BABAB.NET

Timwas Pelaksanaan Haji Bakal Dalami Alokasi Tambahan Kuota Haji Khusus Di Pansus

papar berkaitan - pada 1/7/2024 - jumlah : 304 hits
Kebijakan pembagian kuota tidak sesuai dengan kesepakatan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama

Dpr Segera Bentuk Pansus Haji Banyak Kendala Prosesi Haji Di Arafah Muzdaliah Dan Mina

papar berkaitan - pada 18/6/2024 - jumlah : 340 hits
Pansus Haji tidak hanya akan mengevaluasi penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama

Ppatk Ungkap Ada Praktik Jual Beli Rekening Untuk Judi Online

papar berkaitan - pada 26/6/2024 - jumlah : 224 hits
Dia menyebut pihaknya menemukan ratusan ribu rekening tersebut berasal dari beberapa hal

Dpr Didorong Bentuk Pansus Selesaikan Skandal Impor Beras Bulog Rp2 7 Triliun

papar berkaitan - pada 5/7/2024 - jumlah : 429 hits
DPR didesak untuk membuat pansus untuk menyelesaikan skandal impor beras bulog

Terbongkar Modus Jual Beli Rekening Sasar Warga Di Kampung Dijual Ke Bandar Judi

papar berkaitan - pada 19/6/2024 - jumlah : 302 hits
Pelaku akan menyerahkan rekening yang jumlahnya bisa ratusan kepada pengepul

Komisi Viii Dpr Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Uu Terkait Penambahan Kuota Haji Khusus

papar berkaitan - pada 18/6/2024 - jumlah : 447 hits
Wisnu Wijaya menyebut ada indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan terkait penambahan kuota haji khusus oleh Kementerian Agama

Pdns Diretas Dpr Usul Bentuk Satgas Hingga Pansus

papar berkaitan - pada 27/6/2024 - jumlah : 304 hits
Menurut Sukamta DPR masih memiliki waktu hingga bulan Oktober mendatang

Kasus Suap Jual Beli Jabatan Mantan Gubernur Abdul Gani Kadis Pendidikan Maluku Utara Imran Jakub Jadi Tersangka

papar berkaitan - pada 4/7/2024 - jumlah : 332 hits
KPK mencatat ada dua kali transaksi dilakukan Imran terkait suap kepada Gani sebelum dilantik menjadi Kadisdik

Timwas Kritik Kuota Tambahan Haji Malah Dialihkan Untuk Onh Plus

papar berkaitan - pada 18/6/2024 - jumlah : 462 hits
Keputusan tersebut menyalahi aturan yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Komisi VIII DPR RI