Kejadian Lagi Mic Anggota Dpr Dimatikan Saat Protes Skb 3 Menteri Tentang Seragam Keagamaan


 

Insiden microphone mati kembali terulang lagi. Kali ini menimpa anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Guspardi Gaus. Momen itu terjadi saat rapat paripurna di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2). Sidang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.


Ketika dia protes terkaut penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, tiba-tiba microphonnya mati. SKB itu mengatur enam keputusan utama pakaian seragam di sekolah negeri. Guspardi tidak bisa menduga siapakah yang mematikan microphone saat ia sedang berbicara.


"Kurang tahu awak (ketua atau wakil ketua yang mematikan mic). Jatah saya bicara lima menit, tapi kata orang yang memvideokan ini, belum lima menit, mic sudah mati, hee," kata Guspardi saat dikonfirmasi Republika, Jumat (12/2).


Kasus microphone mati saat ada anggota protes bukan kali ini terjadi. Pada medio November 2020, Ketua DPR Puan Maharani sengaja mematikan microphone anggota Benny K Harman yang protes saat rapat membahas RUU Cipta Kerja. Saat politikus Partai Demokrat itu mengkritik penyusunan UU Omnibus Law, tiba-tiba saja suaranya hilang, dan ternyata microphone dimatikan pimpinan DPR.


 


Guspardi mengaku, protesnya didasarkan atas membela budaya jilbab di Minang. Dalam video yang viral, Guspardi menyebut, keluarnya SKB TIga Menteri sangat berlebihan dalam menyikapi kejadian di satu sekolah di Padang. Dia pun menuding, SKB tersebut bertentangan dengan Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945, di mana negara memberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya.


Selain itu, SKB juga bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), di mana tujuan pendidikan nasional adalah menjadikan manusia beriman dan bertakwa. "Ternyata saya lihat, saya baca, saya amati, saya teliti, SKB ini di luar perikemanusiaan, menurut hemat saya," akta anggota DPR dari dapil Sumatra Barat (Sumbar) II itu.


Guspardi menambahkan, setiap kebijakan pemerintah harusnya merunut dan patuh kepada UU yang lebih tinggi. Berikutnya, dia menyinggung tentang kearifan lokal yang dilanggar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Agama (Menag) Yaqul Cholil Qoumas, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Untuk itu, Guspardi meminta pimpinan DPR untuk meminta penjelasan...


Setelah itu, suara Guspardi tidak terdengar karena microphone dimatikan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun akhirnya gantian yang berbicara. Video tersebut viral dan dibincangkan warganet (netizen).


Sebelumnya, muncul kontroversi siswi non-Muslim memakai jilbab di SMKN 2 Padang, Sumbar. Gara-gara heboh masalah itu, tiga menteri sampai turun tangan mengatur masalah seragam sekolah di seluruh Indonesia.
Pimpinan sidang kembali dan kembali mematikan mic ketika salah seorang anggota DPR-RI dari fraksi PAN yang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Barat yang bernama Guspardi Gaus menyampaikan penolakannya tentang SKB tiga menteri... pic.twitter.com/IwpXBZAdqy
— Rosidin Chandikarama3 (@RosidinBrawija3) February 11, 2021

Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

http://feedproxy.google.com/~r/bagibagi/cFXc/~3/kU1Jx_NblNI/kejadian-lagi-mic-anggota-dpr-dimatikan.html

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Pks Skb 3 Menteri Pencabutan Aturan Seragam Keagamaan Lampaui Undang Undang

Pks Skb 3 Menteri Pencabutan Aturan Seragam Keagamaan Lampaui Undang Undang

papar berkaitan - pada 5/2/2021 - jumlah : 134 hits
Surat Keputusan Bersama tiga menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama terkait penggunaan atribut dan pakaian seragam bagi peserta didik pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah menuai pole...
Ylbhi Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Berakar Dari St Kapolri Dan Skb Menteri

Ylbhi Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Berakar Dari St Kapolri Dan Skb Menteri

papar berkaitan - pada 18/2/2021 - jumlah : 122 hits
Meningkatnya penangkapan kasus pelanggaran UU ITE mengenai kebebasan berpendapat berakar dari beberapa surat telegram Kapolri yang dikeluarkan pada tahun 2020 ini
Pimpinan Mpr Minta Skb 3 Menteri Dicabut Karena Kurang Mengakomodasi Kearifan Lokal

Pimpinan Mpr Minta Skb 3 Menteri Dicabut Karena Kurang Mengakomodasi Kearifan Lokal

papar berkaitan - pada 17/2/2021 - jumlah : 117 hits
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menegaskan jilbab memang merupakan ekspresi kearifan lokal di sebagian daerah Sehingga SKB 3 Menteri tersebut kurang mengakomodir budaya lokal daerah daerah tertentu
Anggota Dpr Dari Pdip Akui Menyuap Pejabat Pengadilan Rp2 Miliar Cash

Anggota Dpr Dari Pdip Akui Menyuap Pejabat Pengadilan Rp2 Miliar Cash

papar berkaitan - pada 14/2/2021 - jumlah : 135 hits
Anggota Komisi V DPR RI asal PDIP Jimmy Demianus Ijie mengakui pernah menyerahkan uang sebesar Rp2 miliar ke pejabat pengadilan untuk mengurus perkara yang menjeratnya Uang Rp2 miliar itu diduga untuk mengupayakan vonis bebas terhadap Jimmy...
Dpr Setujui Anggota Pansus Ruu Otonomi Khusus Papua

Dpr Setujui Anggota Pansus Ruu Otonomi Khusus Papua

papar berkaitan - pada 10/2/2021 - jumlah : 187 hits
Dasco lalu meminta persetujuan kepada anggota dewan yang hadir dalam paripurna Mereka menyetujui anggota Pansus untuk pembahasan RUU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi bumi Cendrawasih itu
Anggota Dpr Ragukan Keberhasilan Pengembangan Industri Baterai Kendaraan Listrik

Anggota Dpr Ragukan Keberhasilan Pengembangan Industri Baterai Kendaraan Listrik

papar berkaitan - pada 1/2/2021 - jumlah : 113 hits
Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika meragukan keberhasilan rencana pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia Menurutnya rencana ini tidak akan berhasil selama masih ada ego sektoral
Polisi Surati Mendagri Izin Periksa 16 Anggota Dpr Aceh Terkait Indikasi Korupsi

Polisi Surati Mendagri Izin Periksa 16 Anggota Dpr Aceh Terkait Indikasi Korupsi

papar berkaitan - pada 10/2/2021 - jumlah : 130 hits
Menurut Winardy pemeriksaan 16 Anggota DPRA tersebut untuk melengkapi berkas perkara penyelidikan Sebab saat ini penyidik Polda Aceh masih mendalami kasus dugaan korupsi beasiswa tersebut
Azmin Pledges To Tell All On May 11

Nga S Aide Chosen For Kuala Kubu Baharu After Dap Abandoned Hope Of Malay Vote

Ramai Netizen Dan Rakyat Teruja Gembira Bila Dimaklumkan Tun Mahathir Antara Yang Sedang Disiasat Sprm

What Is The Lifespan Of Vinyl Windows And How Can You Prolong It

Utilizing Crowdfunding For Business

Big Bucks Top 10 Sellers From Bonhams Spring Stafford Sale

Tanya Hadi Mengapa Tak Bantah Akta Laut Wilayah Mb Terengganu Diberitahu

World Bank Report Says Malaysian Children Not Learning Enough In Schools



Info Dan Sinopsis Restu Drama Melayu Berepisod Platform Online iQIYI Malaysia

10 Istilah Hampir Serupa Bahasa Inggeris Yang Kita Keliru Penggunaannya

5 Trend Bodoh Netizen Yang Nampaknya Semakin Menjadi Jadi

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Puaka Cuti Semester Slot Lestary TV3

Biodata Rozana Rozek TV Youtuber Resipi


The Cultural Impact Of Online Casino Gaming On Filipino Society

Kerana Wanita Melintas Penunggang Motosikal Berkuasa Tinggi Maut

Polis Tahan Pemandu Peribadi Kerana Melakukan Khianat Dan Memukul

Pn Talks Of Gov T Change After Kkb Azmin Holds Back On Revelations Against Ph

We Are Not Subject Of Macc Investigation Say Two Of Mahathir S Sons

Apam Lenggang Rangup Manis Berlemak