Stop Sinetron Saatnya Indonesia Papua Berunding

---

WEST PAPUA:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, IR. JOKO WIDODO & KAPOLDA PAPUA MENJADI PEMAIN SINETRON DAN TIDAK MENYENTUH SUBSTANSI AKAR PERSOALAN WEST PAPUA

Oleh Gembala Dr. Socratez S.Yoman, Presiden Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

1. Pendahuluan

Pada 16 November 2017 di Merauke Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo memainkan peran Sinetron dengan mengendong anak kecil dari bangsa West Papua. Menurut pak Jokowi, pendekatan lelucon begini akan menyembuhkan luka hati dan penderitaan rakyat dan bangsa West Papua.
Seorang teman baik penulis, ilmuwan, cendiawati, intelektual ternama yang dimiliki Indonesia dan juga peneliti senior LIPI, Dr. Adriana Elisabeth menanggapi komentar penulis. Berikut ini komentar penulis (Yoman)  pada 16 Nop 2018.

"Para pemimpin Melayu/Indonesia  yang menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa West Papua ini ahli Aktor/Sutradara Sinetron. Atau pandai bersandiwara. 

Pendekatan ini paradoks dengan pendekatan para misionaris asing.

Misionaris pendekatan kasih yang tulus dan pendekatan para kolonial ialah pendekatan sarat pesan politik.

What do you think? This ini my opinion and interpretation for the pictures."

Tanggapan Dr. Adriana sebagai berikut: "Pak Jokowi kelihatan tulus menyayangi anak2. Bgm menurut bapak Pendeta?"

Tanggapan penulis (Yoman).  "Itu penghinaan bagi bangsa West Papua."

Balasan ibu Dr. Adriana sebagai berikut.

"Oh begitu kah? Apa karena hanya seremonial dan simbolik? Jadi tidak menyentuh esensi Papua yang sesungguhnya."

Sebelum Presiden memainkan peran Sinotron di Merauke, Kapolda Papua juga lebih dulu pada awal Nopember buat film Sinetron di Kabupaten Lanny Jaya dengan duduk di tengah anak-anak kecil dan juga mendukung seorang anak kecil.

2. Penghinaan dan Pelecehan martabat bangsa West Papua

Menurut bangsa kolonial Indonesia yang menduduki dan menjajah bangsa West Papua, pendekataan seperti ini akan mengambil hati dan menyembuhkan luka dan penderitaan rakyat di West Papua.
Pendekatan ini semakin melukai hati dan memperpanjang penderitaan bangsa West Papua. Cara-cara ini penghinaan,  pelecehan dan merendahkan martabat dan harga diri bangsa West Papua. Rakyat dan bangsa West Papua tidak minta digendong dan dibuat film Sinetron.

3. Tujuan Film Sinetron

Pada September 2017, wakil Presiden Republik Indonesia, Haji Muhammad Jusuf Kalla telah berbohong  kepada para pemimpin terhormat dunia di PBB, di New York. Jusuf Kalla sampaikan: "Di Papua tidak ada pelanggaran ham."

Film Sinetron yang dibuat Ir. Joko Widodo dan Kapolda Papua merupakan bagian integral yang terpisahkan dari kebohongan ini. Pendekatan ini ialah murni agenda politik untuk berbohong lagi kepada komunitas internasional bahwa dengan memutar Film Sinetron di mana-mana. Para diplomat bahkan presiden sendiri akan gunakan Film Sinetron sebagai materi kampanye bahwa di West Papua aman-aman saja.

"Hei, kamu, komunitas Internasional,  lihat, Presiden Indonesia dan Kapolda Papua pikul anak-anak kecil ini. Mereka cinta NKRI. Di West Papua Tanah Damai. Di West Papua tidak ada pelanggaran HAM."

4. Esensi Akar Masalah 

Penulis sangat setuju dengan apa yang disampaikan ibu Dr. Adriana.

" Oh begitu kah? Apa karena hanya seremonial dan simbolik? Jadi tidak menyentuh esensi Papua yang sesungguhnya."

Presiden Republik Indonesia dan Kapolda Papua hanya bersandiwara, berpura-pura, serimonial, simbolik, pencitraan dan tidak menyentuh esensi masalah bangsa West Papua, yaitu:

4.1. Status politik bangsa West Papua: Penggabungan dengan moncong senjata. Sejarah penggabungan yang cacat hukum dan moral dan melanggar prinsip hukum Internasional.

4.2. Pelanggaran berat HAM merupakan kekerasan/ kejahatan Negera/Pemerintah Republik Indonesia HARUS dipertanggungjawabkan. Kejahatan ini sudah  mengindikasikan terjadi proses genocide (pemusnahan etnis) sistematis, terstruktur  dilakukan Negara dengan menggunakan alat/sistem negara.

5. Solusi

RI-ULMWP duduk berunding.

IWP,171118;12:53PM.

---