Tanggung Jawab Moral Alasan Kpu Larang Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

Tanggung Jawab Moral Alasan Kpu Larang Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

pada 20/4/2018 - jumlah : 269 hits
Kepala Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU Nur Syarifah mengungkap ada tanggung jawab moral masuknya aturan larangan mantan narapidana koruptor untuk maju sebagai calon legislatif Menurutnya hanya satu tujuan KPU dalam aturan ini yaitu member...
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Ditolak Dpr Kpu Tetap Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

Ditolak Dpr Kpu Tetap Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

papar berkaitan - pada 17/4/2018 - jumlah : 378 hits
Komisi Pemilihan Umum tetap mencantumkan larangan mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon legislatif atau caleg di Pemilu 2019 dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum meski tidak mendapatkan persetujuan oleh DPR
Mendagri Persilakan Kpu Buat Aturan Larangan Caleg Eks Napi Korupsi

Mendagri Persilakan Kpu Buat Aturan Larangan Caleg Eks Napi Korupsi

papar berkaitan - pada 7/4/2018 - jumlah : 234 hits
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ataupun merevisi UU tersebut untuk larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislat...
Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg Dinilai Tak Melanggar Ham

Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg Dinilai Tak Melanggar Ham

papar berkaitan - pada 24/4/2018 - jumlah : 269 hits
Larangan mantan napi korupsi jadi caleg dinilai tak melanggar HAM Hal tersebut justru menjelaskan kepada masyarakat bahwa syarat calon itu merupakan sosok yang memiliki rekam jejak baik dan berintegritas Contohnya para caleg mesti punya Sur...
Mantan Napi Korupsi Nyaleg Kpu Pertanyakan Pantas Enggak Dicalonkan

Mantan Napi Korupsi Nyaleg Kpu Pertanyakan Pantas Enggak Dicalonkan

papar berkaitan - pada 7/4/2018 - jumlah : 275 hits
KPU akan membuat aturan mengenai larangan mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019 mendatang Rencana ini pun menuai pro dan kontra
Mahfud Md Soal Eks Napi Korupsi Nyaleg Kalau Kpu Yang Melarang Itu Salah

Mahfud Md Soal Eks Napi Korupsi Nyaleg Kalau Kpu Yang Melarang Itu Salah

papar berkaitan - pada 9/4/2018 - jumlah : 297 hits
Karena menurut UUD memberikan hak asasi dan mencabutnya harus dengan UU tidak bisa dengan PKPU Kalau itu bagus diproses saja kepada pemerintah dan DPR agar dibuat ketentuan khusus kata Mahfud
Kpu Sebut Dpr Sudah Terima Rencana Eks Napi Korupsi Dilarang Nyaleg

Kpu Sebut Dpr Sudah Terima Rencana Eks Napi Korupsi Dilarang Nyaleg

papar berkaitan - pada 26/4/2018 - jumlah : 320 hits
Namun lanjut Pramono DPR tetap mengingatkan KPU akan risiko pengajuan judicial review atas peraturan tersebut ke Mahkamah Agung jika memang KPU bersikeras ingin rancangan itu tetap disahkan
Ditanya Soal Kasus Sengketa Lahan Mantan Wali Kota Depok Ogah Jawab

Ditanya Soal Kasus Sengketa Lahan Mantan Wali Kota Depok Ogah Jawab

papar berkaitan - pada 19/4/2018 - jumlah : 274 hits
Setelah diperiksa selama lebih dari sembilan jam akhirnya mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail keluar dari ruang penyidik Polresta Depok Nur yang mengenakan baju batik lengan pendek terlihat keluar Ruang Tindak Pidana Korupsi pukul 17 ...
Kpu Tetap Wajibkan Caleg Serahkan Lhkpn

Kpu Tetap Wajibkan Caleg Serahkan Lhkpn

papar berkaitan - pada 18/4/2018 - jumlah : 208 hits
Nantinya jika wacana penyerahan LHKPN bagi Caleg benar benar terjadi maka LHKPN akan masuk menjadi komponen dalam Sistem Informasi Pencalonan Silon sendiri merupakan aplikasi yang wajib diisi bagi setiap orang jika ingin maju dalam pemilu l...
Kasus Korupsi Di Kemenhub Mantan Dirjen Hubla Dituntut 7 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Di Kemenhub Mantan Dirjen Hubla Dituntut 7 Tahun Penjara

papar berkaitan - pada 20/4/2018 - jumlah : 407 hits
Kasus korupsi di Kemenhub mantan Dirjen Hubla dituntut 7 tahun penjara Tuntutan itu diberikan setelah Antonius dinilai terbukti menerima suap proyek pengerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan pengerja...
Anak Kak Km Nafi Gagal Latihan Pramugari Letak Jawatan Demi Keluarga Tercinta

User Generated Content For Marketing

15 September Hari Kelepasan Am Tambahan L 23 Julai 2025 Sinar Harian

Cara Semak Baki Duit Tng Dalam Mykad Sebelum Beli Susu Anak

Pencuri Rumah Imam

From Research To Reality Encouraging Innovation For Sustainability At Qassim University

Gubahan Hantaran Nikah

Academic Redirect Anger Over Preacher Pair Not At Agc


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Ahli Parlimen Machang Sedar Diri Dia Mulut Busuk Mulut Longkang

Navigating By Nature How To Find Your Way Without Gps

Govt Waives Kwtbb Charge Effective Aug 1

Kawaguchi Facing Charges Over Unpaid Worker Wages Says Source

Psm The More You Suppress The More Will Turun

Fmm Ad Hoc Holidays Unproductive Creates Costly Inefficient Disruption For Manufacturers