BABAB.NET

Video Panas Rapat Komisi X Kubu Prabowo Bahas Ukt Naik Dan Dosa Yang Nanggung Siapa

papar berkaitan - pada 19/6/2024 - jumlah : 156 hits
Dia pun mengatakan bahwa ketidaktepatan alokasi anggaran menjadi alasan kenaikan UKT perkuliahan yang sempat menjadi polemik beberapa waktu lalu

Video Debat Anggota Komisi X Pks Marah Marah Sampai Nunjuk Depan Anak Buah Jenderal

papar berkaitan - pada 19/6/2024 - jumlah : 226 hits
Ledia meminta klarifikasi kepada pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Video Rapat Panas Dpr Minta Pemerintah Akui Kesalahan Tanggung Jawab Pada Masyarakat

papar berkaitan - pada 28/6/2024 - jumlah : 228 hits
Dalam rapat tersebut sempat terjadi debat panas antara anggota komisi I DPR dengan BSSN

Video Debat Panas Dpr Vs Menkominfo Budi Arie Sampai Ngegas Tarik Urat Soal Pdn Bocor

papar berkaitan - pada 28/6/2024 - jumlah : 131 hits
Terjadi debat panas ketika Menteri Budi Arie dicecar tajam terkait kebocoran tersebut

Video Mengerikannya Bencana Panas Ekstrem Di India Sekolah Tutup Buang Air Didenda

papar berkaitan - pada 13/6/2024 - jumlah : 330 hits
Suhu panas ekstrem di India membuat sekolah tutup Bahkan pemerintah mengeluarkan kebijakan warga yang buang buang air didenda

Serikat Pekerja Tolak Tapera Tidak Bermanfaat

papar berkaitan - pada 25/6/2024 - jumlah : 209 hits
KSPI menyinggung soal dugaan Tapera untuk menutupi defisit anggaran negara

Video Pimpinan Komisi I Emosi Kominfo Bssn Soal Peretasan Pdn Jangan Saling Salah Salahan

papar berkaitan - pada 28/6/2024 - jumlah : 334 hits
Dalam rapat tersebut DPR merasa tidak ada kekompakkan antara Menkominfo dan BSSN

Foto Dinilai Tidak Pro Rakyat Massa Buruh Bersama Masyarakat Menolak Program Tapera

papar berkaitan - pada 27/6/2024 - jumlah : 203 hits
Pengunjuk rasa menyatakan program Tapera yang diwajibkan untuk para pekerja merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat

Video Rieke Oneng Lantang Tolak Apbn Untuk Korban Judi Online Anggota Dpr Bersorak

papar berkaitan - pada 19/6/2024 - jumlah : 214 hits
Rieke menyinggung aturan dan administrasi di Badan Kepegawaian Negara mengalami cacat hukum