Viral Foto Selfie Gubernur Erzaldi Rosman Dengan Anggota Satpol Pp Ketiduran Begini Nasibnya

---

Beredar di media sosial lewat pesan WhatsApp (WA), foto pose Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman bersama seorang anggota Satpol PP yang sedang tidur pulas.
Tampak Gubernur Erzaldi selfie dengan Satpol PP tersebut. Kemudian berkembang isu, jika anggota Satpol PP mendapat teguran.
Namun, fakta sebenarnya, anggota Satpol PP itu beruntung karena diberi uang oleh gubernur.
Tampak anggota Satpol PP itu tidur nyenyak dengan kaki kanan di atas kursi. Tangan kanannya menumpu kepala dan tangan kiri di dada.
Sedangkan gubernur di sebelah kiri setengah menunduk mengambil pose selfi.
Ternyata, foto yang diambil menjelang salat Magrib, Kamis (8/8/2019) itu justru membuat orang nomor satu di Babel ini terkesan.
Erzaldi tidak marah, apalagi sampai memberikan sanksi. Dia justru memberikan petugas itu hadiah berupa uang. Berikut sederet faktanya:
1. Gubernur Tersenyum
Mengetahui ada anggota Satpol PP tidur nyenyak di meja resepsionis kantor gubernur, Erzaldi justru tersenyum.
Dia tidak marah lantaran anggota tersebut tidur, hanya saja membangunkan dengan cara yang menyenangkan.
Erzaldi menjadikan momen itu berfoto selfie. Jadilah pose itu menyebar di medsos, yang kemudian ditanggapi beragam.
2. Sayangkan Foto Beredar
Erzaldi mengaku tidak mengetahui foto itu bisa tersebar. Dia hanya melakukan foto selfie dan bermaksud untuk bercanda.
Erzaldi menyayangkan foto itu tersebar karena seharusnya mesti ada simpati kepada petugas tersebut.
“Rupanya ada yang foto, saya tidak tahu siapa yang foto, kemudian disebar. Dan bukan foto saya. Sebenarnya itu enggak bagus, kasihan,” kata Erzaldi seusai menghadiri peluncuran cetak biru (blue print) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Sektor Pertambangan di Babel yang digelar di Graha Timah, Kantor PT Timah Tbk, Pangkalpinang, Jumat (9/8/2019).
3. Tidak Marah
Sebagai seorang gubernur, Erzaldi dikenal akrab dengan pegawai di Pemprov Babel.
Dalam berinteraksi, dia sering berbahasa dan dialek khas Bangka. Suaranya memang terkadang terdengar keras dan kencang.
Namun, hal itu biasa dilakukannya sebagai bentuk kedekatan pada siapapun terutama masyarakat Babel.
Terkait, anggota Satpol PP yang tidur itu, Erzaldi tidak marah sama sekali.
Justru dia mengajak anggota itu bercanda dan tersipu malu didatangi gubernur.
“Saya enggak marah. Kalau sama Satpol PP, malah saya suka main-main. Itu konteksnya bercanda. Malah saya kasih uang,” ujar Erzaldi.
Ketika itu, Erzaldi hendak salat Magrib dan melihat momen tersebut.
Kisruh Jabatan ASN Dicopot
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman tidak dapat berkata banyak soal sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) melapor ke Polda Babel, Selasa (6/8/2019) lalu.
Sebelumnya, Erzaldi melantik ratusan pejabat eselon III, IV, dan jabatan fungsional tertentu, Senin (5/8/2019).
Ternyata ada beberapa ASN tak puas dan mengadu ke Polda Babel. Menanggapi itu, Erzaldi tak dapat berkata banyak.
Dia merasa tak ada niat sedikit pun untuk mempermalukan ASN, karena menurutnya mutasi di lingkungan pemda hal yang biasa.
Erzaldi juga tidak menginginkan sampai ada yang tersinggung.
Untuk itulah, dia sudah memberi arahan kepada anak buahnya untuk bekerja sesuai aturan termasuk urusan pelantikan pejabat.
“Saya tidak mau jadi panjang, biarlah ini kita ambil hikmahnya,” ujar Erzaldi.
Erzaldi juga tidak dapat melarang seseorang untuk melapor dirinya termasuk ke polisi.
Hanya saja, dia sudah yakin prosedur dan mekanisme dilakukan sesuai aturan.
Erzaldi juga menyatakan, tidak ada masalah dengan pemisahan barisan seperti yang menjadi keberatan para ASN nonjob kemarin.
“Di situ eselon IV yang dipisahkan itu sama-sama kok, sebelah kiri dan kanan. Tidak masalah. Masa itu pelecehan,” ucapnya.
Sejumlah ASN yang merasa tidak puas dengan pelantikan Senin (5/8/2019) lalu melaporkan Gubernur Erzaldi Rosman ke Polda Babel.
Bertemu Kepala BKPSDM
Enam ASN yang merasa tak senang tersebut bertemu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepulauan Bangka Belitung Sahirman Jumli, Kamis (8/8/2019). Mereka datang dengan sejumlah urusan.
Ada yang meminta segera mendapatkan Surat Keputusan (SK) menjadi staf, meminta menjadi staf namun ditempatkan di instansi lain yang lebih dekat dengan tempat tinggal karena sudah mau pensiun.
Saat ini, kata Sahriman SK staf berikut penempatannya tersebut sedang diproses.
Ada pula yang datang memberitahukan akan melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Saya bilang tidak masalah, karena begitu memang prosedurnya. Pengaduannya itu kan jalurnya memang ke PTUN, ke KASN. Tetapi apa yang kami sampaikan ini sudah sesuai prosedur,” kata Sahirman.
Sahriman meyakini pelantikan pejabat eselon III,IV, dan jabatan fungsional tertentu saat itu sesuai prosedur.
Seorang komisioner KASN bahkan telah mengontak dirinya sejak Senin (5/8/2019) lalu. Ia ditanyai apakah yang dilantik tersapat pejabat eselon II.
“Yang kami nonjob itu pun sesuai prosedur. Karena edaran terkait harus ada sertifikat pengadaan barang dan jasa itu sejak bulan Maret. Kami perpanjang sampai Agustus. Inipun kami adakan diklat lagi untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk ujian lagi,” katanya.
Sahirman mengakui ada ASN nonjob yang ingin mengajukan pensiun. Tetapi belum ada permintaan tertulis terkait ini.
“Termasuk pensiun dini itu kalau dia belum berusia pensiun yakni 58 tahun Dapat dana pensiunnya sesuai ketentuan yang berlaku. Belum ada pengajuan,” katanya.
Sahirman juga menganggap biasa terkait kisruh ini.
Menurut dia, ini adalah bentuk ketidakpuasan dan biasa dalam setiap kebijakan prerogatif yang diambil oleh pimpinan.
Akan tetapi dia mengimbau jika terjadi ketidakpuasan seperti ini seharusnya para ASN bisa mengklarifikasi terlebih dahulu.
“Ke mana mengklarifikasinya, ke Gubernur, atau ke BKPSDM yang memfasilitasi kebijakan Pak Gubernur, apa sih masalah sebenarnya, akan kami sampaikan,” ucap dia.
Ditanyai jika mutasi dianggap biasa dalam dinamika organisasi, lalu diikuti aksi laporan ke polisi beberapa waktu lalu, menjadi kekhawatiran untuk penataan pegawai ke depan,
Sahirman menjawab, “Mutasi, rotasi itu biasa, lapor-lapor juga biasa. Artinya, ini bahan kami untuk membina ASN untuk siap beradaptasi dengan kecepatan perubahan regulasi.”
Ditolak Polisi
Laporan sejumlah aparatur sipir negara (ASN) Pemprov Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat diterima oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung.
Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Maladi Kamis (8/8/2019) malam.
Menurut AKBP Maladi memang benar pasa Senin (5/8/2019) ada beberapa ASN Pemprov Kepulauan Bangka Belitung mendatangi SPKT Polda Kepulauan Bangka Belitung. Mereka bermaksud untuk membuat laporan resmi soal di nonjobkan mereka.
Selanjutnya pihak SPKT memanggil penyidik Ditkrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung.
Setelah dipelajari kemudian didalami bahwa apa yang akan dilaporkan tidak memenuhi unsur pidana sehingga tidak bisa diterima.
“Jadi saat ASN datang ke SPKT pihak penyidik Ditkrimum mempelajari dan mendalami tidak didapati unsur pidananya sehingga tidak bisa diterima,” kata AKBP Maladi.
Namun demikian kedatangan ASN tetap diterima sebagai bagian pelayanan kepada masyrakat.
Jadi bukan menerima laporan hanya berdialog terkait permasalahan yang dihadapi ASN tersebut yang sifatnya ke internal lembaga mereka,” ujar AKBP Maladi.
Sumber: tribunnews.com

---