Jpu Kpk Pertanyakan Rp 600 M Pembelian Afis E Ktp Tak Jelas Rimbanya

Jpu Kpk Pertanyakan Rp 600 M Pembelian Afis E Ktp Tak Jelas Rimbanya

pada 26/2/2018 - jumlah : 273 hits
JPU KPK pertanyakan Rp 600 M pembelian Afis e KTP tak jelas rimbanya ilai tersebut berasal dari selisih antara harga Afis yang diperoleh dari vendor penyedia Afis merek L 1 yakni Biomorf Lone senilai USD 0 3 cent dengan harga yang ditawarka...
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Kpk Tetapkan Irvanto Hendra Dan Made Oka Jadi Tersangka Korupsi E Ktp

Kpk Tetapkan Irvanto Hendra Dan Made Oka Jadi Tersangka Korupsi E Ktp

papar berkaitan - pada 1/3/2018 - jumlah : 430 hits
KPK tetapkan Irvanto Hendra dan Made Oka jadi tersangka korupsi e KTP Agus mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan dan mencermati fakta persidangan terhadap terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan e K...
Jpu Kpk Sebut Eksepsi Fredrich Hanya Luapan Kekesalan Dan Curahan Hati

Jpu Kpk Sebut Eksepsi Fredrich Hanya Luapan Kekesalan Dan Curahan Hati

papar berkaitan - pada 22/2/2018 - jumlah : 508 hits
JPU KPK sebut eksepsi Fredrich hanya luapan kekesalan dan curahan hati Jaksa penuntut umum menganggap eksepsi Fredrich tidak akan ditanggapi lebih lanjut melainkan melakukan pembuktian di persidangan selanjutnya dengan mendengar keterangan ...
Jpu Cecar Eks Dirut Pnri Soal Mitigasi Risiko Politik Dari Proyek E Ktp

Jpu Cecar Eks Dirut Pnri Soal Mitigasi Risiko Politik Dari Proyek E Ktp

papar berkaitan - pada 26/2/2018 - jumlah : 308 hits
JPU cecar eks Dirut PNRI soal mitigasi risiko politik dari proyek e KTP Salah satu poin dari kontrak tersebut adalah mitigas resiko politik Dikonfirmasi mengenai hal tersebut Isnu mengaku tak tahu menahu adanya langkah preventif tersebut
Jk Soal Pemeriksaan Anggota Dpr Kpk Ada Uu Khusus Tak Perlu Minta Izin

Jk Soal Pemeriksaan Anggota Dpr Kpk Ada Uu Khusus Tak Perlu Minta Izin

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 335 hits
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tak perlu khawatir dengan syarat izin presiden untuk memeriksa anggota DPR dalam UU MD3 yang telah disahkan Menurut JK KPK bekerja dengan undang undang sendiri dan tidak mem...
Hari Ini Rekomendasi Pansus Angket Kpk Dibacakan Di Paripurna

Hari Ini Rekomendasi Pansus Angket Kpk Dibacakan Di Paripurna

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 303 hits
Hari ini rekomendasi Pansus angket KPK dibacakan di paripurna Masinton Pasaribu menambahkan rekomendasi pansus angket tak masuk ke ranah yudikatif Karena itu merupakan kewenangan KPK yang independen dan harus dihormati pansus Pihaknya hanya...
Kpk Tak Merasa Terganggu Dengan Hak Imunitas Anggota Dpr

Kpk Tak Merasa Terganggu Dengan Hak Imunitas Anggota Dpr

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 337 hits
KPK tak merasa terganggu dengan hak imunitas anggota DPR Pada Pasal 245 Revisi Undang undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD memuat lembaga hukum harus meminta pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan dan izin Presiden untuk mel...
Ketua Dpr Tegaskan Tak Ada Perubahan Rekomendasi Pansus Angket Kpk

Ketua Dpr Tegaskan Tak Ada Perubahan Rekomendasi Pansus Angket Kpk

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 381 hits
Ketua DPR tegaskan tak ada perubahan rekomendasi Pansus angket KPK Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan jelang rapat rekomendasi Pansus Angket tidak berubah Sebab keputusan rekomendasi sudah bulat saat rapat antar fraksi sebelum adanya put...
Tak Setuju Pasal 245 Di Uu Md3 Laode M Syarif Siap Mundur Dari Kpk

Tak Setuju Pasal 245 Di Uu Md3 Laode M Syarif Siap Mundur Dari Kpk

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 309 hits
Tak setuju pasal 245 di UU MD3 Laode M Syarif siap mundur dari KPK Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat lanjutan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam RDP Wakil ketua KPK Laode M Syarif menyoroti pasal 245
Masinton Soal Mk Tolak Gugatan Angket Kpk Harus Melaksanakan Bukan Mengomentari

Masinton Soal Mk Tolak Gugatan Angket Kpk Harus Melaksanakan Bukan Mengomentari

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 339 hits
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan materi yang diajukan pegawai KPK terkait Pasal Hak Angket dalam Undang undang MPR DPR DPD MK menyatakan hak angket KPK yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat adalah sah
Ex Judge Fifa Sanctions On Fam Players A Jurisdictional Error

The Merry Marvel Pantyhose Society Part One

Rahsia Usahawan Kecil Jana Rm1 000 Sebulan Dengan Bisnes Sabun Handmade

Makan Tengah Hari Di Laparoti Port Lepak Tepi Sungai

Clubsport V2 Made To Order Honda Cb750 Caf Racers By Mile Zero

Tak Semua Orang Akan Suka Kita

What To Know About The New Gender Rules For U S Passports

Malaysia Dan China Memperkukuh Kerjasama Anti Rasuah Dalam Mesyuarat Di Vienna


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Senarai Pemenang Anugerah Bintang Popular Tahun 2025

Top Commentators Of October 2025 Tahniah Blogger Lydia

Situs Pkv Games Menyediakan Pengalaman Bermain Yang Tak Terlupakan

Score Massive Savings On Your Tech Wishlist Because The Huawei 11 11 Grand Sale Is Here

Vietnam Rolls

Kerajaan Diseru Untuk Menaikkan Gaji Penterjemah Mahkamah Bagi Mengatasi Kekurangan Mereka