Refly Harun Jangan Sampai Kritik Pemerintah Disebut Radikal




 Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mempertanyakan alasan pelaporan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Institut Teknologi Bandung (ITB) terhadap Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Din dilaporkan atas tuduhan radikal.
Sebab, Refly yakin Din Syamsuddin bukanlah seseorang yang radikal sampai harus dilaporkan.


"Saya hanya tertawa saja ketika kemudian Din Syamsuddin diadukan karena radikalisme. Pertama, definisi radikalisme kita enggak paham, enggak tahu. Kedua, saya menganggap jauh sekali Din Syamsudin dari seorang radikalis," kata Refly di channel YouTubenya, Sabtu (13/2).


"Bahkan dengan seorang Abu Janda pun kalah barangkali, kalau soal mengeluarkan statement gegerkan publik," sambungnya.


Ia khawatir ke depannya stigma radikal bakal digunakan pihak-pihak tertentu untuk menyerang mereka yang ingin mengkritik pemerintah.


"Saya khawatir jangan-jangan definisi radikalisme itu adalah kalau Anda sering kritik pemerintah. Wah, gawat kalau begitu, bisa-bisa semua orang dianggap radikal kalau kritik pemerintah," kata dia.


 


Terlebih, Presiden Jokowi dan Seskab Pramono Anung sebelumnya telah menyatakan pemerintah terbuka untuk dikritik dan diberi masukan. Refly pun berharap radikal tak didasarkan atas sikap kritis ke pemerintah.


"Presiden Jokowi, Seskab Pramono Anung minta dikritik ya, ketika dikritik disebut radikal, mudah-mudahan bukan itu definisinya," ucap Refly.


"Sehingga, ada kejelasan dan ketegasan jangan sampai kemudian republik ini menjadi republik yang tidak open minded. Jadi tidak suka dengan orang kritis mengkritik pemerintahan dan sebagainya," pungkasnya.


Din Syamsuddin sebelumnya dilaporkan oleh GAR yang merupakan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ke KASN atas tuduhan radikalisme. 


Din dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik ASN atas sejumlah pernyataannya. Din diketahui saat ini masih berstatus ASN sebagai dosen FISIP di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Serta, ia juga menjabat sebagai anggota MWA ITB. (*)


Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

https://www.bagibagi.info/2021/02/refly-harun-jangan-sampai-kritik.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+bagibagi%2FcFXc+%28bagibagi.info%29

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Sesalkan Pelaporan Novel Wp Kpk Padahal Pemerintah Menyatakan Terbuka Atas Kritik

Sesalkan Pelaporan Novel Wp Kpk Padahal Pemerintah Menyatakan Terbuka Atas Kritik

papar berkaitan - pada 13/2/2021 - jumlah : 150 hits
Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo menyesalkan adanya laporan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan Pelaporan oleh DPP Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Mitra Kamtibmas kepada aparat kepolisian itu ditujukan diaj...
Masyarakat Kritik Pemerintah Moeldoko Saya Pastikan Tidak Akan Kami Tangkap

Masyarakat Kritik Pemerintah Moeldoko Saya Pastikan Tidak Akan Kami Tangkap

papar berkaitan - pada 13/2/2021 - jumlah : 160 hits
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Moeldoko meyakinkan masyarakat pemerintah tidak akan menangkap warga bila melaporkan kondisi pelayanan publik Moeldoko mengatakan masyarakat bisa menggunakan laman lapor go id untuk menyampaikan persoalanny...
Pemerintah Jangan Sibuk Urusi Radikalisme Tapi Korupsi Sebesar Gajah Di Depan Mata Terabaikan

Pemerintah Jangan Sibuk Urusi Radikalisme Tapi Korupsi Sebesar Gajah Di Depan Mata Terabaikan

papar berkaitan - pada 15/2/2021 - jumlah : 186 hits
Pemerintahan Joko Widodo diminta untuk fokus dalam menangani masalah masalah yang substansial di negeri ini Salah satu masalah yang nyata adalah korupsi yang mendera dua mantan menteri Jokowi yakni mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan...
Pemerintah Minta Warga Tak Ragukan Vaksin Jangan Khawatir Efek Samping

Pemerintah Minta Warga Tak Ragukan Vaksin Jangan Khawatir Efek Samping

papar berkaitan - pada 17/2/2021 - jumlah : 145 hits
Pemerontah melalui Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat tak ragu mengikuti vaksinasi Covid 19 Vaksinasi penting sebagai upaya mengakhiri pandemi virus corona Pemerintah pun menjamin keamanan penggu...
Jokowi Minta Warga Kritik Pemerintah Warganet Kena Uu Ite Dan Masuk Penjara

Jokowi Minta Warga Kritik Pemerintah Warganet Kena Uu Ite Dan Masuk Penjara

papar berkaitan - pada 10/2/2021 - jumlah : 154 hits
Warganet merespon ucapan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat agar aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah Meski tidak sedikit warga yang menyambut ucapan Jokowi dengan respon yang positif tidak sedikit pula yang menye...
Jk Bagaimana Caranya Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

Jk Bagaimana Caranya Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

papar berkaitan - pada 14/2/2021 - jumlah : 144 hits
Mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyampaikan sejumlah pandangannya mengenai kualitas demokrasi di Indonesia yang mengalami penurunansebagaimana hasil yang dirilis the Economist Intelligence Unit Hal itu disampaikan pria yang bias...
Pimpinan Dpr Persilakan Masyarakat Kritik Pemerintah Pakai Buzzer

Pimpinan Dpr Persilakan Masyarakat Kritik Pemerintah Pakai Buzzer

papar berkaitan - pada 11/2/2021 - jumlah : 167 hits
Dia berpesan masyarakat mesti mengkritik pemerintah sesuai data dan fakta Kemudian mempertimbangkan kritikannya dari berbagai aspek
Refly Harun Berharap Penegak Hukum Bisa Cerna Pesan Jk

Refly Harun Berharap Penegak Hukum Bisa Cerna Pesan Jk

papar berkaitan - pada 14/2/2021 - jumlah : 91 hits
Ahli hukum tata negara Refly Harun turut mengomentari pernyataan Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 RI Muhammad Jusuf Kalla yang akrab disapa JK soal bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi ditanggapi sejumlah pihak Refly...
Isu Pemerintah Anti Kritik Mencuat Wapres Ma Ruf Amin Tiba Tiba Minta Bantuan Kapolri Mau Ngapain

Isu Pemerintah Anti Kritik Mencuat Wapres Ma Ruf Amin Tiba Tiba Minta Bantuan Kapolri Mau Ngapain

papar berkaitan - pada 17/2/2021 - jumlah : 185 hits
Wakil Presiden KH Ma ruf Amin meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk lebih meningkatkan pengawasan penerapan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Permintaan Wapres Ma ruf Amin ini terjadi di tengah mencuatnya ...
Court Allows Forfeiture Of Rm1 1mil From Illegal Deposit Taking Scheme Investors

Wanita Mca Calls On Govt To Tackle Brain Drain Generate Job Opportunities

Keningau Fa Buat Kejutan Gol Awal

Muda Slams Pro Israel Us Professor S Remark At Local Varsity Talk

Nearly 500 Lawsuits Filed Against Sabah Govt Hajiji

Beli Rak Rempah 3 Tingkat

Wordless Wenesday 115 Diy Baju Kurung Lama

Kelam Kabut Semua Buat Sendiri Daler Yusof Kongsi Pengalaman Urus Isteri Pertama Kali Berpantang Di Malaysia



Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Puaka Cuti Semester Slot Lestary TV3

Biodata Rozana Rozek TV Youtuber Resipi

8 Istilah Jerman Yang Kita Rakyat Malaysia Kerap Gunakan

Biodata Aizat Saha Pelakon Drama Berepisod Racun Rihanna TV3 Personaliti TikTok

Kenapa Platipus Haiwan Yang Membuatkan Saintis Merasa Hairan


Bulan Yang Sibuk

Repair Kereta Terus Ke Rumah Anda Untuk Penduduk Di Sekitar Kuantan

Sabah Peroleh Rm580 Juta Hasil Jualan Minyak Mentah

Apakah Semua Musik Itu Haram

Motivating Remote Teams

Mengenali Ciri Individu Toksik Tempat Kerja Toksik