : 275 hits
Langkah DPR yang mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU diprotes oleh buruh dan sejumlah kelompok Terkait hal itu Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menjawabnya dengan santai Menurutnya UU tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk d...
Waduh Uu Cipta Kerja Disahkan Dpr Tanpa Tersedia Naskahnya

Waduh Uu Cipta Kerja Disahkan Dpr Tanpa Tersedia Naskahnya

papar berkaitan - pada 10/10/2020 - jumlah : 361 hits
Anggota Fraksi Demokrat DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan pengesahan UU Cipta Kerja Senin 5 Oktober 2020 cacat prosedur Ia menyebutkan ini merupakan kali pertama dalam tiga periode terakhir DPR ada UU yang disahkan meski prosedurnya...
Kecam Uu Cipta Kerja Kenapa Bukan Dpr Saja Yang Digaji Per Jam

Kecam Uu Cipta Kerja Kenapa Bukan Dpr Saja Yang Digaji Per Jam

papar berkaitan - pada 7/10/2020 - jumlah : 285 hits
Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja memantik amarah publik lantaran dinilai sangat merugikan rakyat Publik beramai ramai menolak UU tersebut hingga muncul usulan agar aturan itu diimplementasikan untuk DPR RI saja bukan untuk rakyat Akun ...
Sistem Digital Pimpinan Dpr Nilai Draf Fisik Uu Cipta Kerja Tak Wajib Saat Disahkan

Sistem Digital Pimpinan Dpr Nilai Draf Fisik Uu Cipta Kerja Tak Wajib Saat Disahkan

papar berkaitan - pada 13/10/2020 - jumlah : 289 hits
Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin membeberkan alasan anggota DPR tidak mendapatkan salinan draf Undang undang Cipta Kerja sebelum dan sesudah pengesahan dalam rapat paripurna Azis mengatakan tidak ada lagi kewajiban memberikan salinan fisik ka...
Dpr Minta Pp Uu Cipta Kerja Pastikan Sektor Pendidikan Masuk Ranah Nirlaba

Dpr Minta Pp Uu Cipta Kerja Pastikan Sektor Pendidikan Masuk Ranah Nirlaba

papar berkaitan - pada 13/10/2020 - jumlah : 316 hits
DPR akan mengawal penuh proses penerbitan PP UU Cipta Kerja tersebut sebagai upaya untuk menjawab keraguan masyarakat di dunia pendidikan
Kenapa Kerjaya Sebagai Guru Di Malaysia Menguntungkan

Meneroka Peluang Di Malaysia Mencari Kerjaya Sebagai Jurutera Oil Gas

Oppo Ai Features Revolutionizing The Mobile Experience In Mexico

Malu Pmx Diperintah Bayar Rm20k Kes Yusoff Rawther Vs Anwar Ibrahim Diteruskan Hakim Mahkamah

Perak Needs Further Study On Use Of Vapes E Cigarettes

Cadangan Syarikat Penerbangan Dari Malaysia Ke Korea Lengkap Dengan Senarai Harganya

Evolusi Terapi Radionuklid Dalam Perubatan Nuklear Untuk Rawatan Pigmented Villonodular Synovitis

Hari Arafah Kelebihan Dalil Amalan Yang Boleh Dilakukan


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Govt Considering Homes Above Train Stations To Ease Congestion

Dr M To Launch Big Umbrella To Save Malays With Pn At His Side

High Court Judge Roz Mawar Praised For Sound Solid Judgment In Denying Pmx S Immunity Bid

Kenapa Ada Orang Kata Movie Keluang Man Best Ada Yang Tak

Apa Sebenarnya Festival Perahu Naga Sejarah Lokasi Maksudnya

Mb Gangjeong Chicken Kini Di Marrybrown Dengan Rasa Korea Yang Pedas Menggoda