Syaifullah Tamliha Bantah Klaim Gatot Nurmantyo Dipecat Jokowi Gara Gara Film Pki

---

 

Klaim mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo bahwa dirinya dipecat Presiden Joko Widodo lantaran melakukan pemutaran film G30S PKI di internal TNI dinilai kurang tepat.
 
Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha memastikan bahwa Gatot tidak pernah dipecat oleh Presiden Jokowi.


“Konotasi ‘dipecat’ sepertinya kurang tepat, sebab Presiden dan DPR (Komisi I) menyetujui pemberhentian Sdr Gatot Nurmantyo dengan hormat dan menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdiannya selama menjadi panglima TNI,” kata Syaifullah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/9).


Syaifullah mengurai, pada April 2018 silam Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo telah memasuki masa pensiun. Sehingga, dilakukan pergantian jabatan oleh pemerintah.


“Kebetulan saja saat itu beliau juga akan memasuki masa pensiun pada April 2018 yang semestinya 3 bulan sebelum pensiun, seorang TNI memasuki masa persiapan pensiun pada Januari 2018,” katanya.


Kala itu, DPR RI akan masuk masa reses, sehingga tidak mungkin untuk menunda batas pensiun Gatot. Sehingga parlemen mempercepat persetujuan untuk pergantian panglima TNI.


“Kebetulan juga dipercepat pergantiannya, sebab pergantian panglima TNI sesuai dengan UU TNI harus persetujuan DPR dan saat itu kebetulan juga DPR memasuki masa reses mulai pertengahan Desember sampai pertengahan Januari,” katanya.


Klaim Gatot bahwa dirinya dipecat karena adanya pemutaran film G30S PKI dibantah oleh Syaifullah sebab kala itu tidak ada larangan atau protes baik dari pemerintah maupun parlemen.


“Tidak ada protes DPR tentang pemutaran kembali film G30S/PKI, termasuk dari Presiden Jokowi,” ucapnya.


Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha memastikan bahwa Gatot tidak pernah dipecat oleh Presiden Jokowi.


“Konotasi ‘dipecat’ sepertinya kurang tepat, sebab Presiden dan DPR (Komisi I) menyetujui pemberhentian Sdr Gatot Nurmantyo dengan hormat dan menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdiannya selama menjadi panglima TNI,” kata Syaifullah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/9).


Syaifullah mengurai, pada April 2018 silam Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo telah memasuki masa pensiun. Sehingga, dilakukan pergantian jabatan oleh pemerintah.


“Kebetulan saja saat itu beliau juga akan memasuki masa pensiun pada April 2018 yang semestinya 3 bulan sebelum pensiun, seorang TNI memasuki masa persiapan pensiun pada Januari 2018,” katanya.


Kala itu, DPR RI akan masuk masa reses, sehingga tidak mungkin untuk menunda batas pensiun Gatot. Sehingga parlemen mempercepat persetujuan untuk pergantian panglima TNI.


“Kebetulan juga dipercepat pergantiannya, sebab pergantian panglima TNI sesuai dengan UU TNI harus persetujuan DPR dan saat itu kebetulan juga DPR memasuki masa reses mulai pertengahan Desember sampai pertengahan Januari,” katanya.


Klaim Gatot bahwa dirinya dipecat karena adanya pemutaran film G30S PKI dibantah oleh Syaifullah sebab kala itu tidak ada larangan atau protes baik dari pemerintah maupun parlemen.


“Tidak ada protes DPR tentang pemutaran kembali film G30S/PKI, termasuk dari Presiden Jokowi,” ucapnya.


Menurutnya, langkah Gatot yang mengimbau masyarakat untuk menonton film G30S PKI sangat baik bagi generasi milenial dan Gatot diminta untuk menikmati masa pensiun dengan tidak membuat kegaduhan.


“Jadi selamat menikmati masa pensiun dan tetaplah mengabdi bagi bangsa dan negara,” tutup politisi PPP itu. 

---