Ketua Komisi Ii Sebut Larangan Pencalonan Kepala Daerah Eks Koruptor Terkendala Uu

pada 1/8/2019 - jumlah : 191 hits
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan undang undang yang ada tidak memungkinkan pelarangan eks koruptor mencalonkan sebagai kepala daerah Pada Pilkada 2020 masih berdasarkan UU 10 2016 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini

Pdip Sepakat Dengan Kpk Soal Parpol Tak Usung Calon Kepala Daerah Eks Koruptor

papar berkaitan - pada 28/7/2019 - jumlah : 211 hits
PDIP Sepakat dengan KPK Soal Parpol Tak Usung Calon Kepala Daerah Eks Koruptor Dia menegaskan PDIP mendukung agar parpol lain bisa merekrut orang orang yang mempunyai jejak rekam yang baik Terlebih calonnya bersih dari masalah

Wapres Jk Sebut Mendagri Harus Selektif Pilih Dinas Luar Negeri Kepala Daerah

papar berkaitan - pada 24/7/2019 - jumlah : 221 hits
Kalau hanya jalan jalan kalau hanya hadiri acara yang tidak kasih izin Jadi justru di setiap menteri harus memeriksa izin itu ya tidak semua izin itu harus diterima ungkap JK

Fahri Soal Wacana Larang Eks Koruptor Nyalon Lagi Kpu Jangan Ikut Ikutan Bikin Uu

papar berkaitan - pada 1/8/2019 - jumlah : 242 hits
KPU ini pekerjaannya gak dikerjakan pekerjaan orang lain mau dikerjakan Suka begitu ya orang orang kita itu ya Kerjaan gak dikerjain kerjaan orang dikerjain ucap Fahri

Tjahjo Minta Kepala Daerah Kaji Manfaat Sebelum Ajukan Izin Ke Luar Negeri

papar berkaitan - pada 25/7/2019 - jumlah : 217 hits
Kata Tjahjo kalau kunjungan dinilai untuk kemajuan daerahnya seperti sister city apalagi untuk mencari investasi sudah pasti diberikan izin Namun kalau tujuannya hanya untuk melihat pameran apalagi jalan jalan Tjahjo menegaskan sebaiknya me...

Mendagri Kepala Daerah Dinas Ke Luar Negeri Paling Lambat Izin Diajukan H 10

papar berkaitan - pada 22/7/2019 - jumlah : 239 hits
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat pemberitahuan Standar Operasional Prosedur Pengajuan Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Kepala daerah diminta mengajukan izin paling lambat 10 hari sebelum keberangkatan

Soal Wacana Pelarangan Eks Koruptor Di Pilkada Dpr Ingatkan Pelarangan Di Pileg

papar berkaitan - pada 31/7/2019 - jumlah : 203 hits
Menurutnya partai yang harus berkomitmen untuk tidak mencalonkan eks koruptor sebagai kepala daerah Dengan komitmen partai tidak perlu ada aturan pelarangan mengusung mantan koruptor

Larang Eks Napi Koruptor Nyalon Lagi Kpu Harap Ma Berkaca Kasus Bupati Kudus

papar berkaitan - pada 1/8/2019 - jumlah : 208 hits
Mengenai larangan mantan napi koruptor untuk dicalonkan kembali dalam pilkada mendapatkan landasan hukum yang lebih kokoh sehingga tidak ada peluang untuk dibatalkan sebagaimana pada pemilu yang lalu oleh MA kata Komisioner KPU Pramono Ubai...

Ketua Dpp Pkb Sebut Koalisi Jokowi Sepakat Satu Paket Pimpinan Mpr

papar berkaitan - pada 2/8/2019 - jumlah : 248 hits
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menyebut partai koalisi pendukung Jokowi bersepakat dalam satu paket pimpinan MPR Namun dia tidak mengetahui pasti apakah ada penambahan kursi pimpinan atau tidak

Mendagri Soal Perjalanan Dinas Kepala Daerah Saya Tak Singgung Gubernur Anies

papar berkaitan - pada 23/7/2019 - jumlah : 250 hits
Dalam surat edaran tersebut dijelaskan kepala daerah anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara yang hendak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri diminta mengajukan permohonan izin maksimal 10 hari sebelum keberangkatan