Ini Tanggapan Sultan Soal Mk Bolehkan Perempuan Jadi Gubernur Diy

Ini Tanggapan Sultan Soal Mk Bolehkan Perempuan Jadi Gubernur Diy

pada 1/9/2017 - jumlah : 446 hits
Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan putusan tersebut tidak membeda bedakan antara perempuan dan laki laki dalam pemilihan Gubernur DIY Dia menilai perempuan dan laki laki boleh menjadi Gubernur DIY
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Adik Sultan Hb X Tegaskan Keraton Yogyakarta Tidak Bisa Dipimpin Perempuan

Adik Sultan Hb X Tegaskan Keraton Yogyakarta Tidak Bisa Dipimpin Perempuan

papar berkaitan - pada 3/9/2017 - jumlah : 347 hits
GBPH Yudhoningrat mengatakan gelar yang melekat di Sultan itu tidak mungkin disandang seorang perempuan Sebab perempuan tidak bisa menjadi Khalifatullah atau pemimpin umat agama
Mahfud Kalau Keraton Putuskan Perempuan Jadi Sultan Ya Itu Gubernurnya

Mahfud Kalau Keraton Putuskan Perempuan Jadi Sultan Ya Itu Gubernurnya

papar berkaitan - pada 5/9/2017 - jumlah : 380 hits
Mahfud MD menilai putusan MK sudah benar dan publik tidak perlu ikut campur dalam pemilihan Sultan Yang jelas kata dia jika keraton menunjuk perempuan menjadi sultan otomatis menjadi gubernur
Komisi Ii Tolak Draf Kpu Soal Verifikasi Parpol Dan Keterwakilan Perempuan

Komisi Ii Tolak Draf Kpu Soal Verifikasi Parpol Dan Keterwakilan Perempuan

papar berkaitan - pada 29/8/2017 - jumlah : 381 hits
Dalam rapat ini KPU menyampaikan sejumlah draf seperti ketentuan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014 dengan partai politik baru keterwakilan perempuan 30 persen dalam kepengurusan partai hingga tingkat kabupaten kota Namun draf dr...
Mk Kabulkan Gugatan Uu Keistimewaan Di Yogyakarta Perempuan Bisa Jadi Gubernur

Mk Kabulkan Gugatan Uu Keistimewaan Di Yogyakarta Perempuan Bisa Jadi Gubernur

papar berkaitan - pada 1/9/2017 - jumlah : 283 hits
MK menyatakan frasa yang memuat antara lain riwayat pendidikan pekerjaan saudara kandung istri dan anak dalam Pasal 18 ayat huruf m UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Tagih Janji Gubernur Soal Upah Puluhan Honorer Rsu Banten Mogok Kerja

Tagih Janji Gubernur Soal Upah Puluhan Honorer Rsu Banten Mogok Kerja

papar berkaitan - pada 31/8/2017 - jumlah : 258 hits
Tagih janji gubernur soal upah puluhan honorer RSU Banten mogok kerja Puluhan pegawai honorer ini membentangkan spanduk berisi tuntutan kepada manajemen di halaman RSUD Banten di Jalan Syeh Nawawi Albantani
Ini Tanggapan Ketua Mpr Soal Doa Tiffatul Minta Jokowi Gemuk

Ini Tanggapan Ketua Mpr Soal Doa Tiffatul Minta Jokowi Gemuk

papar berkaitan - pada 18/8/2017 - jumlah : 373 hits
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan doa yang disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera MPR Tifatul Sembiring saat Sidang Tahunan MPR berbeda dengan yang dilaporkan Saat itu Tifatul sempat mendoakan Presiden Joko Widodo agar lebih g...
Besok Gubernur Papua Lukas Enembe Diperiksa Bareskrim Soal Korupsi Dana Pendidikan

Besok Gubernur Papua Lukas Enembe Diperiksa Bareskrim Soal Korupsi Dana Pendidikan

papar berkaitan - pada 22/8/2017 - jumlah : 346 hits
Besok Gubernur Papua Lukas Enembe diperiksa Bareskrim soal korupsi dana pendidikan Dalam surat panggilan pemeriksaan Lukas diminta datang ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Gedung Ombudsman Jalan HR Rasuna Said Jakar...
Ini Tanggapan Golkar Soal Jk Diusulkan Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi

Ini Tanggapan Golkar Soal Jk Diusulkan Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi

papar berkaitan - pada 1/9/2017 - jumlah : 372 hits
Dia menegaskan Golkar tidak akan mengusulkan nama untuk ketua tim pemenangan ataupun pendamping dalam pesta demokrasi Partai berlambang beringin itu memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi
Komnas Perempuan Nilai Wajar Psi Gugat Uu Pemilu Soal Kuota 30 Persen

Komnas Perempuan Nilai Wajar Psi Gugat Uu Pemilu Soal Kuota 30 Persen

papar berkaitan - pada 25/8/2017 - jumlah : 269 hits
Komnas Perempuan tak sepakat apabila UU Pemilu hanya mengatur kuota 30 persen untuk pengurus partai politik di pusat tidak sampai ke daerah Maka dari itu Komnas Perempuan menilai ini sebuah kemunduran demokrasi
Top 10 Pink Mercedes Benz Cars

Why Can Israel Have Nukes But Not Iran

Kenapa Kerjaya Sebagai Guru Di Malaysia Menguntungkan

Capital One To Curb Lounge Access For Some Cardholders

Warisan Terakhir Kisah Badak Sumbu Sumatera Malaysia

Makan Di Ebraheem Coffee

Resepi Daging Masak Hitam Raya Haji 2025

Hiburan Lelaki Mengganas Kelar Isteri Hingga Maut Sebelum Ke Rumah Keluarga Mentua Bakar Kereta


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Cara Naikkan Page Rpm Blog Strategi Maksimumkan Pendapatan Laman Web Anda

Buy Diamond Chains Malaysia A Guide To Timeless Luxury

Bangi Wonderland Tempat Healing Best Sambil Main Air

Ejen Ali The Movie 2 Kini Filem Animasi No 1 Di Malaysia

Msi Ketua Majelis Syuro Al Muzammil Yusuf Presiden Pks

5 Ups Terbaik Bawah Rm200 Untuk Elak Komputer Mati Mengejut