Wpna Wilayah Ii Saireri Gelar Sosialisasi Agenda Ulmwp Dan Dukung Pertemuan Pif

---

SONAMAPPA- Dalam rangka memperingati salah satu hari perjanjian internasional yang menjadi bencana bagi orang Papua, yakni perjanjian New York 1962. Yang dibuat oleh Belanda, Amerikda dan Indonesia, terkait wilayah Papua (dulu Irian Barat) yang dilakukan tanpa melibatkan atau pun berkonsultasi dengan satu pun orang Papua.

Juga sekaligus dalam rangka mendukung pertemuan para pemimpin negara-negara di kawasan Pasifik atau pertemuan para pemimpin Pasifik Island Forum (PIF) atau Forum Kepulauan Pasfik yang telah berlangsung di Funafuti-Tuvalu, pada (13-16 Agustus 2109).

Maka dalam rangka itu, West Papua National Authority (WPNA), wilayah II Saireri, Residen Kepulauan Yapen, menggelar sosialisasi terkait perjanjian New York 1962 dan sosialisasi agenda United Liberation Movement for West Papua (ULMWP di Pasir Hitam-Kelurahan Tarau-Kabupaten Kepulauan Yapen (15 Agustus 2019).

Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh ketua-ketua basis gerakan WPNA di Yapen dan juga masing-masing koordinator Solidaritas Perempuan Melanesia Papua Barat (SPrMPB). Kepala Residen Kabupaten Kepulauan Yapen, Yanpiet Manyambo. Menghimbau kepada ketua-ketua basis gerakan WPNA dan juga masing-masing koordinator SPrMPB di residennya untuk melakukan sosialisasi sejarah kepada anggota-anggotanya terkait sejarah perjuangan Papua merdeka yang didalamnya, salah-satunya adalah perjanjiannya New York yang dilakukan oleh Belanda, Amerika dan Indonesia tanpa melibatkan satu pun orang Papua. sehingga dianggap cacat hukum dan moral.

“Hari ini, 15 Agustus 2019. Kitong memperingati 57 tahun perjanjian New York. Perjanjian yang cacat hukum dan moral. Tapi juga perjanjian yang membawa orang Papua kedalam jurang malapataka dan duka pelanggaran HAM siang dan malam paska Papua dipaksakan bergabung dengan Indonesia, pada 1 Mei 1963.” Kata Manyambo dalam sosialisasinya.

Kepala residen Yapen yang pernah dihukum 3 tahun penjara, di lembaga pemasyarakatan Kepulauan Yapen dengan tuduhan pasal makar. Dalam sosialisasi tersebut, juga menghimbau agar para pemimpin sektor gerakan WPNA di Yapen untuk melanjutkan apa yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut kepada basis gerakan masing-masing.

“Apa yang tuan-tuan dan puan-puan dengar disosialisasi ini. Saya harapkan untuk disampaikan juga kepada masyarakat dibasis masing-masing. Agar masayarakat tidak dapat mengetahui sejarah Perjanjian New York 15 Agustus 1962. Dan tidak terlibat dalam agenda Kolonial Indonesia. Seperti perayaan 17 Agustus.” Himbu Manyambo.

Sementara itu, Patrik Rumsumbre, Wakil Gubernur WPNA yang juga menjabat sebagai wakil Gubernur Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Wilayah II Saireri. Dalam sosialisasi itu, lebih banyak menyampaikan terkait kerja-kerja ULMWP dan agenda ULMWP dalam mengadiri pertemuan PIF.

Beberapa hal yang dikatakan oleh Runsumbre, salah satunya adalah; pada pertemuan PIF kali ini. ULMWP diperlakukan layaknya negara merdeka resmi. Walau kehadiran ULMWP di Forum PIF melalui Vanuatu.

Tapi Indonesia tidak bisa mencega ULMWP seperti yang sempat ramai diberitakan dimedia bahwa delegasi ULMWP, yakni Benny Wenda selaku ketua eksekutiv ULMWP dan Jacob Rumbiak selaku Juru Bicara ULMWP dicega oleh Indonesia untuk tidak boleh menghadiri pertemuan di forum PIF, melalui Australia.

Namun Tuhan berkehendak lain, hal itu tidak bisa terjadi karena ULMWP adalah delegasi resmi untuk menghadiri pertemuan para pemimpin PIF guna mensosialisasikan masalah pelanggaran HAM dan Hak penentuan nasib sendiri orang Papua dihadapan para pemimpin negara-negara di kawasan Pasifik.

“Hari ini, kitong punya 2 orang pemimpin ada ikut pertemuan para pemimpin negara-negara Pasifik. Dong 2 ikut sebagai delegasi resmi dari vanuatu. Indonesia lewat Australia sempat mau cega kitong punya 2 orang pemimpin itu, agar tidak ikut pertemuan di Tuvalu. Tapi tidak bisa karena dong 2 adalah delegasi resmi” bilang Rumsumbre yang disambut tepuk tangan yang meria.

“Disana dong dua akan bicara masalah pelanggaran HAM di Papua. dan juga akan bicara soal kitong punya perjuangan untuk merdeka dan berdaulat sendiri dari Indonesia”. lanjut Ronsumbre, yang disambut teriakan Papua merdeka oleh seorang pemuda yang ikut hadir dalam sosialisasi.

Pada akhir sosialisasi dimanfaatkan untuk melakukan foto bersama. Dalam sesi foto bersama, disiapkan 4 buah panflet yang bertuliskan:

1. WEST PAPUA FOR PIF
2. SELF DETERMINATION FOR WEST PAPUA
3. LETS VOTE FOR WEST PAPUA UNGA 2019
4. NEW YORK AGREEMENT 15 AGUSTUS 1962 ILEGAL. (rw)

Sumber: Fb SONAMAPPA

---