Tanggung Jawab Moral Alasan Kpu Larang Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

Tanggung Jawab Moral Alasan Kpu Larang Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

pada 20/4/2018 - jumlah : 250 hits
Kepala Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU Nur Syarifah mengungkap ada tanggung jawab moral masuknya aturan larangan mantan narapidana koruptor untuk maju sebagai calon legislatif Menurutnya hanya satu tujuan KPU dalam aturan ini yaitu member...
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Ditolak Dpr Kpu Tetap Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

Ditolak Dpr Kpu Tetap Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

papar berkaitan - pada 17/4/2018 - jumlah : 326 hits
Komisi Pemilihan Umum tetap mencantumkan larangan mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon legislatif atau caleg di Pemilu 2019 dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum meski tidak mendapatkan persetujuan oleh DPR
Mendagri Persilakan Kpu Buat Aturan Larangan Caleg Eks Napi Korupsi

Mendagri Persilakan Kpu Buat Aturan Larangan Caleg Eks Napi Korupsi

papar berkaitan - pada 7/4/2018 - jumlah : 220 hits
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ataupun merevisi UU tersebut untuk larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislat...
Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg Dinilai Tak Melanggar Ham

Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg Dinilai Tak Melanggar Ham

papar berkaitan - pada 24/4/2018 - jumlah : 259 hits
Larangan mantan napi korupsi jadi caleg dinilai tak melanggar HAM Hal tersebut justru menjelaskan kepada masyarakat bahwa syarat calon itu merupakan sosok yang memiliki rekam jejak baik dan berintegritas Contohnya para caleg mesti punya Sur...
Mantan Napi Korupsi Nyaleg Kpu Pertanyakan Pantas Enggak Dicalonkan

Mantan Napi Korupsi Nyaleg Kpu Pertanyakan Pantas Enggak Dicalonkan

papar berkaitan - pada 7/4/2018 - jumlah : 264 hits
KPU akan membuat aturan mengenai larangan mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019 mendatang Rencana ini pun menuai pro dan kontra
Mahfud Md Soal Eks Napi Korupsi Nyaleg Kalau Kpu Yang Melarang Itu Salah

Mahfud Md Soal Eks Napi Korupsi Nyaleg Kalau Kpu Yang Melarang Itu Salah

papar berkaitan - pada 9/4/2018 - jumlah : 283 hits
Karena menurut UUD memberikan hak asasi dan mencabutnya harus dengan UU tidak bisa dengan PKPU Kalau itu bagus diproses saja kepada pemerintah dan DPR agar dibuat ketentuan khusus kata Mahfud
Kpu Sebut Dpr Sudah Terima Rencana Eks Napi Korupsi Dilarang Nyaleg

Kpu Sebut Dpr Sudah Terima Rencana Eks Napi Korupsi Dilarang Nyaleg

papar berkaitan - pada 26/4/2018 - jumlah : 276 hits
Namun lanjut Pramono DPR tetap mengingatkan KPU akan risiko pengajuan judicial review atas peraturan tersebut ke Mahkamah Agung jika memang KPU bersikeras ingin rancangan itu tetap disahkan
Ditanya Soal Kasus Sengketa Lahan Mantan Wali Kota Depok Ogah Jawab

Ditanya Soal Kasus Sengketa Lahan Mantan Wali Kota Depok Ogah Jawab

papar berkaitan - pada 19/4/2018 - jumlah : 255 hits
Setelah diperiksa selama lebih dari sembilan jam akhirnya mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail keluar dari ruang penyidik Polresta Depok Nur yang mengenakan baju batik lengan pendek terlihat keluar Ruang Tindak Pidana Korupsi pukul 17 ...
Kpu Tetap Wajibkan Caleg Serahkan Lhkpn

Kpu Tetap Wajibkan Caleg Serahkan Lhkpn

papar berkaitan - pada 18/4/2018 - jumlah : 196 hits
Nantinya jika wacana penyerahan LHKPN bagi Caleg benar benar terjadi maka LHKPN akan masuk menjadi komponen dalam Sistem Informasi Pencalonan Silon sendiri merupakan aplikasi yang wajib diisi bagi setiap orang jika ingin maju dalam pemilu l...
Kasus Korupsi Di Kemenhub Mantan Dirjen Hubla Dituntut 7 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Di Kemenhub Mantan Dirjen Hubla Dituntut 7 Tahun Penjara

papar berkaitan - pada 20/4/2018 - jumlah : 386 hits
Kasus korupsi di Kemenhub mantan Dirjen Hubla dituntut 7 tahun penjara Tuntutan itu diberikan setelah Antonius dinilai terbukti menerima suap proyek pengerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan pengerja...
Apa Agenda Mereka Mengapa Ktm Perlu Ditukar Tetapi Nama Penjajah Kekal Mekar

Perkasakan Ekonomi Melayu Harus Jdi Keutgamaan Bermula Dengan Langkah Apertama

Terkini Syarat Baharu Masuk Ke Thailand

Dua Anak Jiran Dibunuh Kerana Memancing Kolam Keluarga

Segera Tangani Isu Air Selangor

World Bank Forecasts 3 9 Growth For Malaysia

No Room For Narrow Minded Prejudice In Schools Says Anwar

Doa Robithoh Arab Latin Dan Artinya


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Aktiviti Rumah Terbuka Dewan Perniagaan Usahawan Malaysia Ppim 25 04 2025

Big Stage Alpha 2025

Sammy Simorangkir Luka Yang Luas Chord

Bheart Feat Waris Bila Tiba Hari Seterusnya Chord

Scrut Nurul Izzah Aliff Aku Suruh Mereka Keluarkan Sahaja Waran Tangkap

Insta360 X5 Di Malaysia Teknologi Dan Revolusi Kamera 360 8k