BABAB.NET

Kpk Periksa Pengusaha Zahir Ali Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Di Rorotan

papar berkaitan - pada 20/6/2024 - jumlah : 25 hits
KPK tidak menjelaskan secara detail soal apa saja yang materi pemeriksaan terhadap Zahir

Mantan Pejabat Kemenkes Beberkan Ada Perintah Jabatan Pimpinan Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Apd

papar berkaitan - pada 27/6/2024 - jumlah : 54 hits
Mantan pejabat Kemenkes membocorkan ada perintah dari pimpinannya terkait pengadaan Alat Pelindung Diri

Kpk Ungkap Alasan Belum Menahan Tersangla Kasus Korupsi Rumah Dinas Dpr Yang Seret Sekjen Dpr Indra Iskandar

papar berkaitan - pada 26/6/2024 - jumlah : 50 hits
Sekjen DPR Indra Iskandar sebelumnya bersama enam orang lain dicegah KPK ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek rumah DPR

Kpk Mulai Usut Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

papar berkaitan - pada 26/6/2024 - jumlah : 47 hits
KPK mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi Bantuan Presiden Joko Widodo saat penanganan Pandemi Covid 19

Kejagung Limpahkan 10 Tersangka Logam Mulia Hingga 90 Sertifikat Tanah Terkait Kasus Korupsi Timah

papar berkaitan - pada 13/6/2024 - jumlah : 59 hits
Jaksa juga turut menyita barang bukti dari tangan para tersangka

Update Kasus Korupsi 109 Ton Emas Pt Antam Kejagung Periksa Tiga Saksi

papar berkaitan - pada 20/6/2024 - jumlah : 56 hits
Ketut Sumedana menyampaikan para tersangka menggunakan merek Antam ke emas cetak milik swasta secara ilegal

Kejagung Cecar Pejabat Antam Terkait Kasus Korupsi Emas Budi Said

papar berkaitan - pada 22/6/2024 - jumlah : 66 hits
Tersangka Budi Said telah ditahan selama 20 hari ke depan

Tiga Mantan Gubernur Riau Diperiksa Bareskrim Polri Terkait Kasus Apa

papar berkaitan - pada 1/7/2024 - jumlah : 34 hits
Untuk diketahui dugaan korupsi di PT SPR Langgak mencapai Rp40 miliar

Kpk Bongkar Kasus Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran Di Empat Pelabuhan Sembilan Orang Ditetapkan Tersangka

papar berkaitan - pada 27/6/2024 - jumlah : 46 hits
Proses penyelidikan hingga saat ini masih dilakukan KPK