Din Minta Jokowi Jamin Layanan Internet Siswa Bukan Kursus Triliunan Prakerja

---

Organisasi Pergerakan Indonesia Maju (PIM) yang dipimpin Din Syamsuddin, turut menyampaikan masukan kepada pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19.
Salah satunya adalah perlunya jaminan kesehatan, kebutuhan pokok, hingga jaminan pendidikan yang membuat proses belajar mengajar digelar di rumah secara online.
“Pemerintah hendaknya mengerahkan segala daya dan upaya untuk menjamin keamanan rakyat dengan memberi rasa aman, baik melalui pelayanan kesehatan yang cepat dan prima, penyediaan kebutuhan pokok terutama bahan makanan, penyediaan informasi yang terbuka dan transparan, maupun pelayanan pendidikan melalui fasilitas akses internet memadai bagi seluruh anak didik, bukan dengan memberi materi kursus bernilai triliunan rupiah bagi kelompok prakerja,” beber Din Syamsuddin dalam rilisnya, Minggu (19/4).
Selain Din Syamsuddin, para tokoh yang menjadi pengurus/anggota Pergerakan Indonesia Maju adalah Prof. Siti Zuhro, Hamdan Zoelva, Prof Philip Kuntjoro, Chusnul Mar’iyah, Ferry Mursidan, dan lainnya.
Berikut pernyataan lengkap yang disebut Pesan Kebangsaan PIM:
PESAN KEBANGSAAN
PERGERAKAN INDONESIA MAJU (PIM)
Dengan Nama Tuhan Yang Maha Esa
Indonesia sedang berduka. Covid-19 (selanjutnya disebut Wabah Corona) melanda seluruh pelosok dunia, termasuk Indonesia. Banyak warga masyarakat terpapar olehnya, hingga ribuan yang meninggal dunia. Di kota dan desa diberlakukan pembatasan sosial, sebagian berskala besar, yang mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian.
Untuk mengatasi wabah itu ikhtiar pun dilakukan baik oleh pemerintah, maupun organisasi masyarakat dan masyarakat luas. Tapi hasilnya belum memuaskan. Jumlah korban terinfeksi bergerak secara eksponensial, dan korban terdampak bertambah.
Oleh karena itu, Pergerakan Indonesia Maju, sebagai gerakan rakyat lintas agama, suku, profesi, dan gender, merasakan ikut bertanggung jawab dan memberikan kepedulian. Selain ikut berbuat nyata lewat Satgas Penanggulangan Wabah Corona di Pusat dan Daerah, Pergerakan Indonesia Maju melalui Dewan Nasional dan Dewan Wilayah Seluruh Indonesia, merasa perlu menyampaikan Pesan Kebangsaan baik kepada Penyelenggara Negara/Pemangku Amanat Kenegaraan, maupun kepada semua elemen masyarakat madani sebagai berikut:
Dalam melawan wabah corona dan mengatasi dampaknya, pemerintah dan elemen masyarakat hendaknya bekerja secara bersungguh-sungguh melindungi segenap rakyat warga negara, dan melipatgandakan kerja serta kinerja yang sudah ada, dengan tetap menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Pemerintah agar bekerja secara terfokus, terhadap penanggulangan wabah corona dan akibatnya, dan menghindari segala bentuk kepentingan dan perhatian yang tidak relevan dengan penanggulangan wabah corona. Sesuai tuntutan konstitusi, pemerintah hendaknya mengerahkan segala daya dan upaya untuk menjamin keamanan rakyat dengan memberi rasa aman, baik melalui pelayanan kesehatan yang cepat dan prima, penyediaan kebutuhan pokok terutama bahan makanan, penyediaan informasi yang terbuka dan transparan, maupun pelayanan pendidikan melalui fasilitas akses internet memadai bagi seluruh anak didik, bukan dengan memberi materi kursus bernilai triliunan rupiah bagi kelompok pra kerja. Pemerintah wajib memberikan perlindungan yang nyata kepada semua kalangan rakyat. Anggaran negara harus lebih diprioritaskan untuk mengatasi wabah corona, bukan untuk lainnya. Pisahkan antara anggaran penanganan wabah corona dari anggaran mengatasi masalah perekonomian yang memang sudah menjadi program pemerintah selama ini. Sebagai garda terdepan penanggulangan wabah corona, rumah sakit dan tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat dan tenaga medis lain perlu diberi perhatian yang serius dan khusus agar mereka sebagai pejuang di garda terdepan dapat menjalankan tugas dengan baik dan selamat. Anggaran untuk penanggulangan wabah corona tak boleh lebih kecil dari anggaran yang diberikan untuk stimulus ekonomi yang lebih menguntungkan kelompok pengusaha. Pemerintah pusat dan daerah serta pihak DPR-RI, DPD-RI, dan DPRD perlu memelihara hubungan dan komunikasi yang harmonis dan sinergis, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat akibat peraturan atau kebijakan yang sering berubah dan tumpang tindih. Pemerintah perlu menata kembali koordinasi dan sinergi yang kuat di antara kementerian dan lembaga negara lainnya agar tercipta kebijakan yang padu dan seirama, baik di tingkat nasional, daerah, maupun antara nasional dan daerah. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu berusaha maksimal, sistematis, dan meyakinkan membangun rasa kepercayaan diri dan optimisme masyarakat, serta menghilangkan suasana batin mereka yang panik, takut, waswas/ merasa ketakpastian akan hari-hari mendatang. Pemerintah perlu menata ulang sistem perekonomian nasional yang menjamin pemulihan kehidupan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan mandiri sebagai upaya strategis. Caranya, melalui perlindungan dan pengembangan ekonomi mandiri, terutama mengakselerasi pembangunan ekonomi kerakyatan sesuai amanat konstitusi, dan mengurangi semaksimal mungkin ketergantungan pada impor. Mengajak kepada seluruh keluarga besar bangsa untuk senantiasa berdoa menurut agamanya masing-masing, agar Allah Yang Maha Kuasa melindungi dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari malapetaka dan marabahaya. Jakarta, 17 April 2020
Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju
Dewan Wilayah Pergerakan Indonesia Maju Se-Indonesia
Sumber: kumparan.com

---