Pemkot Bekasi Akan Cabut Permintaan Rp 2 T Ke Dki Diganti Rp 1 T

---

Berita Islam 24H - Permintaan dana kemitraan dari Pemkot Bekasi ke Pemprov DKI masih terus jadi polemik. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bicara soal nominal dana kemitraan itu

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebelumnya mengatakan Pemkot Bekasi meminta dana kemitraan Rp 2 triliun yang tidak terkait sampah melainkan untuk membangun proyek flyover hingga crossing. Rahmat Effendi menjawab. Pria yang akrab disapa Bang Pepen itu akan mencabut angka Rp 2 triliun dan menggunakan surat mantan Plt Walikota Bekasi, Ruddy Gandakusumah pada Mei 2018.
"Yang kita tanyakan yang katanya Rp 2 triliun yang (diajukan) 28 September itu memang ada. Ini yang akan kita cabut. Yang mau kita pakai adalah surat pak Ruddy (plt Walikota Bekasi) bulan Mei ada 2 surat, ada Rp 426 miliar dan ada Rp 500-an miliar. Jadi sekitar Rp 1 triliun," kata Pepen di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (22/10/2018)

Pepen mengatakan dana itu untuk sekolah terpadu, proyek lingkungan hidup, folder air, sarana olahraga hingga sarana kesehatan. Dia mengatakan perincian itu baru akan dikirim ke Pemprov DKI hari ini.
"Kita yang ingin kirim hari ini. Jadi kalau mau minta Rp 2 triliun, minta Rp 3 triliun ada bahasa-bahasa yang seperti itu, diluruskan. Bukan persoalan Rp 2 triliun, bukan persoalan Rp 5 triliun, bukan persoalan Rp 10 triliun, tapi persoalan hak dan kewajiban yang harus diselesaikan sama-sama," ungkapnya.
Pepen menegaskan bahwa dana kemitraan ini diajukan ke Pemprov DKI karena DKI punya kewajiban. Menurutnya, ini adalah tanggung jawab DKI bukan sekadar bantuan dari DKI ke Bekasi.
"Kita nggak akan mengajukan apapun juga kalau DKI tidak punya kewajiban. Selama ini ada dana kompensasi yang berhubungan langsung dengan warga Bantargebang, ada juga dana kemitraan. Dana kemitraan itu kita gunakan untuk akses-akses DKI, seperti Jalan Jatiasih, truk sampah bisa masuk ke situ. Terus flyover, ada penambahan rute dan jadwalnya kita sudah tambah 24 jam, tapi yang compactor," papar Pepen.
"Jadi alasannya bukan persoalan bantuan. Ini alasannya adalah kewajiban, yang harus kita evaluasi, yang merupakan tanggung jawab DKI, terhadap TPA Bantargebang," tutupnya. [b-islam24h.com / detik]

---