Saat Jusuf Kalla Sindir Jokowi Yang Minta Masyarakat Aktif Mengkritik Pemerintah




 Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menyentil pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah.


"Beberapa hari lalu presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah, tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Seperti yang disampaikan Pak Kwik (Kian Gie), dan sebagainya," ujar JK dalam acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI seperti ditayangkan di kanal YouTube PKS TV, dikutip pada Sabtu, 13 Februari 2021.


Menurut JK, demokrasi tak bisa menghilangkan kritik, check and balance amat diperlukan. Sehingga, keberadaan partai oposisi dalam hal ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.


“PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi keseimbangan dan kontrol di pemerintahan. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.


Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam memberi masukan dan kritik pada pemerintah. Hal ini, kata Jokowi, adalah bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.


"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan perbaikan," kata Jokowi, Senin lalu.


JK menyoroti Indeks Demokrasi Indonesia  2020 yang turun, misalnya. Menurut versi The Economist Intelligence Unit (EIU), dari 180 negara yang disurvei, posisi Indonesia anjlok 17 peringkat dari rangking ke-85 (2019) ke posisi 102 (2020).


Indonesia bahkan hanya mencetak skor 37 poin, jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 43 poin. Secara global, level pemberantasan korupsi Indonesia saat ini jauh di bawah negara-negara Asia Tenggara lain, seperti Singapura (85 poin), Brunei Darussalam (60 poin), atau Malaysia (51 poin).


Jusuf Kalla menyebut, hal tersebut terjadi karena demokrasi di Indonesia yang terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik. "Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka disitulah terjadinya menurunnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi,” tuturnya.


Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

https://www.bagibagi.info/2021/02/saat-jusuf-kalla-sindir-jokowi-yang.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+bagibagi%2FcFXc+%28bagibagi.info%29

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Jokowi Minta Rakyat Lebih Aktif Mengkritik Dan Memberi Masukan

Jokowi Minta Rakyat Lebih Aktif Mengkritik Dan Memberi Masukan

papar berkaitan - pada 9/2/2021 - jumlah : 184 hits
Presiden Joko Widodo meminta seluruh rakyat Indonesia untuk lebih aktif dalam memberi masukan dan kritik pada pemerintah Hal ini kata Jokowi adalah bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik Masyarakat harus lebih ...
Jokowi Minta Masyarakat Aktif Beri Kritikan Pengamat Anggap Cuma Ingin Pulihkan Citra

Jokowi Minta Masyarakat Aktif Beri Kritikan Pengamat Anggap Cuma Ingin Pulihkan Citra

papar berkaitan - pada 10/2/2021 - jumlah : 167 hits
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menyatakan pidato Presiden Jokowi yang meminta agar masyarakat lebih aktif memberi kritik terhadap pemerintah khususnya yang terkait dengan pelayanan publik bisa dilihat sebagai...
Jubir Jokowi Pemerintah Tak Punya Buzzer Siapa Pun Boleh Mengkritik

Jubir Jokowi Pemerintah Tak Punya Buzzer Siapa Pun Boleh Mengkritik

papar berkaitan - pada 12/2/2021 - jumlah : 154 hits
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan pemerintah tak punya buzzer untuk membela kebijakan mereka Ia menyebut seluruh warga punya hak untuk menyampaikan pandangan termasuk mengkritik pemegang kuasa Pemerintah tidak punya buzzer ka...
Jokowi Terbitkan Perpres Masyarakat Tolak Vaksin Covid 19 Terancam Tak Dapat Bansos

Jokowi Terbitkan Perpres Masyarakat Tolak Vaksin Covid 19 Terancam Tak Dapat Bansos

papar berkaitan - pada 14/2/2021 - jumlah : 251 hits
Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin serta vaksinasi COVID 19 Masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai penerima vaksin tetapi tidak ikut vaksinasi COVID 19 akan dikenai sanksi Hal tersebut te...
Pimpinan Dpr Persilakan Masyarakat Kritik Pemerintah Pakai Buzzer

Pimpinan Dpr Persilakan Masyarakat Kritik Pemerintah Pakai Buzzer

papar berkaitan - pada 11/2/2021 - jumlah : 196 hits
Dia berpesan masyarakat mesti mengkritik pemerintah sesuai data dan fakta Kemudian mempertimbangkan kritikannya dari berbagai aspek
Pemerintah Jokowi Raup Dana Rp30 Triliun Dari Lelang 7 Surat Utang Negara

Pemerintah Jokowi Raup Dana Rp30 Triliun Dari Lelang 7 Surat Utang Negara

papar berkaitan - pada 16/2/2021 - jumlah : 136 hits
Untuk seri SPN03210519 jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp1 triliun dengan imbal hasil rata rata tertimbang 2 97028 persen Penawaran untuk seri ini mencapai Rp1 28 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk 2 9 persen dan imbal ...
Jusuf Kalla Tanya Cara Kritik Tak Dipolisikan Mahfud Md Bilang Begini

Jusuf Kalla Tanya Cara Kritik Tak Dipolisikan Mahfud Md Bilang Begini

papar berkaitan - pada 16/2/2021 - jumlah : 150 hits
Pemerintahan Joko Widodo dan Ma ruf Amin terbuka terhadap kritikan hal tersebut disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD dalam sebuah kesempatan Menurut Mahfud MD pernyataan Presiden Jokowi tersebut merupakan sikap dasar pemerintah Pernyataan Pr...
Masyarakat Kritik Pemerintah Moeldoko Saya Pastikan Tidak Akan Kami Tangkap

Masyarakat Kritik Pemerintah Moeldoko Saya Pastikan Tidak Akan Kami Tangkap

papar berkaitan - pada 13/2/2021 - jumlah : 186 hits
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Moeldoko meyakinkan masyarakat pemerintah tidak akan menangkap warga bila melaporkan kondisi pelayanan publik Moeldoko mengatakan masyarakat bisa menggunakan laman lapor go id untuk menyampaikan persoalanny...
Jokowi Minta Warga Aktif Kritik Ernest Prakasa Tertibkan Dulu Relawan Bapak

Jokowi Minta Warga Aktif Kritik Ernest Prakasa Tertibkan Dulu Relawan Bapak

papar berkaitan - pada 10/2/2021 - jumlah : 191 hits
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja kerja pemerintah memancing beragam komentar Salah satunya komika Ernest Prakasa Ernest meminta Presiden Jokowi menerbitkan te...
Banjir Rakyat Asing Di M Sia Apa Teruk Sangat K Jaan Ni

Rasa Masakan Korea Soondubu Jigae Beef Di Dubuyo

China S President To Host Official Dinner For Anwar

I Bought A Toy Like Vape Online Mp Tells Dewan Chamber

The Upsides Of Saying Sorry

Drama One Cent Thief 2 Lakonan Syafiq Kyle Azira Shafinaz

Tip Mudah Santan Berketul Jadi Elok Semula Letak Sehelai Daun Ini Saja

Unlocking Savings Expert Tips For Finding Discounted Cigarettes In Australia


echo '';
Biodata Terkini Penyanyi Illa Sabry Peserta Gegar Vaganza 2024 Musim 11 GV11

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Senyawa iQIYI Malaysia

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Project Projek Exit Astro Originals

Pelajari Asal Usul Nama Makhluk Seram Kisah Fiksyen Barat Yang Terkenal

10 Fakta Filem Kahar Kapla High Council Yang Ramai Tak Tahu Prekuel Drama Project Projek High Council


Separuh Akhir Muzik Muzik 39

Helter Skelter Memori Mardiana Chord

Caffeine Aku Takkan Memiliki Chord

Keluar Sekejap Kerugian Fashionvalet Kartel Nafas Rangkaian Kedua 5g Buli Upnm

Senyum Itu Satu Sedekah Senyum Itu Serlahkan Keperibadian

Rakyat Malaysia Jadi Tentera Upahan Di Ukraine Dipercayai Masih Hidup Kpn