Ketua Komisi Ii Sebut Larangan Pencalonan Kepala Daerah Eks Koruptor Terkendala Uu

Ketua Komisi Ii Sebut Larangan Pencalonan Kepala Daerah Eks Koruptor Terkendala Uu

pada 1/8/2019 - jumlah : 18 hits
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan undang undang yang ada tidak memungkinkan pelarangan eks koruptor mencalonkan sebagai kepala daerah Pada Pilkada 2020 masih berdasarkan UU 10 2016 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Pdip Sepakat Dengan Kpk Soal Parpol Tak Usung Calon Kepala Daerah Eks Koruptor

Pdip Sepakat Dengan Kpk Soal Parpol Tak Usung Calon Kepala Daerah Eks Koruptor

papar berkaitan - pada 28/7/2019 - jumlah : 19 hits
PDIP Sepakat dengan KPK Soal Parpol Tak Usung Calon Kepala Daerah Eks Koruptor Dia menegaskan PDIP mendukung agar parpol lain bisa merekrut orang orang yang mempunyai jejak rekam yang baik Terlebih calonnya bersih dari masalah
Wapres Jk Sebut Mendagri Harus Selektif Pilih Dinas Luar Negeri Kepala Daerah

Wapres Jk Sebut Mendagri Harus Selektif Pilih Dinas Luar Negeri Kepala Daerah

papar berkaitan - pada 24/7/2019 - jumlah : 42 hits
Kalau hanya jalan jalan kalau hanya hadiri acara yang tidak kasih izin Jadi justru di setiap menteri harus memeriksa izin itu ya tidak semua izin itu harus diterima ungkap JK
Fahri Soal Wacana Larang Eks Koruptor Nyalon Lagi Kpu Jangan Ikut Ikutan Bikin Uu

Fahri Soal Wacana Larang Eks Koruptor Nyalon Lagi Kpu Jangan Ikut Ikutan Bikin Uu

papar berkaitan - pada 1/8/2019 - jumlah : 25 hits
KPU ini pekerjaannya gak dikerjakan pekerjaan orang lain mau dikerjakan Suka begitu ya orang orang kita itu ya Kerjaan gak dikerjain kerjaan orang dikerjain ucap Fahri
Tjahjo Minta Kepala Daerah Kaji Manfaat Sebelum Ajukan Izin Ke Luar Negeri

Tjahjo Minta Kepala Daerah Kaji Manfaat Sebelum Ajukan Izin Ke Luar Negeri

papar berkaitan - pada 25/7/2019 - jumlah : 13 hits
Kata Tjahjo kalau kunjungan dinilai untuk kemajuan daerahnya seperti sister city apalagi untuk mencari investasi sudah pasti diberikan izin Namun kalau tujuannya hanya untuk melihat pameran apalagi jalan jalan Tjahjo menegaskan sebaiknya me...
Eks Wasekjen Golkar Sebut Cepat Lambatnya Munas Berada Di Tangan Airlangga

Eks Wasekjen Golkar Sebut Cepat Lambatnya Munas Berada Di Tangan Airlangga

papar berkaitan - pada 19/7/2019 - jumlah : 29 hits
Tak ada yang bisa memperlambat atau mempercepatnya semuanya ada di DPP dalam hal ini Ketua Umum kata Lalu
Soal Wacana Pelarangan Eks Koruptor Di Pilkada Dpr Ingatkan Pelarangan Di Pileg

Soal Wacana Pelarangan Eks Koruptor Di Pilkada Dpr Ingatkan Pelarangan Di Pileg

papar berkaitan - pada 31/7/2019 - jumlah : 34 hits
Menurutnya partai yang harus berkomitmen untuk tidak mencalonkan eks koruptor sebagai kepala daerah Dengan komitmen partai tidak perlu ada aturan pelarangan mengusung mantan koruptor
Larang Eks Napi Koruptor Nyalon Lagi Kpu Harap Ma Berkaca Kasus Bupati Kudus

Larang Eks Napi Koruptor Nyalon Lagi Kpu Harap Ma Berkaca Kasus Bupati Kudus

papar berkaitan - pada 1/8/2019 - jumlah : 29 hits
Mengenai larangan mantan napi koruptor untuk dicalonkan kembali dalam pilkada mendapatkan landasan hukum yang lebih kokoh sehingga tidak ada peluang untuk dibatalkan sebagaimana pada pemilu yang lalu oleh MA kata Komisioner KPU Pramono Ubai...
Ketua Dpp Pkb Sebut Koalisi Jokowi Sepakat Satu Paket Pimpinan Mpr

Ketua Dpp Pkb Sebut Koalisi Jokowi Sepakat Satu Paket Pimpinan Mpr

papar berkaitan - pada 2/8/2019 - jumlah : 35 hits
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menyebut partai koalisi pendukung Jokowi bersepakat dalam satu paket pimpinan MPR Namun dia tidak mengetahui pasti apakah ada penambahan kursi pimpinan atau tidak
Mendagri Soal Perjalanan Dinas Kepala Daerah Saya Tak Singgung Gubernur Anies

Mendagri Soal Perjalanan Dinas Kepala Daerah Saya Tak Singgung Gubernur Anies

papar berkaitan - pada 23/7/2019 - jumlah : 25 hits
Dalam surat edaran tersebut dijelaskan kepala daerah anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara yang hendak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri diminta mengajukan permohonan izin maksimal 10 hari sebelum keberangkatan
Cara Aman Untuk Mendapatkan Kehamilan Untuk Pasangan Yang Sudah Menikah

Ikan Masak Kicap Mudah Dan Senang

Husam Perlu Selamatkan Maruah Rakyat Kelantan

Trainers Profile

Malaysia Wilayah Ltte

Jangan Kamu Sia Siakan Dan Sakiti Orang Yang Mencintaimu

Lindelof Sebut Solskjaer Tidak Sedang Terancam

Fauzi Nasi Kerabu Gong Badak Kuala Terengganu



5 Bandar Rahsia Yang Dahulunya Disembunyikan Dari Peta

Ini Sebab Kenapa Manny Pacquiao Layak Digelar Manusia Hebat

Kisah Bagaimana Lelaki Ini Menjadi Guru Terbaik Dunia Peter Tabichi

Kisah Rekod Palsu Terhebat Dalam Sejarah Maraton Bawah 2 Jam

Biodata Nina Amin Peserta Dewi Remaja 2019


Mengatasi Gambar Image Thumbnail Yang Tidak Muncul Di Blog

Cara Memesan Tiket Pesawat Secara Online

Shalat Malam Itu Kebiasaan Orang Saleh

Syarat Dan Cara Memohon Rumah Bina Negara Risda

5407 Baru Nak Senang Sikit Bala Sampai Tv Ppim 16 10 2019

Kes Saman Fitnah Ismail Sabri Khalid Selesai Dengan Izzah