Hasil Investigasi Mrp Negara Diminta Bertanggung Jawab Soal 400 Ribu Warga Nduga Yang Mengungsi


Hasi investigasi Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dituangkan kedalam buku “Kekerasan Tak Berujung di Nduga”, mengungkap sekitar 400 ribuan warga di kabupaten tersebut, masih mengungsi ke sejumlah wilayah terdekat, yakni Jayawijaya, Lanny Jaya dan Asmat.

Menurut Ketua MRP Papua, Timotius Murib, negara wajib bertanggungjawab mencari solusi serta memberikan jaminan keamanan maupun kepastian hidup bagi warga Nduga yang mengungsi.

“Kenyataannya kan hari ini para pengungsi Nduga tidur di gua dan hutan. Ini kenyataan yang terjadi kepada para pengungsi dan negara harus bertanggungjawab. Makanya kita mendorong supaya negara bertanggungjawab menyelesaikan masalah pengungsian ini”.

“Sebab Papua ini jelas bagian dari NKRI. Dan Nduga itu ada di wilayah NKRI. Warga negara yang mengungsi ini juga punya hak untuk dapat makan, minum, tempat tinggal, pendidikan serta pelayanan kesehatan yang layak,” tegas Timotius dalam keterangannya kepada pers, usai seminar hasil investigasi MRP terhadap konflik di Nduga yang dirangkaikan dengan peluncuran dan bedah buku “Kekerasan Tak Berujung di Nduga”, Senin (9/12/2019).

Hal terpenting saat ini, sambung Timotius, pihaknya bakal mendorong pertemuan lanjutan dengan melibatkan Pemda Nduga, intitusi TNI/Polri serta Pemprov Papua guna menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut.

Sebab bila tidak, masyarakat Nduga bakal terus-terusan menjadi korban, akibat dari konflik yang terjadi antara TNI/Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Tenara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

“Makanya kita saat ini meminta saran pendapat dari semua pimpinan organisasi dan lembaga. Sebab kita ingin dapat satu kesimpulan penyelesaian konflik dengan jalan damai,” harapnya.
Dia tambahkan, konflik yang terjadi di Nduga saat ini akar masalahnya adalah persoalan ideologi yang dipicu sejak puluhan tahun lalu. Dimana ada keinginan dari sejumlah Orang Asli Papua untuk menentukan sendiri nasibnya.

Dilain pihak, negara (Pemerintah Indonesia) tetap menegaskan Papua bagian dari NKRI, sehingga disinilah peran MRP yang mendorong ada solusi untuk permasalahan idoelogi tersebut.

“Ya, diantaranya solusi yang kita dorong yaitu melalui dialog dengan melibatkan pihak luar negeri. Itu yang dulu pernah dilakukan pemerintah Indonesia dengan masyarakat Aceh. Sehingga ini jadi pekerjaan rumah yang besar bagi MRP dan TNI/Polri, kenapa hal ini tidak bisa dilakukan di Papua?,” seru ia.

Timotius juga pada kesempatan itu memastikan bakal mendorong agar Pemerintah Pusat mengurangi jumlah personel TNI/Polri di Kabupaten Nduga.

“Kami sudah laporkan kepada Wakil Presiden dan nanti kami juga akan menyurat resmi. Intinya tidak perlu tarik semua. Tidak tetap ada pasukannya, hanya tidak harus berlebihan,” pungkas dia.(win)

Sumber: lintaspapua.com | https://babe.topbuzz.com/a/6768656294564856321

Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

https://phaul-heger.blogspot.com/2019/12/hasil-investigasi-mrp-negara-diminta.html

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Sikap Presiden Jokowi Soal Ekspor Lobster Nilai Tambah Harus Ada Di Negara Kita

Sikap Presiden Jokowi Soal Ekspor Lobster Nilai Tambah Harus Ada Di Negara Kita

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 201 hits
Presiden Joko Widodo ingin Indonesia mendapatkan nilai tambah dari ekspor komoditas lobster Saat ini Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berencana membuka keran ekspor benih lobster usai ditutup Susi Pudjiastuti
Bkpn Soal Aset First Travel Disita Negara Uu Perlindungan Konsumen Tak Berjalan

Bkpn Soal Aset First Travel Disita Negara Uu Perlindungan Konsumen Tak Berjalan

papar berkaitan - pada 16/12/2019 - jumlah : 173 hits
BKPN menegaskan bahwa seharusnya jemaah menjadi perhatian pemerintah dan uang jemaah bisa dikembalikan hal itu sangat merugikan jemaah
Sri Mulyani Soal Barang Selundupan Saat Ini Statusnya Dirampas Untuk Negara

Sri Mulyani Soal Barang Selundupan Saat Ini Statusnya Dirampas Untuk Negara

papar berkaitan - pada 18/12/2019 - jumlah : 281 hits
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa barang selundupan termasuk kendaraan mewah yang tertangkap akan dirampas negara Selanjutnya kasus ini akan diproses hukum
Mui Solok Investigasi Soal Ujian Sd Dinilai Lecehkan Nabi Muhammad

Mui Solok Investigasi Soal Ujian Sd Dinilai Lecehkan Nabi Muhammad

papar berkaitan - pada 13/12/2019 - jumlah : 230 hits
Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Solok Sumatera Barat masih memeriksa dan mendalami munculnya soal ujian semester I kelas IV SD di Kecamatan Junjung Sirih yang dinilai melecehkan kepribadian dan sikap Nabi Muhammad SAW Yang jelas kami masi...
Ledakan Di Monas Menhan Prabowo Minta Publik Tunggu Hasil Investigasi

Ledakan Di Monas Menhan Prabowo Minta Publik Tunggu Hasil Investigasi

papar berkaitan - pada 3/12/2019 - jumlah : 202 hits
Ledakan di Monas Menhan Prabowo Minta Publik Tunggu Hasil Investigasi Terkait granat asap Prabowo mengaku masyarakat bersabar atas investigasi kepolisian
Pdip Akan Investigasi Soal Honorer Disuruh Masuk Got

Pdip Akan Investigasi Soal Honorer Disuruh Masuk Got

papar berkaitan - pada 15/12/2019 - jumlah : 245 hits
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah mengatakan perintah yang dikeluarkan Lurah Jelambar Agung Triatmojo beserta jajarannya terhadap tenaga honorer tidak manusiawi
Menko Luhut Soal Avtur Ri Pasti Ada Yang Salah Negara Lain Bisa Lebih Murah

Menko Luhut Soal Avtur Ri Pasti Ada Yang Salah Negara Lain Bisa Lebih Murah

papar berkaitan - pada 3/12/2019 - jumlah : 293 hits
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendesak PT Pertamina agar tidak memonopoli penjualan avtur di dalam negeri Menko Luhut pun mengatakan berbagai instansi pemerintah akan segera berkoordinasi untuk mencega...
Pemerintah Diminta Tegas Soal Fpi

Pemerintah Diminta Tegas Soal Fpi

papar berkaitan - pada 1/12/2019 - jumlah : 239 hits
Falah mengungkapkan dalam AD ART FPI terdapat klausul yang bertentangan dengan UU Keormasan Dan ini seharusnya menjadi rujukan bagi pemerintah untuk menentukan sikap
Warga Negara China Pengedar Setengah Juta Pil Setan Di Jakarta Lolos Dari Hukuman Mati

Warga Negara China Pengedar Setengah Juta Pil Setan Di Jakarta Lolos Dari Hukuman Mati

papar berkaitan - pada 1/12/2019 - jumlah : 232 hits
WN China Yeung Man Fung lolos dari hukuman mati Padahal Fung terbukti melakukan kejahatan peredaran setengah juta pil ekstasi di Jakarta Kasus bermula saat Fung berkenalan dengan Siang She Yie di Hong Kong pada September 2015 Yie meminta Fu...
A Country Residence In Moscow By Ariana Ahmad Where Refined Design Meets Artful Living

Domain Portfolio Generating Income

Senarai Biasiswa Lepasan Spm Zakat Bantuan Ipt 2025

Pahang To Reclaim Encroached Land Using Full Extent Of Law Mb

Alhamdulillah Tahniah Adam Iman

Petua Hilangkan Lenguh Sakit Badan Dan Rasa Kebas Kebas

Kedah Akan Terus Tuntut Pulau Pinang Mengikut Perlembagaan Dan Lunas Undang Undang

Don T Be Too Quick On The Draw


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Apakah Bn Akan Rebah Bersama Kandang Babi Di Ayer Kuning Sebelum Ini Isu Kuil Di Tapak Haram

Paris Based Iea To Support Malaysia In Exploring Nuclear Energy Policy Says Dpm Fadillah

Not All Flag Mistakes Are Equal

Nasi Lemak Is Popular Among Malaysians Over Other Local Meals Why

Buasir Otak Tv Pergi Pasar Cari Apam Apam Takde Be Like

Tidak Dedah Aib Pasangan