Surat Terbuka Meminta Pihak Keamanan Klarifikasi Korban Rakyat Sipil Papua

---

KEPADA YANG TERHORMAT:

1. PANGLIMA TNI DI JAKARTA
2. KAPOLRI DI JAKARTA
3. KAPOLDA PAPUA DI JAYAPURA
4. PANGDAM CENDERAWASIH DI JAYAPURA

PERIHAL: MEMINTA PIHAK KEAMANAN KLARIFIKASI ADANYA INFORMASI KORBANNYA RAKYAT SIPIL PASCA OPERASI PELAKU PENEMBAKAN KONTRAKTOR JALAN DI DISTRIK YIGI KABUPATEN NDUGA PAPUA

Saya meminta dengan hormat kepada bapak Panglima TNI dan Kapolri sebagai penanggungjawab keamanan agar segera memberikan klarifikasi atas informasi rakyat sipil korban akibat terkenanya BOM pasca pengejaran pelaku penembakan terhadap beberapa kontraktor perusahan di Yigi, Nduga pada 3 Desember 2018. Foto2 korban rakyat sipil sudah menjadi firal. Pada prinsipnya saya mendukung sikap negara untuk melakukan penegakan hukum melalui pihak berwajib yaitu ( TNI Polri) tetapi tidak dengan mengorbankan rakyat sipil tak berdosa. Kami mendapat laporan warga disana (belum dipastikan) bahwa beberapa warga sipil telah menjadi korban. Ada aparat kampung dan petugas gereja korban. Ratusan warga mengungsi ke hutan. Saya selaku wakil rakyat Papua merasa kesal dengan semua kejahatan atas nama apapun.

Jika benar rakyat sipil korban maka untuk mengantisipasi adanya korban baru saya meminta kepada pemerintah provinsi Papua ( eksekutif, DPRP, dan MRP ) segera melakukan rapat darurat mengambil sikap bijaksana meminta beberapa hal sebagai berikut :

1). Meminta Presiden harus terbuka sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang status Nduga Papua. Apakah hanya penegakan hukum untuk pengejaran, penangkapan setelah itu pelakunya proses hukum atau memang negara sudah menetapkan Nduga dan sekitarnya sebagai status DOM sehingga opsinya operasi militer besar-besaran ??

2). Meminta kedua bela pihak (TPNPB dan TNI Polri) segera mencari lokasi perang yang jauh dari rakyat sipil

3). Meminta negara untuk membuka akses jurnalis nasional , internasional dan lembaga kemanusiaan internasional yang independen masuk Papua ke Nduga.

4). Jika poin 1, 2 dan 3 tidak diindakan maka :
(a). TPNPB harus letakan senjata dan
(b). Negara segera menarik seluruh pasukan TNI Polri dari Papua. Rakyat Papua bisa aman tanpa TNPB maupun TNI Polri

5. Jika poin 1,2, 3 dan 4 tidak dilakukan maka pemerintah daerah bersama rakyat segera meminta PBB meninjau akar persoalan Papua.

Demikian, saya buat pernyataan ini demi menjunjung nilai kemanusiaan siapapun yang hidup di Provinsi Papua tanpa kecuali. Terimakasih. Tuhan memberkati kita semua.

Jayapura, Sabtu, 16 Desember 2018

(LAURENZUS KADEPA, Anggota DPR Papua)

---