Ombudsman Sanksi Tunggakan Bpjs Tidak Memiliki Landasan Hukum

Ombudsman Sanksi Tunggakan Bpjs Tidak Memiliki Landasan Hukum

pada 14/10/2019 - jumlah : 208 hits
Ombudsman Republik Indonesia menganggap bahwa penerbitan Instruksi Presiden terkait dengan sanksi untuk penunggakan iuran di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dapat berpotensi maladministrasi dan tidak memiliki landasan...
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Ombudsman Sebut Pemberian Sanksi Penunggak Bpjs Bentuk Maladministrasi

Ombudsman Sebut Pemberian Sanksi Penunggak Bpjs Bentuk Maladministrasi

papar berkaitan - pada 14/10/2019 - jumlah : 204 hits
Penunggak BPJS bakal sulit mengakses layanan publik lain seperti pembuatan SIM STNK sampai paspor Sanksi tersebut dinilai tidak akan efektif Selain itu sanksi tidak tepat ditujukan untuk penunggak iuran Melainkan seharusnya diberikan kepada...
Bos Bpjs Kesehatan Sebut Automasi Sanksi Sudah Lama Diterapkan

Bos Bpjs Kesehatan Sebut Automasi Sanksi Sudah Lama Diterapkan

papar berkaitan - pada 10/10/2019 - jumlah : 231 hits
Sanksi layanan publik tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pe...
Ylki Sanksi Bpjs Kesehatan Tak Akan Efektif

Ylki Sanksi Bpjs Kesehatan Tak Akan Efektif

papar berkaitan - pada 11/10/2019 - jumlah : 243 hits
Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sudaryatmo mengatakan rencana sanksi penunggak iuran BPJS Kesehatan tersebut tidak akan efektif membuat efek jera sebab tidak semua orang memiliki SIM dan paspor
Selain Penunggak Yang Tidak Daftar Bpjs Kesehatan Juga Kena Sanksi

Selain Penunggak Yang Tidak Daftar Bpjs Kesehatan Juga Kena Sanksi

papar berkaitan - pada 13/10/2019 - jumlah : 251 hits
Presiden Joko Widodo tengah menyusun Instruksi Presiden yang mengatur tentang penunggak BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kolektibilitas iuran Ancaman sanksi nya adalah tidak bisa mengakses pelayanan publik Sementara itu regulasi yang sudah...
3 000 Debt Collector Siap Tagih Tunggakan Bpjs Kesehatan Ke Warga

3 000 Debt Collector Siap Tagih Tunggakan Bpjs Kesehatan Ke Warga

papar berkaitan - pada 16/10/2019 - jumlah : 314 hits
Meski penolakan datang dari sejumlah pihak pemerintah akan tetap menaikkan tarif iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Hal ini dilakukan untuk mengatasi defisit yang angkanya tiap tahun terus bertambah Bahkan ...
Deretan Sanksi Ini Bakal Persulit Hidup Penunggak Bpjs Dari Bikin Sim Hingga Paspor

Deretan Sanksi Ini Bakal Persulit Hidup Penunggak Bpjs Dari Bikin Sim Hingga Paspor

papar berkaitan - pada 10/10/2019 - jumlah : 270 hits
Tak tanggung tanggung sanksi yang bakal diterima berhubungan dengan layanan publik seperti perpanjangan SIM IMB dan pembuatan paspor
Hukum Mencium Kaki Ibu Dalam Islam

Hukum Mencium Kaki Ibu Dalam Islam

papar berkaitan - pada 11/10/2019 - jumlah : 322 hits
Baru baru ini tengah viral di media sosial mengenai seorang pria yang berbaju TNI yang tengah menangis sambil mencium kaki ibunya Ia tampak terharu melihat ibunya dan langsung mencium kaki ibunya Tentu kemungkinan besar ia lakukan hal itu s...
Fakta Abu Rara Pelaku Penusukan Wiranto Lulusan Fakultas Hukum Yang Rumahnya Digusur Untuk Pembangunan Tol

Fakta Abu Rara Pelaku Penusukan Wiranto Lulusan Fakultas Hukum Yang Rumahnya Digusur Untuk Pembangunan Tol

papar berkaitan - pada 11/10/2019 - jumlah : 330 hits
Kamis siang Abu Rara mendekati Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang baru saja turun dari mobil di Alun alu Menes Pandeglang Banteng Abu Rara berpura pura ingin menyalami Wiranto seperti kebanyakan warga yang in...
Ambil Iktibar Hilangnya Kg Kerinchi Kg Abdullah Hukum Dr M

Ambil Iktibar Hilangnya Kg Kerinchi Kg Abdullah Hukum Dr M

papar berkaitan - pada 10/10/2019 - jumlah : 435 hits
Bagaimanapun keadaan Kampung Baru berbeza kerana pembelinya ialah kerajaan kata perdana menteri ketika mengingatkan kepentingan orang Melayu memiliki tanah di bandar
Delicious Healthy Ground Turkey Zucchini Recipes

Banjir Besar Pakistan Penduduk Sepanjang Sungai Sutlej Diarah Pindah Serta Merta

Tiga Lelaki Ditahan Curi Kabel Rempuh Kenderaan Ketika Cuba Larikan Diri

Aktiviti Kunjungan Hormat Ketua Aktivis Ppim Ke Pengarah Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan Ppim 21 08 2025

Makan Malam Lewat Di Restoran Terapung Seafood Bujang Firefly

Drama Rumah Tanpa Luka

Harapan Yang Hidup Hati Yang Sabar

Beli Kopi Cafe Mesra Di Stesen Minyak Petronas Desaru


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Pelancong Israel Lunyai Dibelasah Penghuni Resort

Jawatan Presiden Fam Bakal Bertukar

My Chemical Romance Mama Chord

Lg Brings Ai Powered Comfort To Malaysian Homes With Lg Ai Air

Mr D I Y S Invites Malaysians To Celebrate Merdeka With Bersama Satu Bazaar

Thunderstorm Warning Until 2am For Kl Putrajaya Selangor And 5 Other States