Dpr Sebut Kpk Digabung Ombudsman Jika Publik Sudah Dipercaya Publik

Dpr Sebut Kpk Digabung Ombudsman Jika Publik Sudah Dipercaya Publik

pada 17/10/2017 - jumlah : 303 hits
Nasir juga menegaskan selama masih ada Undang Undang Tipikor KPK akan tetap ada
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Dpr Sebut Lelang Barang Sitaan Tanggung Jawab Kemenkeu Bukan Kpk

Dpr Sebut Lelang Barang Sitaan Tanggung Jawab Kemenkeu Bukan Kpk

papar berkaitan - pada 6/10/2017 - jumlah : 368 hits
Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Dalam raker itu Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mempertanyakan proses lelang barang barang sitaan Komisi Pemberanta...
Di Depan Dpr Jonan Sebut Divestasi Freeport Tanggung Jawab Menkeu Menteri Bumn

Di Depan Dpr Jonan Sebut Divestasi Freeport Tanggung Jawab Menkeu Menteri Bumn

papar berkaitan - pada 10/10/2017 - jumlah : 358 hits
Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Senin Dalam rapat tersebut Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan proses divestasi saham Freeport merupakan tanggung jawab Menkeu ...
Ketua Kpk Sebut Uu Tipikor Indonesia Masih Jomplang Dibandingkan Singapura

Ketua Kpk Sebut Uu Tipikor Indonesia Masih Jomplang Dibandingkan Singapura

papar berkaitan - pada 16/10/2017 - jumlah : 358 hits
Namun Agus mengklaim meski angka korupsi meningkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia membaik Pada 2016 Indonesia berada di peringkat 4 di kawasan ASEAN dengan skor 37 di bawah Singapura Brunei Darussalam dan Malaysia
Soal Perppu Ormas Pimpinan Dpr Sebut Pembahasan Sangat Dinamis

Soal Perppu Ormas Pimpinan Dpr Sebut Pembahasan Sangat Dinamis

papar berkaitan - pada 10/10/2017 - jumlah : 392 hits
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Ormas Nomor 2 tahun 2017 belum tentu disetujui oleh setiap fraksi di DPR Menurutnya jika ada dinamika antar fraksi terkait Perppu Ormas itu ...
Dpr Minta Hasil Perundingan Dengan Freeport Diungkap Ke Publik

Dpr Minta Hasil Perundingan Dengan Freeport Diungkap Ke Publik

papar berkaitan - pada 11/10/2017 - jumlah : 275 hits
Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengaku senang dengan keberhasilan pemerintah yang berhasil melakukan negosiasi divestasi saham sebesar 51 persen Sebab selama 40 tahun untuk pertama kalinya pemerintah mampu ambil alih saham Freepor...
Dpr Sebut Lebih Dari 8 Agen Perjalanan Haji Bodong Masih Beroperasi

Dpr Sebut Lebih Dari 8 Agen Perjalanan Haji Bodong Masih Beroperasi

papar berkaitan - pada 13/10/2017 - jumlah : 367 hits
Pemerintah dituding lemah mengawasi pemberian izin agen penyelenggara perjalanan umroh di Indonesia Di mana belakangan ini semakin banyak agen perjalanan umroh yang memungut dana dari masyarakat namun nyatanya tidak dapat memberangkatkan je...
Ngadu Ke Dpr Jemaah Sebut Kemenag Lalai Awasi Bisnis First Travel

Ngadu Ke Dpr Jemaah Sebut Kemenag Lalai Awasi Bisnis First Travel

papar berkaitan - pada 12/10/2017 - jumlah : 312 hits
Masyarakat korban penipuan agen penyelenggara perjalanan umroh First Travel bertemu dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat di Ruang Rapat Komisi VIII Gedung DPR MPR Jakarta Pertemuan tersebut dihadiri beberapa korban dan kuasa hukum jam...
Komisi Iii Sebut Pembentukan Densus Tipikor Agar Kpk Tak Monopoli

Komisi Iii Sebut Pembentukan Densus Tipikor Agar Kpk Tak Monopoli

papar berkaitan - pada 17/10/2017 - jumlah : 363 hits
Komisi III sebut pembentukan Densus Tipikor agar KPK tak monopoli Dalam memberantas korupsi tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga antirasuah itu saja Tentu perlu dukungan dan diperkuat melalui peran pemberantasan korupsi dari lembaga lain...
Golkar Dukung Pansus Angket Kpk Nusron Wahid Sebut Ada Something Wrong

Golkar Dukung Pansus Angket Kpk Nusron Wahid Sebut Ada Something Wrong

papar berkaitan - pada 12/10/2017 - jumlah : 396 hits
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Jawa Partai Golkar Nusron Wahid menegaskan Pansus Angket DPR harus dihentikan Sebab hal tersebut tidak ada hubungannya dalam mendukung pemberantasan korupsi
Sime Darby Property Dan Mini Malaysia Bersatu Memenuhi Hasrat Percutian Untuk Rumah Kasih Harmoni

Buying Semaglutide Online In Canada What You Should Know Before Ordering

Tomica Brand Store Pertama Di Asia Tenggara Rasmi Dibuka Di Suria Klcc

Mb Pahang Luangkan Masa Tinjau Keadaan Mangsa Banjir Di Pps Dewan Serbaguna Jaya Gading Nasihat Sentiasa Waspada

Perlu Monitor Chart Setiap Hari Untuk Untung Kripto

Sultan Nazrin Mosques Should Tackle Food Security Environment And Health Challenges

Anggota Khidmat Malaysia Maran Bersama Adun Luit Terus Komited Bantu Mangsa Banjir Menerusi Operasi Cuci Rumah

Kilang Di Tebrau Diserbu 356 Pekerja Asing Ditahan


echo '';
9 Jenis Kerosakan Jalan Raya Yang Kita Perlu Redha Hari Hari

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3


Paper Cup Viral Kenapa Rekaan Simple Lebih Menarik Pelanggan

Skuad Harimau Malaya B 23 Tiba Di Suvarnabhumi Misi Mengharumkan Nama Negara

Kejayaan Mihas Shanghai Jualan Melonjak Melebihi Jangkaan

Lirik Lagu Untuk Yang Bersamanya Mahalini

Menteri Kesuma Umum 4 Perkara Berkait Keselamatan Sosial

Juruteknik Didakwa Melakukan Amang Seksual Merakam Video Terhadap 3 Kanak Kanak