Ini Tanggapan Sultan Soal Mk Bolehkan Perempuan Jadi Gubernur Diy

Ini Tanggapan Sultan Soal Mk Bolehkan Perempuan Jadi Gubernur Diy

pada 1/9/2017 - jumlah : 470 hits
Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan putusan tersebut tidak membeda bedakan antara perempuan dan laki laki dalam pemilihan Gubernur DIY Dia menilai perempuan dan laki laki boleh menjadi Gubernur DIY
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Adik Sultan Hb X Tegaskan Keraton Yogyakarta Tidak Bisa Dipimpin Perempuan

Adik Sultan Hb X Tegaskan Keraton Yogyakarta Tidak Bisa Dipimpin Perempuan

papar berkaitan - pada 3/9/2017 - jumlah : 363 hits
GBPH Yudhoningrat mengatakan gelar yang melekat di Sultan itu tidak mungkin disandang seorang perempuan Sebab perempuan tidak bisa menjadi Khalifatullah atau pemimpin umat agama
Mahfud Kalau Keraton Putuskan Perempuan Jadi Sultan Ya Itu Gubernurnya

Mahfud Kalau Keraton Putuskan Perempuan Jadi Sultan Ya Itu Gubernurnya

papar berkaitan - pada 5/9/2017 - jumlah : 397 hits
Mahfud MD menilai putusan MK sudah benar dan publik tidak perlu ikut campur dalam pemilihan Sultan Yang jelas kata dia jika keraton menunjuk perempuan menjadi sultan otomatis menjadi gubernur
Komisi Ii Tolak Draf Kpu Soal Verifikasi Parpol Dan Keterwakilan Perempuan

Komisi Ii Tolak Draf Kpu Soal Verifikasi Parpol Dan Keterwakilan Perempuan

papar berkaitan - pada 29/8/2017 - jumlah : 402 hits
Dalam rapat ini KPU menyampaikan sejumlah draf seperti ketentuan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014 dengan partai politik baru keterwakilan perempuan 30 persen dalam kepengurusan partai hingga tingkat kabupaten kota Namun draf dr...
Mk Kabulkan Gugatan Uu Keistimewaan Di Yogyakarta Perempuan Bisa Jadi Gubernur

Mk Kabulkan Gugatan Uu Keistimewaan Di Yogyakarta Perempuan Bisa Jadi Gubernur

papar berkaitan - pada 1/9/2017 - jumlah : 320 hits
MK menyatakan frasa yang memuat antara lain riwayat pendidikan pekerjaan saudara kandung istri dan anak dalam Pasal 18 ayat huruf m UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Tagih Janji Gubernur Soal Upah Puluhan Honorer Rsu Banten Mogok Kerja

Tagih Janji Gubernur Soal Upah Puluhan Honorer Rsu Banten Mogok Kerja

papar berkaitan - pada 31/8/2017 - jumlah : 271 hits
Tagih janji gubernur soal upah puluhan honorer RSU Banten mogok kerja Puluhan pegawai honorer ini membentangkan spanduk berisi tuntutan kepada manajemen di halaman RSUD Banten di Jalan Syeh Nawawi Albantani
Ini Tanggapan Ketua Mpr Soal Doa Tiffatul Minta Jokowi Gemuk

Ini Tanggapan Ketua Mpr Soal Doa Tiffatul Minta Jokowi Gemuk

papar berkaitan - pada 18/8/2017 - jumlah : 394 hits
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan doa yang disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera MPR Tifatul Sembiring saat Sidang Tahunan MPR berbeda dengan yang dilaporkan Saat itu Tifatul sempat mendoakan Presiden Joko Widodo agar lebih g...
Besok Gubernur Papua Lukas Enembe Diperiksa Bareskrim Soal Korupsi Dana Pendidikan

Besok Gubernur Papua Lukas Enembe Diperiksa Bareskrim Soal Korupsi Dana Pendidikan

papar berkaitan - pada 22/8/2017 - jumlah : 356 hits
Besok Gubernur Papua Lukas Enembe diperiksa Bareskrim soal korupsi dana pendidikan Dalam surat panggilan pemeriksaan Lukas diminta datang ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Gedung Ombudsman Jalan HR Rasuna Said Jakar...
Ini Tanggapan Golkar Soal Jk Diusulkan Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi

Ini Tanggapan Golkar Soal Jk Diusulkan Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi

papar berkaitan - pada 1/9/2017 - jumlah : 392 hits
Dia menegaskan Golkar tidak akan mengusulkan nama untuk ketua tim pemenangan ataupun pendamping dalam pesta demokrasi Partai berlambang beringin itu memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi
Komnas Perempuan Nilai Wajar Psi Gugat Uu Pemilu Soal Kuota 30 Persen

Komnas Perempuan Nilai Wajar Psi Gugat Uu Pemilu Soal Kuota 30 Persen

papar berkaitan - pada 25/8/2017 - jumlah : 289 hits
Komnas Perempuan tak sepakat apabila UU Pemilu hanya mengatur kuota 30 persen untuk pengurus partai politik di pusat tidak sampai ke daerah Maka dari itu Komnas Perempuan menilai ini sebuah kemunduran demokrasi
Semakan Budi95 Dibuka Khamis Ini

Cara Sahkan Mykad Dalam Setel Untuk Guna Budi95

Susu Rosak Jangan Buang Transform Jadi Keju Cottage Homemade Sedap Dan Puas Hati

Mof Nafi Had Pembelian Ron95 Sekali Sehari Harga Subsidi Kekal Terjamin

Throw The Book At Them Public Urges Stiff Penalty For Taxi Tout Couple Who Extorted Chinese Tourists

Jangan Fitnah Walaun Hati Hati Tentang Maklumat

Budi95 Shows Govt Failed To Make Targeted Subsidy System Work Muda

Over 254k Malaysians Are Obese Dzulkefly


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Ayam Masak Kicap Berempah

Networking Is A Lifeline For Startups

Cara Mudah Isi Petrol Budi Madani Ron95 Guna Aplikasi Setel

Penyelidik Temui Cara Paparkan Hologram 3d Dari Skrin Telefon Pintar

Warga Emas Dicekup Menyelinap Ke Rumah Janda Muda Ketika Isteri Sudah Tidur

How To Take Great Food Photos With Your Phone