Dpr Sebut Kpk Digabung Ombudsman Jika Publik Sudah Dipercaya Publik

Dpr Sebut Kpk Digabung Ombudsman Jika Publik Sudah Dipercaya Publik

pada 17/10/2017 - jumlah : 220 hits
Nasir juga menegaskan selama masih ada Undang Undang Tipikor KPK akan tetap ada
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Dpr Sebut Lelang Barang Sitaan Tanggung Jawab Kemenkeu Bukan Kpk

Dpr Sebut Lelang Barang Sitaan Tanggung Jawab Kemenkeu Bukan Kpk

papar berkaitan - pada 6/10/2017 - jumlah : 287 hits
Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Dalam raker itu Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mempertanyakan proses lelang barang barang sitaan Komisi Pemberanta...
Di Depan Dpr Jonan Sebut Divestasi Freeport Tanggung Jawab Menkeu Menteri Bumn

Di Depan Dpr Jonan Sebut Divestasi Freeport Tanggung Jawab Menkeu Menteri Bumn

papar berkaitan - pada 10/10/2017 - jumlah : 270 hits
Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Senin Dalam rapat tersebut Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan proses divestasi saham Freeport merupakan tanggung jawab Menkeu ...
Ketua Kpk Sebut Uu Tipikor Indonesia Masih Jomplang Dibandingkan Singapura

Ketua Kpk Sebut Uu Tipikor Indonesia Masih Jomplang Dibandingkan Singapura

papar berkaitan - pada 16/10/2017 - jumlah : 242 hits
Namun Agus mengklaim meski angka korupsi meningkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia membaik Pada 2016 Indonesia berada di peringkat 4 di kawasan ASEAN dengan skor 37 di bawah Singapura Brunei Darussalam dan Malaysia
Soal Perppu Ormas Pimpinan Dpr Sebut Pembahasan Sangat Dinamis

Soal Perppu Ormas Pimpinan Dpr Sebut Pembahasan Sangat Dinamis

papar berkaitan - pada 10/10/2017 - jumlah : 296 hits
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Ormas Nomor 2 tahun 2017 belum tentu disetujui oleh setiap fraksi di DPR Menurutnya jika ada dinamika antar fraksi terkait Perppu Ormas itu ...
Dpr Minta Hasil Perundingan Dengan Freeport Diungkap Ke Publik

Dpr Minta Hasil Perundingan Dengan Freeport Diungkap Ke Publik

papar berkaitan - pada 11/10/2017 - jumlah : 220 hits
Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengaku senang dengan keberhasilan pemerintah yang berhasil melakukan negosiasi divestasi saham sebesar 51 persen Sebab selama 40 tahun untuk pertama kalinya pemerintah mampu ambil alih saham Freepor...
Dpr Sebut Lebih Dari 8 Agen Perjalanan Haji Bodong Masih Beroperasi

Dpr Sebut Lebih Dari 8 Agen Perjalanan Haji Bodong Masih Beroperasi

papar berkaitan - pada 13/10/2017 - jumlah : 278 hits
Pemerintah dituding lemah mengawasi pemberian izin agen penyelenggara perjalanan umroh di Indonesia Di mana belakangan ini semakin banyak agen perjalanan umroh yang memungut dana dari masyarakat namun nyatanya tidak dapat memberangkatkan je...
Ngadu Ke Dpr Jemaah Sebut Kemenag Lalai Awasi Bisnis First Travel

Ngadu Ke Dpr Jemaah Sebut Kemenag Lalai Awasi Bisnis First Travel

papar berkaitan - pada 12/10/2017 - jumlah : 235 hits
Masyarakat korban penipuan agen penyelenggara perjalanan umroh First Travel bertemu dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat di Ruang Rapat Komisi VIII Gedung DPR MPR Jakarta Pertemuan tersebut dihadiri beberapa korban dan kuasa hukum jam...
Komisi Iii Sebut Pembentukan Densus Tipikor Agar Kpk Tak Monopoli

Komisi Iii Sebut Pembentukan Densus Tipikor Agar Kpk Tak Monopoli

papar berkaitan - pada 17/10/2017 - jumlah : 292 hits
Komisi III sebut pembentukan Densus Tipikor agar KPK tak monopoli Dalam memberantas korupsi tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga antirasuah itu saja Tentu perlu dukungan dan diperkuat melalui peran pemberantasan korupsi dari lembaga lain...
Golkar Dukung Pansus Angket Kpk Nusron Wahid Sebut Ada Something Wrong

Golkar Dukung Pansus Angket Kpk Nusron Wahid Sebut Ada Something Wrong

papar berkaitan - pada 12/10/2017 - jumlah : 317 hits
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Jawa Partai Golkar Nusron Wahid menegaskan Pansus Angket DPR harus dihentikan Sebab hal tersebut tidak ada hubungannya dalam mendukung pemberantasan korupsi
Salam Dalam Salat Jenazah Sekali Atau Dua Kali

10 Praktik Keberlanjutan Yang Wajib Diterapkan Di Tahun 2025

Whatsapp Tak Lagi Sokong Peranti Android Lama Mulai 1 Januari 2025

Melawat Ke Sand Dunes Di Tottori Jepun

10 Perusahaan Rental Mobil Pontianak Resmi Update 2025

Nigeria Tragedi Rempuhan Sempena Agihan Makanan Pra Krismas Ragut 67 Nyawa

Helikopter Terhempas Di Hospital Di Turkiye Empat Maut

Pelajari Kesalahan Trader Pemula Untuk Persiapan Trading Profit Maksimal 2025


echo '';
5 Insiden Jalan Sesak Yang Berlaku Lebih 24 Jam Durasinya

Senarai Lagu Tugasan Konsert Minggu 6 Gegar Vaganza 2024 Musim 11

Keputusan Markah Peserta Konsert Minggu 5 Gegar Vaganza 2024 Musim 11

10 Filem Drama Seram Melayu Berhantu Terbaru 2024 2025 Mesti Tonton

One In A Million 2024 Senarai Peserta Juri Format Pemarkahan Hadiah Dan Segala Info Saksikan Live Di TV3 Malaysia Dan Tonton Calpis Soda OIAM


Hazama Hattan Black Hitam Manis Chord

Top Stock Traders In The World And Key Lessons From Their Success

Resipi Kuetiau Basah Seafood Yang Sedap Untuk Sarapan Atau Makan Malam

Tips Rumah Kekal Wangi

Senarai Kursus Tvet Institusi Tvet Di Malaysia

Pizza Parang Melaka Makanan Viral Yang Wajib Anda Cuba