Dpr Sebut Kpk Digabung Ombudsman Jika Publik Sudah Dipercaya Publik

Dpr Sebut Kpk Digabung Ombudsman Jika Publik Sudah Dipercaya Publik

pada 17/10/2017 - jumlah : 276 hits
Nasir juga menegaskan selama masih ada Undang Undang Tipikor KPK akan tetap ada
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Dpr Sebut Lelang Barang Sitaan Tanggung Jawab Kemenkeu Bukan Kpk

Dpr Sebut Lelang Barang Sitaan Tanggung Jawab Kemenkeu Bukan Kpk

papar berkaitan - pada 6/10/2017 - jumlah : 342 hits
Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Dalam raker itu Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mempertanyakan proses lelang barang barang sitaan Komisi Pemberanta...
Di Depan Dpr Jonan Sebut Divestasi Freeport Tanggung Jawab Menkeu Menteri Bumn

Di Depan Dpr Jonan Sebut Divestasi Freeport Tanggung Jawab Menkeu Menteri Bumn

papar berkaitan - pada 10/10/2017 - jumlah : 332 hits
Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Senin Dalam rapat tersebut Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan proses divestasi saham Freeport merupakan tanggung jawab Menkeu ...
Ketua Kpk Sebut Uu Tipikor Indonesia Masih Jomplang Dibandingkan Singapura

Ketua Kpk Sebut Uu Tipikor Indonesia Masih Jomplang Dibandingkan Singapura

papar berkaitan - pada 16/10/2017 - jumlah : 323 hits
Namun Agus mengklaim meski angka korupsi meningkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia membaik Pada 2016 Indonesia berada di peringkat 4 di kawasan ASEAN dengan skor 37 di bawah Singapura Brunei Darussalam dan Malaysia
Soal Perppu Ormas Pimpinan Dpr Sebut Pembahasan Sangat Dinamis

Soal Perppu Ormas Pimpinan Dpr Sebut Pembahasan Sangat Dinamis

papar berkaitan - pada 10/10/2017 - jumlah : 352 hits
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Ormas Nomor 2 tahun 2017 belum tentu disetujui oleh setiap fraksi di DPR Menurutnya jika ada dinamika antar fraksi terkait Perppu Ormas itu ...
Dpr Minta Hasil Perundingan Dengan Freeport Diungkap Ke Publik

Dpr Minta Hasil Perundingan Dengan Freeport Diungkap Ke Publik

papar berkaitan - pada 11/10/2017 - jumlah : 254 hits
Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengaku senang dengan keberhasilan pemerintah yang berhasil melakukan negosiasi divestasi saham sebesar 51 persen Sebab selama 40 tahun untuk pertama kalinya pemerintah mampu ambil alih saham Freepor...
Dpr Sebut Lebih Dari 8 Agen Perjalanan Haji Bodong Masih Beroperasi

Dpr Sebut Lebih Dari 8 Agen Perjalanan Haji Bodong Masih Beroperasi

papar berkaitan - pada 13/10/2017 - jumlah : 340 hits
Pemerintah dituding lemah mengawasi pemberian izin agen penyelenggara perjalanan umroh di Indonesia Di mana belakangan ini semakin banyak agen perjalanan umroh yang memungut dana dari masyarakat namun nyatanya tidak dapat memberangkatkan je...
Ngadu Ke Dpr Jemaah Sebut Kemenag Lalai Awasi Bisnis First Travel

Ngadu Ke Dpr Jemaah Sebut Kemenag Lalai Awasi Bisnis First Travel

papar berkaitan - pada 12/10/2017 - jumlah : 291 hits
Masyarakat korban penipuan agen penyelenggara perjalanan umroh First Travel bertemu dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat di Ruang Rapat Komisi VIII Gedung DPR MPR Jakarta Pertemuan tersebut dihadiri beberapa korban dan kuasa hukum jam...
Komisi Iii Sebut Pembentukan Densus Tipikor Agar Kpk Tak Monopoli

Komisi Iii Sebut Pembentukan Densus Tipikor Agar Kpk Tak Monopoli

papar berkaitan - pada 17/10/2017 - jumlah : 343 hits
Komisi III sebut pembentukan Densus Tipikor agar KPK tak monopoli Dalam memberantas korupsi tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga antirasuah itu saja Tentu perlu dukungan dan diperkuat melalui peran pemberantasan korupsi dari lembaga lain...
Golkar Dukung Pansus Angket Kpk Nusron Wahid Sebut Ada Something Wrong

Golkar Dukung Pansus Angket Kpk Nusron Wahid Sebut Ada Something Wrong

papar berkaitan - pada 12/10/2017 - jumlah : 372 hits
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Jawa Partai Golkar Nusron Wahid menegaskan Pansus Angket DPR harus dihentikan Sebab hal tersebut tidak ada hubungannya dalam mendukung pemberantasan korupsi
Ultimate Best Beef Burger Recipe Uk Bbc Good Food

Firdaus Cerita Gunting Rambut

Jjcm Sarapan Pagi Di Warung Ngarai

Wafiy Sempat Tolak 2 Kawan Ke Tepi Dengan Kaki Sebelum Hanyut Dan Lemas Nenek

Teruskan Bersabar Nona

Macam Mana Filem Ni Boleh Dapat Nama Badak Pengarah Dah Jelaskan

Punca Guru Bersara Awal Yang Ramai Orang Tidak Tahu

Kalau Tak Boleh Menyenangkan Jangan Menyusahkan


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Masa Dia Buat Rawatan Serangan Jantung Datang Ameng Kongsi Keadaan A Aida Darah Beku Di Jantung Amp Paru Paru

Masalah Dadah Di Tanah Rancangan Felda Tumpu Usaha Benteras Tokan Bukan Sekadar Kutip Penagih Semata Mata

Amat Memalukan Fam 7 Pemain Warisan Digantung 12 Bulan Didenda Fifa

Raja Muda Selangor Titip Ucapan Romantik Buat Bakal Isteri

300 000 Anggota Tentera Dan Polis Mula Nikmati Inisiatif Budi95 Tengah Malam Ini

House Jacaranda By Ram N Esteve Estudio Lights Shadows And Stone In Valencia