Jokowi Emoh Tunda Pilkada Partai Socmed Keputusan Jahat Dan Tak Etis

---

 Presiden Jokowi menegaskan penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Jokowi emoh tunda Pilkada serentak dengan sejumlah pertimbangan, salah satunya berupaya melindungi hak konstitusional warga.


Sikap Jokowi emoh tunda Pilkada serentak itu merupakan ‘jawaban’ dari tuntutan berbagai pihak dalam beberapa hari belakangan ini untuk menunda Pilkada. Ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sampai organisasi kepemiluan mendesak Jokowi, KPU dan pemangku kepentingan lainnya membicarakan penundaan Pilkada serentak.




Keputusan jahat


Sikap Jokowi untuk terus lanjut agar Pilkada tak ditunda ini direspons oleh akun kritis, @PartaiSocmed. Akun ini berpandangan langkah Jokowi tak tunda Pilkada serentak merupakan langkah mundur.




Pertama, keputusan ini tidak etis sebab Jokowi dinilai penuh dengan konflik kepentingan.


“Sebuah keputusan yang jahat karena beliau sadar betul bahwa Pilkada akan menyebabkan wabah di Indonesia makin tak terkendali,” tulis akun @PartaiSocmed.


Akun ini menganalisis kenapa Jokowi dan PDIP kok malah ngotot Pilkada sesuai jadwal, yakni karena ada momen. Penguasa rezim ini tak mau hilang kendali kekuasaan dalam momen krusial seperti dalam krisis pandemi ini.


“Kenapa Jokowi dan PDIP ngotot pilkada tak boleh ditunda? Karena menyangkut momen. Penanganan wabah yang acak-adut oleh pemerintah saat ini bisa mengarah pada krisis; baik kesehatan, ekonomi, sosial hingga politik. Jika menunggu wabah selesai mungkin rezim Jokowi sudah tak ada lagi,” tulis akun tersebut.


Dalih Jokowi emoh tunda Pilkada


Juru Bicara Presiden Jokowi, Fajroel Rachman mengatakan Jokowi bersikap Pilkada sesuai jadwal dengan pertimbangan pesta demokrasi ini tetap bisa dijalankan hanya saja mengingat situasi masa pandemi wajib untuk menegakkan protokol kesehatan.


“Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi. Tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” jelas Jubir Presiden Jokowi dalam keterangan rilisnya, Senin 21 September 2020.


Jokowi melalui jubirnya mengatakan pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada.


Apalagi KPU sebagai penyelenggara Pilkada ini sudah mengeluarkan ketentuan pelaksanaan pesta demokrasi dengan protokol kesehatana.


“Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No.6/2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah,” tulisnya.


Makanya Jokowi mengajak kepada jajaran kementerian dan lembaga untuk menyiapkan segala sesuatu dalam menghadapi Pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum.


Pembuktian Indonesia


Jubir Jokowi mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi ini bisa menjadi ajang pembuktian kemampuan manajemen Indonesia di mata dunia internasional.


Pilkada serentak ini harus menjadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru bagi masyarakat bersama penyelenggara negara untuk bangkit bersama dan menjadikan pilkada ajang adu gagasan, adu berbuat dan bertindak untuk meredam dan memutus rantai penyebaran Covid-19.


“Sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945,” tulis Jubir Jokowi.

---