Kpk Diminta Cari Opsi Alternatif Soal Masuknya Delik Korupsi Ke Rkuhp

pada 6/6/2018 - jumlah : 304 hits
Menurutnya KPK perlu memikirkan opsi alternatif atas masuknya delik korupsi itu ke RKUHP Misal dia mencontohkan KPK meminta adanya pasal peralihan atau pasal penutup yang memuat delik korupsi untuk menjamin kewenangan pemberantasan korupsi ...

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini

Soal Rkuhp Jk Minta Kpk Kirim Surat Protes Ke Dpr Bukan Jokowi

papar berkaitan - pada 2/6/2018 - jumlah : 291 hits
Komisi Pemberantasan Korupsi menyurati Presiden Joko Widodo meminta agar pasal pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dicabut dari revisi UU KUHP Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan seharusnya KPK mengirim surat ke DPR bukan Jo...

Tolak Delik Korupsi Masuk Rkuhp Karena Polisi Belum Bisa Diandalkan

papar berkaitan - pada 7/6/2018 - jumlah : 496 hits
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menolak masuknya delik tindak pidana korupsi dalam Revisi Kitab Undang undang Hukum Pidana Alasannya pidana khusus ini bisa pindah kewenangan dari KPK ke kepolisian dan kejaksaan

Jaksa Agung Minta Kpk Tak Khawatir Soal Pasal Korupsi Di Revisi Kuhp

papar berkaitan - pada 8/6/2018 - jumlah : 338 hits
Jaksa Agung HM Prasetyo yakin tidak ada upaya pelemahan KPK dalam revisi KUHP yang ditargetkan bakal disahkan pada pertengahan Agustus 2018

Trimedya Kpk Tak Perlu Khawatir Pasal Tipikor Di Rkuhp

papar berkaitan - pada 7/6/2018 - jumlah : 241 hits
Politikus PDIP Trimedya Panjaitan mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tak perlu khawatir soal Pasal Tindak Pidana Korupsi di Revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana DPR tegas Trimedya tak punya niat memperlemah KPK

Delik Pelanggaran Ham Berat Di Rkuhp Berpotensi Hilangkan Fungsi Komnas Ham

papar berkaitan - pada 7/6/2018 - jumlah : 425 hits
Delik pelanggaran HAM berat di RKUHP berpotensi hilangkan fungsi Komnas HAM Padahal dua lembaga untuk kepentingan negara itu tidak bisa berlaku independen lantaran pelaku pelanggaran HAM berat itu sendiri merupakan negara

Arsul Sani Sebut Kpk Minta Pasal 723 Dan 729 Di Rkuhp Dianalisis

papar berkaitan - pada 8/6/2018 - jumlah : 208 hits
Anggota Panja DPR rancangan Kitab Undang undang Hukum Pidana Arsul Sani mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak keberatan dengan Pasal 723 dan 729 Menurutnya KPK hanya minta dua pasal itu dianalisis

Bamsoet Ingatkan Pemda Tak Cari Cari Alasan Soal Thr Dan Gaji Ke 13

papar berkaitan - pada 6/6/2018 - jumlah : 262 hits
Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta kementerian dan lembaga pemerintahan terkait beserta Pemerintah Daerah segera melakukan pencairan tunjangan hari raya dan gaji ke 13 aparatur sipil negara pada tahun 2018

Beda Keterangan Penyidik Dengan Fredrich Soal Minta Kerjaan Dari Kpk

papar berkaitan - pada 25/5/2018 - jumlah : 296 hits
Penyidik senior Ambarita Damanik dihadirkan Jaksa Penuntut Umum pada KPK dalam sidang perintangan penyidikan korupsi e KTP atas terdakwa Bimanesh Sutarjo Kepada Damanik jaksa juga mengonfirmasi adanya gurauan Fredrich Yunadi kuasa hukum Set...

Kader Kena Ott Kpk Diberhentikan Pdip Klaim Partai Terdepan Berantas Korupsi

papar berkaitan - pada 5/6/2018 - jumlah : 356 hits
PDI Perjuangan selalu pada garis dan garda terdepan dalam konteks pemberantasan tindak korupsi Kami sangat disiplin berbuat bersikap dan bertutur kata terkait dengan janji janji yang kami canangkan kepada publik jelas politikus PDIP Arteria...