BABAB.NET

Gubernur Jateng Dan Sulsel Segera Pecat Pns Terpidana Korupsi

papar berkaitan - pada 6/9/2018 - jumlah : 388 hits
KPK meminta semua PNS yang terbukti korupsi atau kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap segera dipecat karena sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Mendagri Pesan 9 Gubernur Baru Kawal Program Jokowi Dan Waspada Korupsi

papar berkaitan - pada 6/9/2018 - jumlah : 335 hits
Selain itu Tjahjo juga meminta agar mereka segera melakukan pertemuan dengan DPRD forkompinda tokoh tokoh daerah dalam rangka untuk menjaga stablitas daerah Para gubernur dan wakil gubernur juga diingatkan untuk memahami dan menghindari are...

Terlibat Korupsi Pemerintah Percepat Pemberhentian 2 357 Pns

papar berkaitan - pada 16/9/2018 - jumlah : 383 hits
Badan Kepegawaian Negara bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyepakati pemberhentian 2 357 Pegawai Negeri Sipil yang terlibat tindak pidana korupsi berkekuatan hukum ...

Budi Karya Setuju Pns Terlibat Korupsi Dipecat

papar berkaitan - pada 16/9/2018 - jumlah : 395 hits
Dia mengakui ada PNS di Kemenhub yang rencananya akan dipecat Namun Budi menyebut sebelumnya pihaknya masih terkendala dengan ketentuan hukum

Jadi Tersangka Korupsi Status Pns Harry Prihanto Tunggu Keputusan Walkot Depok

papar berkaitan - pada 6/9/2018 - jumlah : 354 hits
Jadi tersangka korupsi status PNS Harry Prihanto tunggu keputusan Walkot Depok Saat ini Harry Prihanto masih berstatus PNS Pemkot Depok bidang staf ahli

Kpk Minta Pemerintah Tarik Gaji Pns Yang Berstatus Terpidana Korupsi

papar berkaitan - pada 7/9/2018 - jumlah : 386 hits
Menurutnya PNS merupakan pelayan publik yang seharusnya melayani masyarakat Sehingga kalau PNS tersebut sudah terbukti bersalah melakukan korupsi kemudian ditahan secara otomatis tidak lagi bekerja untuk masyarakat

Mendagri Terbitkan Surat Edaran Pns Koruptor Dipecat

papar berkaitan - pada 14/9/2018 - jumlah : 339 hits
Tjahjo menuturkan bahwa penerbitan surat edaran baru ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintah Jokowi JK yang efektif dan efisien Tak hanya itu surat edaran ini juga ditujukan untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih

Korupsi Berjamaah Golkar Minta Dpc Kota Malang Segera Ganti Anggota Dprd

papar berkaitan - pada 5/9/2018 - jumlah : 347 hits
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta pengurus DPC Partai Golkar Kota Malang segera mengganti anggota dewan yang tersandung kasus rasuah tersebut

Belum Pecat Asn Terlibat Korupsi Pemprov Jabar Masih Butuh Pertimbangan

papar berkaitan - pada 15/9/2018 - jumlah : 343 hits
Jika sudah ada petunjuk dari BKN Kantor Wilayah III Jawa Barat terkait daftar tersebut maka pihaknya akan mengambil tindakan sesuai ketentuan termasuk pemecatan