Ini Tanggapan Sultan Soal Mk Bolehkan Perempuan Jadi Gubernur Diy

Ini Tanggapan Sultan Soal Mk Bolehkan Perempuan Jadi Gubernur Diy

pada 1/9/2017 - jumlah : 506 hits
Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan putusan tersebut tidak membeda bedakan antara perempuan dan laki laki dalam pemilihan Gubernur DIY Dia menilai perempuan dan laki laki boleh menjadi Gubernur DIY
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Adik Sultan Hb X Tegaskan Keraton Yogyakarta Tidak Bisa Dipimpin Perempuan

Adik Sultan Hb X Tegaskan Keraton Yogyakarta Tidak Bisa Dipimpin Perempuan

papar berkaitan - pada 3/9/2017 - jumlah : 389 hits
GBPH Yudhoningrat mengatakan gelar yang melekat di Sultan itu tidak mungkin disandang seorang perempuan Sebab perempuan tidak bisa menjadi Khalifatullah atau pemimpin umat agama
Mahfud Kalau Keraton Putuskan Perempuan Jadi Sultan Ya Itu Gubernurnya

Mahfud Kalau Keraton Putuskan Perempuan Jadi Sultan Ya Itu Gubernurnya

papar berkaitan - pada 5/9/2017 - jumlah : 415 hits
Mahfud MD menilai putusan MK sudah benar dan publik tidak perlu ikut campur dalam pemilihan Sultan Yang jelas kata dia jika keraton menunjuk perempuan menjadi sultan otomatis menjadi gubernur
Komisi Ii Tolak Draf Kpu Soal Verifikasi Parpol Dan Keterwakilan Perempuan

Komisi Ii Tolak Draf Kpu Soal Verifikasi Parpol Dan Keterwakilan Perempuan

papar berkaitan - pada 29/8/2017 - jumlah : 419 hits
Dalam rapat ini KPU menyampaikan sejumlah draf seperti ketentuan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014 dengan partai politik baru keterwakilan perempuan 30 persen dalam kepengurusan partai hingga tingkat kabupaten kota Namun draf dr...
Mk Kabulkan Gugatan Uu Keistimewaan Di Yogyakarta Perempuan Bisa Jadi Gubernur

Mk Kabulkan Gugatan Uu Keistimewaan Di Yogyakarta Perempuan Bisa Jadi Gubernur

papar berkaitan - pada 1/9/2017 - jumlah : 357 hits
MK menyatakan frasa yang memuat antara lain riwayat pendidikan pekerjaan saudara kandung istri dan anak dalam Pasal 18 ayat huruf m UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Tagih Janji Gubernur Soal Upah Puluhan Honorer Rsu Banten Mogok Kerja

Tagih Janji Gubernur Soal Upah Puluhan Honorer Rsu Banten Mogok Kerja

papar berkaitan - pada 31/8/2017 - jumlah : 297 hits
Tagih janji gubernur soal upah puluhan honorer RSU Banten mogok kerja Puluhan pegawai honorer ini membentangkan spanduk berisi tuntutan kepada manajemen di halaman RSUD Banten di Jalan Syeh Nawawi Albantani
Ini Tanggapan Ketua Mpr Soal Doa Tiffatul Minta Jokowi Gemuk

Ini Tanggapan Ketua Mpr Soal Doa Tiffatul Minta Jokowi Gemuk

papar berkaitan - pada 18/8/2017 - jumlah : 428 hits
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan doa yang disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera MPR Tifatul Sembiring saat Sidang Tahunan MPR berbeda dengan yang dilaporkan Saat itu Tifatul sempat mendoakan Presiden Joko Widodo agar lebih g...
Besok Gubernur Papua Lukas Enembe Diperiksa Bareskrim Soal Korupsi Dana Pendidikan

Besok Gubernur Papua Lukas Enembe Diperiksa Bareskrim Soal Korupsi Dana Pendidikan

papar berkaitan - pada 22/8/2017 - jumlah : 389 hits
Besok Gubernur Papua Lukas Enembe diperiksa Bareskrim soal korupsi dana pendidikan Dalam surat panggilan pemeriksaan Lukas diminta datang ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Gedung Ombudsman Jalan HR Rasuna Said Jakar...
Ini Tanggapan Golkar Soal Jk Diusulkan Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi

Ini Tanggapan Golkar Soal Jk Diusulkan Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi

papar berkaitan - pada 1/9/2017 - jumlah : 412 hits
Dia menegaskan Golkar tidak akan mengusulkan nama untuk ketua tim pemenangan ataupun pendamping dalam pesta demokrasi Partai berlambang beringin itu memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi
Komnas Perempuan Nilai Wajar Psi Gugat Uu Pemilu Soal Kuota 30 Persen

Komnas Perempuan Nilai Wajar Psi Gugat Uu Pemilu Soal Kuota 30 Persen

papar berkaitan - pada 25/8/2017 - jumlah : 312 hits
Komnas Perempuan tak sepakat apabila UU Pemilu hanya mengatur kuota 30 persen untuk pengurus partai politik di pusat tidak sampai ke daerah Maka dari itu Komnas Perempuan menilai ini sebuah kemunduran demokrasi
10 Maut Dalam Insiden Tembakan Di Bondi Beach Sydney Laporan

Majlis Anugerah Setanding Annual Dinner Sahaja Senarai Penuh Pemenang Abpbh 37

Albert Tei S Lawyer To Give Statement To Police Today

Asyraf Wajdi Dedah Uec Bukan Syarat Untuk Masuk Universiti Di China

Hati Hati Dengan Call Scammer Jenis Tak Bercakap

Kisah Fiksyen Seram Malaysia Gadis Putih Di Tasik Biru Kundang

Guardian Malaysia Perkenalkan My40 Rewards Sokong Gaya Hidup Sihat Berkeyakinan Selepas Usia 40

Jasa Besar Dr Yahya Awang Diiktiraf Terima Ijazah Doktor Kehormat Universiti Monash


echo '';
9 Jenis Kerosakan Jalan Raya Yang Kita Perlu Redha Hari Hari

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3


5 Jenis Baka Kambing Yang Perlu Anda Tahu

Keladi Urat Daging Merah Ramai Terpesona

Apa Hukum Makan Katak

Isnin Permulaan Hari

Aktiviti Program Kenangan Perjuangan Kaseh Tanah Air Bonda Pertiwi Dan Ambang 2026 Ppim 14 12 2025

Beli Rak Letak Pokok Bertingkat Online