Sri Mulyani Memajaki Pulsa Hingga Token Indef Kok Terbalik

Kebijakan baru Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang memajaki penjualan pulsa, kartu perdana hingga token dan vouher mendapat kritik dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Pasalnya, kebijakan tersebut bertolak belakangan dengan negara lain yang justru memberikan subsidi bagi masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19 sekarang ini.

"Di negara lain justru ada subsidi besar-besaran dari pemerintahnya kepada pelaku usaha dan masyarakat. Sementara kok Indonesia berkebalikan," ujar peneliti Indef, Bhima Yudhistira, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/1).

Bentuk subsidi yang diberikan negara lain kepada msyarakatnya, disebutkan Bhima adalah pulsa gratis. Sementara untuk perusahaan telekomunikasi berupa intensif pajak untuk pegembangan dan pembangunan infrastruktur jaringan.

"Masyarakat diberikan subsidi internet gratis. Kemudian juga perusahaan telekomunikasi diberikan intensif, sehingga dia melakukan ekspansi seperti pembanguanan jaringan-jaringan internet baru yanga ada di daerah-daerah terpencil atau terluar," ungkap Bhima.

"Itu yang dilakukan negara-neagara lain di tengah situasi resesi dan pandemi," sambungnya.

Oleh karea itu, Bhima menyimpulkan kebijakan Sri Mulyani kontraproduktif dengan situasi pandemi Covid-19. Justru, pengenaan pajak pulsa hingga token ini akan memperberat kondisi ekonomi rakyat.

"Kebijakan ini tidak memberikan stimulus di tengah situasi saat ini. Sehingga ini dianggap menjadi beban baru bagi masyarakat," demikian Bhima Yudhistira.

Pengenaan Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher tertuang dalam aturan (beleid) yang dikeluarkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.6/PMK.03/2021.

Dalam beleid tersebut dijelaskan, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher dikenakan kepada pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi.

Selain itu, penyerahan token listrik juga dikenai PPN kepada penyedia tenaga listrik. Sementara, Jasa Kena Pajak (JKP) atau penyelenggara layanan transaksi terkait jenis barang ini juga dikenai PPN.

Klasifikasi penyelenggara layanan transaksi yang dikenai pajak antara lain terkait distribusi token oleh penyelenggara distribusi dan jasa pemasaran dengan media voucher.

Selain itu, JKP lainnya adalah jasa penyelenggara transaksi permbayaran terkait dengan distribsi voucher oleh penyelenggara voucher dan peyelenggara distribusi, serta jasa penyelenggara program loyalitas dan penghargaan pelanggan.

Adapun, untuk masa pemberlakukan dari beleid ini ditetapkan Sri Mulyani mulai tanggal 1 Februari 2021 mendatang.

Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

https://www.bagibagi.info/2021/01/sri-mulyani-memajaki-pulsa-hingga-token.html

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini

Mulai 1 Februari Sri Mulyani Pungut Pajak Jualan Pulsa Hingga Token Listrik

papar berkaitan - pada 30/1/2021 - jumlah : 298 hits
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan untuk penjualan pulsa prabayar kartu perdana token dan voucher mulai 1 Februari 2021 Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 ...

Mulai 1 Februari Sri Mulyani Pungut Pajak Pulsa Dan Kartu Perdana

papar berkaitan - pada 30/1/2021 - jumlah : 194 hits
Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal mengenakan Pajak Penjualan Nilai atas pembelian pulsa dan kartu perdana Pungutan pajak itu telah tertuang dalam peraturan menteri keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Perta...

Token Listrik Hingga Pulsa Kena Pajak Tengku Sekalian Buku Nikah Ijazah Dan Sim

papar berkaitan - pada 30/1/2021 - jumlah : 181 hits
Aktivis dakwah Ustad Tengku Zulkarnain memberikan kritik ketas atas penjualan pulsa kartu perdana token listrik dan voucher yang akan dikenai pajak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Menurutnya pengenaan pajak baru itu semakian mem...

Masyarakat Ngeluh Pajak Pulsa Sri Mulyani Yang Anda Bayar Kembali Ke Rakyat

papar berkaitan - pada 31/1/2021 - jumlah : 166 hits
Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 6 PMK 03 2021 terkait pemberlakukan pemungutan PPN dan PPh untuk penjualan pulsa kartu perdana token dan voucer Kebijakan Pengenaan pajak ini akan mulai berlaku pada 1 Februari ...

Penjelasan Kemenkeu Soal Penarikan Pajak Pulsa Hingga Token Listrik Mulai 1 Februari

papar berkaitan - pada 29/1/2021 - jumlah : 193 hits
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan pengenaan pajak atas penyerahan pulsa kartu perdana token listrik voucer sudah berlaku selama ini sehingga tidak terdapat jenis da...

Utang Pemerintah Tembus Rp6 074 Triliun Sri Mulyani Sebut Karena Covid 19

papar berkaitan - pada 18/1/2021 - jumlah : 169 hits
Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara mengenai terjadinya peningkatan signifikan terkait posisi utang pemerintah Sebagai informasi Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah hingga akhir Desember 2020 mencapai Rp6 074 56 triliun Denga...

Bukan Hanya Pulsa Dan Kartu Perdana Token Listrik Dan Voucher Juga Bakal Dipungut Pajak

papar berkaitan - pada 30/1/2021 - jumlah : 258 hits
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan Pajak Penjualan Nilai atas pembelian pulsa kartu perdana token listrik dan voucher Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2021 yang diteken Sri Mulyani 22 Januari 2022...

Sri Mulyani Masih Terlalu Dini Katakan Krisis Sudah Selesai

papar berkaitan - pada 3/2/2021 - jumlah : 222 hits
Oleh karena itu Sri Mulyani menekankan pemerintah bersama bank sentral dan otoritas keuangan akan tetap waspada dan disiplin dalam menerapkan dukungan fiskal maupun instrumen lain seperti keuangan hingga pembiayaan

Sri Mulyani Beberkan 5 Kebijakan Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Di 2021

papar berkaitan - pada 1/2/2021 - jumlah : 191 hits
Kebijakan lain yang turut menopang tren pemulihan ekonomi domestik yakni percepatan dari realisasi kebijakan fiskal terutama sisi belanja negara Selain itu peningkatan dan pertumbuhan kredit perbankan dari sisi permintaan maupun dari sisi p...