BABAB.NET

Video Keras Dpr Kritik Bahlil Soal Tambang Ormas Agama Kita Butuhnya Izin Pendirian Gereja

papar berkaitan - pada 11/6/2024 - jumlah : 60 hits
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat dengan Komisi VI DPR Selasa

Video Pbnu Skakmat Eks Menag Soal Izin Kelola Tambang Urus Hajat Masyarakat Butuh Biaya

papar berkaitan - pada 6/6/2024 - jumlah : 45 hits
Gus Yahya mengatakan PBNU bukannya hanya mengurusi hajat keagaaman aja tapi juga hajat ekonomi juga harus diurus

Video Kode Keras Ketum Projo Soal Jokowi Jadi Ketum Parpol Hingga Undangan Pdip

papar berkaitan - pada 1/6/2024 - jumlah : 55 hits
Budi Arie juga mengungkap mengenai sejumlah hal mulai dari tak diundangnya Jokowi di Rakernas PDIP hingga soal Bobby Nasution

Video Janji Bahlil Izin Tambang Pbnu Selesai Pekan Depan Untuk Tabungan Akhirat

papar berkaitan - pada 7/6/2024 - jumlah : 54 hits
Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan WIUPK akan diberikan kepada PBNU pekan depan

Video Penjelasan Menteri Bahlil Izin Tambang Ke Ormas Keagamaan Upaya Balas Budi

papar berkaitan - pada 11/6/2024 - jumlah : 61 hits
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat dengan Komisi VI DPR Selasa

Video Gus Yahya Soal Kelola Tambang Orang Pbnu Sudah Pintar Bukan Goblok Goblok

papar berkaitan - pada 12/6/2024 - jumlah : 51 hits
Gus Yahya mengatakan PBNU mampu mengelola tambang dengan baik

Sekjen Pan Dukung Sikap Ketua Umum Muhammadiyah Soal Izin Tambang Ormas Keagamaan

papar berkaitan - pada 15/6/2024 - jumlah : 60 hits
Sekjen PAN Eddy Soeparno mengapresiasi sikap Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir mengenai izin tambang untuk Ormas Keagamaan

Jokowi Beri Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang Pgi Ingatkan Tugas Membina Umat

papar berkaitan - pada 6/6/2024 - jumlah : 55 hits
Meski menjadi langkah baik Pdt Gomar meyakini prakarsa Presiden Jokowi tidak mudah diimplementasikan

Video Ngamuk Pdip Skak Bahlil Di Dpr Panas Masalah Ikn Terbongkar Belum Ada Investasi

papar berkaitan - pada 11/6/2024 - jumlah : 48 hits
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat dengan Komisi VI DPR Selasa