BABAB.NET

Mk Banjir Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Usai Putuskan Syarat Usia Capres Cawapres

papar berkaitan - pada 26/10/2023 - jumlah : 282 hits
Sejumlah masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik terhadap hakim konstitusi terkait syarat usia capres cawapres

Penjelasan Jimly Soal Dokumen Gugatan Syarat Usia Capres Cawapres Tak Ditandatangani

papar berkaitan - pada 3/11/2023 - jumlah : 222 hits
Berkas itu dinyatakan sudah ditandatangani dalam persidangan

Anwar Usman Tak Hadiri Rapat Hakim Soal Syarat Usia Capres Cawapres Demi Allah Saya Sakit

papar berkaitan - pada 4/11/2023 - jumlah : 332 hits
Jimly menambahkan pihaknya menemukan bahwa Anwar memberikan alasan yang berbeda saat tidak menghadiri RPH itu

Sidang Mkmk Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Etik Terkait Dissenting Opinion Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres

papar berkaitan - pada 7/11/2023 - jumlah : 358 hits
Putusan terhadap Saldi Isra itu dibacakan MKMK dalam sidang digelar di gedung MK Selasa

Denny Indrayana Minta Laporan Dugaan Hakim Mk Langgar Etik Diputus Sebelum Batas Perbaikan Berkas Capres Cawapres

papar berkaitan - pada 27/10/2023 - jumlah : 231 hits
Sidang ini akan diselenggarakan pada Selasa depan

Golkar Yakin Mkmk Tak Ubah Putusan Mk Soal Syarat Capres Cawapres

papar berkaitan - pada 6/11/2023 - jumlah : 228 hits
Golkar menyebut keputusan MK bersifat final dan mengikat

Soal Putusan Batas Usia Capres Cawapres Eks Hakim Mk Seperti Anak Cacat Kita Harus Terima

papar berkaitan - pada 1/11/2023 - jumlah : 198 hits
Terlepas dari hasil putusan Maruarar menyoroti para hakim konstitusi yang masih bertahan di jabatannya masing masing

Video Sidang Mkmk Putuskan 6 Hakim Mk Langgar Etik Terkuak Bukti Bukti

papar berkaitan - pada 8/11/2023 - jumlah : 211 hits
Dalam pemeriksaan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menegaskan bukti bukti dari media juga menjadi pertimbangan dari MKMK

Video Pendapat Jimly Jika Putusan Mk Ubah Lagi Syarat Capres Cawapres Baru Berlaku 2029

papar berkaitan - pada 8/11/2023 - jumlah : 221 hits
Mahkamah Konstitusi kembali menerima uji materi Pasal 169 huruf q dalam UU Pemil