Pilkada Bukan Harga Mati Jika Kondisi Pandemi Memburuk Harus Dievaluasi




 Usulan penundaan Pilkada Serentak telah dimunculkan sejumlah pihak. Salah satunya dari Muhammadiyah yang meminta pemerintah untuk menunda Pilkada Serentak pada Desember mendatang.


Nah, sebagai anak kandung Muhammadiyah, Partai Amanat Nasional pun telah membuka pembicaraan perihal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.


“Bagaimanapun juga PAN dan Muhammadiyah itu merupakan dua elemen yang tidak bisa terpisahkan. PAN anak kandung Muhammadiyah dalam hal ini. Jadi, kita sudah melakukan pembicaraan juga kepada PP Muhammadiyah dan kita sudah terima juga," ujar Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dalam acara diskusi daring ‘Tanya Jawab Cak Ulung’, bertema ‘Ancaman dan Peluang Pilkada’, Kamis (24/9).


"Saya kira apa yang disampikan itu sangat logis dan sangat memiliki basis argumentasi yang kuat,” sambungnya.


Guna menindaklanjuti masukan dari Muhammadiyah, PAN membuat sebuah peraturan ketat kepada para kadernya untuk mentaati protokol kesehatan. Sebagai jaminan bahwa Pilkada tak akan menjadi klaster baru penyebaran pandemi Covid-19.


“Karena itu sekarang ini kita melaksanakan yang tadi saya sampaikan, pelaksanaan Pilkada ini betul-betul dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sanksi yang ketat juga,” imbuhnya.


Menurut Eddy, pelaksanaan Pilkada ini bukanlah harga mati yang bersifat mutlak dan tidak bisa dievaluasi.


“Pelaksanaan Pilkada 2020 ini bukan harga mati. Dalam artian jika memang kondisi itu memburuk dan tidak terkontrol, saya kira kita semua terbuka pikirannya untuk mengevaluasi proses ini, baik itu evaluasi sebagian atau keseluruhan proses pilkada,” bebernya.


“Karena bagaimanapun juga tidak mungkin kita memaksakan diri. Pada akhirnya untuk tetap menjalankan Pilkada di tengah chaos kesehatan, kalau memang itu terjadi. Mudan-mudanan tidak,” tambah Eddy.


Dalam pelaksanaan Pilkada ini, lanjut Eddy, PAN kerap membuka pembicaraan secara berkesinambungan. Untuk mencari jalan keluar menekan penyebaran pandemi Covid-19.


Kita selalu berkomunikasi dengan teman-teman Muhammadiyah. Saya kira semua permasalahan yang terkait Pilkada ini penanganan Covid dan hal-hal besar yang terkait dengan permasalahan bangsa, kita carikan solusi dari teman-teman Muhammadiyah,” tutupnya. 


Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

https://www.bagibagi.info/2020/09/pilkada-bukan-harga-mati-jika-kondisi.html

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Gelar Pilkada Saat Pandemi Pa 212 Jika Banyak Korban Jokowi Harus Mundur

Gelar Pilkada Saat Pandemi Pa 212 Jika Banyak Korban Jokowi Harus Mundur

papar berkaitan - pada 25/9/2020 - jumlah : 167 hits
Persaudaraan Alumni 212 serta FPI dan GNPF tetap pada pendiriannya menyerukan agar pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda Mereka menganggap keselamatan masyarakat lebih penting dari pada kepentingan politis Ketua Umum PA 212 Slamet Ma arif mengat...
Kritik Korea Utara Di Tengah Pandemi Kim Jong Un Tembak Mati 5 Pejabat Kementerian Ekonomi

Kritik Korea Utara Di Tengah Pandemi Kim Jong Un Tembak Mati 5 Pejabat Kementerian Ekonomi

papar berkaitan - pada 13/9/2020 - jumlah : 234 hits
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un marah kebijakan pemerintahnya dikritik sejumlah pejabat di Kementerian Ekonomi di tengah pandemi Virus Corona Sedikitnya 5 pejabat langsung dieksekusi lantaran mengkritik kondisi perekonomian Korea Utara di ...
Pilkada Boleh Pilkades Dilarang Budiman Sudjatmiko Pemerintah Harus Fiks Jangan Mendua

Pilkada Boleh Pilkades Dilarang Budiman Sudjatmiko Pemerintah Harus Fiks Jangan Mendua

papar berkaitan - pada 23/9/2020 - jumlah : 194 hits
Pemerintah diharapkan untuk tidak mengambil kebijakan yang mendua dan tidak membeda bedakan Khususnya melakukan diskriminasi terhadap orang lota dengan orang desa terkait pemilihan kepala daerahBegitu tegas Ketua Umum Inovator 4 0 Indonesia...
Manut Jokowi Dpr Mendagri Dan Kpu Tetap Gelar Pilkada Di Tengah Pandemi

Manut Jokowi Dpr Mendagri Dan Kpu Tetap Gelar Pilkada Di Tengah Pandemi

papar berkaitan - pada 22/9/2020 - jumlah : 289 hits
Pemerintah dan DPR bersama penyelenggara pemilihan umum menyepakati pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap berlanjut pada 9 Desember mendatang Hal tersebut sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi yang juga enggan menunda Pilkada di situasi...
Pemerintah Ngotot Gelar Pilkada Saat Pandemi Guru Besar Uin Pilih Golput

Pemerintah Ngotot Gelar Pilkada Saat Pandemi Guru Besar Uin Pilih Golput

papar berkaitan - pada 23/9/2020 - jumlah : 244 hits
Guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra memilih untuk menjadi golongan putih atau tidak memilih dalam gelaran Pilkada Serentak 2020 Azyumardi menyatakan bahwa sikap ini diambilnya untuk menghormati rib...
Tidak Hanya Komentar Mahfud Md Harus Berani Memberantas Cukong Di Pilkada

Tidak Hanya Komentar Mahfud Md Harus Berani Memberantas Cukong Di Pilkada

papar berkaitan - pada 13/9/2020 - jumlah : 1457 hits
Keberadaan cukong dalam kontestasi politik sudah lama nyaring terdengar Tokoh bangsa Dr Rizal Ramli sering kali membeberkan ke publik Namun pejabat terkait tidak mempedulikannya Saat ini Menko Polhukam Mahfud MD baru mengiyakan Sejatinya te...
Kpu Izinkan Peserta Pilkada Gelar Konser Di Masa Pandemi

Kpu Izinkan Peserta Pilkada Gelar Konser Di Masa Pandemi

papar berkaitan - pada 17/9/2020 - jumlah : 310 hits
Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan para kandidat Pilkada Serentak 2020 menggelar konser musik di tengah pandemi virus corona dalam rangka kampanye Hal itu diatur dalam pasal 63 ayat PKPU Nomor 10 Tahun 2020 Komisioner KPU I Dewa Kade Wiar...
Anggota Dpr Sebut Protokol Kesehatan Harus Jadi Norma Baru Termasuk Saat Pilkada

Anggota Dpr Sebut Protokol Kesehatan Harus Jadi Norma Baru Termasuk Saat Pilkada

papar berkaitan - pada 27/9/2020 - jumlah : 246 hits
Wakil Ketua Komisi lX DPR Melki Laka Lena menegaskan protokol kesehatan harus menjadi norma baru untuk masyarakat Termasuk pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid 19
The Evolution Of Adult Entertainment

Epf Account 3 Can Help Contributors During Emergencies Expert

Berjalan Bersama Pengguna Inovasi Pengalaman Interaktif Zuhyx

Menambat Selera Rakyat Malaysia Dengan Kebaikan Berasaskan Tumbuhanterbaharu Dari Nestl

Work Harder At Communicating Achievements On Reforms Govt Told

Pm Akan Umum Sspa Terbaik Pernah Diperkenalkan Kerajaan

Apabila Sang Profesor Datang Melawat

Pemilik Kereta Tertekan Hon Kerana Panik Polis



10 Istilah Hampir Serupa Bahasa Inggeris Yang Kita Keliru Penggunaannya

5 Trend Bodoh Netizen Yang Nampaknya Semakin Menjadi Jadi

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Puaka Cuti Semester Slot Lestary TV3

Biodata Rozana Rozek TV Youtuber Resipi

8 Istilah Jerman Yang Kita Rakyat Malaysia Kerap Gunakan


Data Drives Dollars How Competitive Intelligence Optimizes Sales Marketing Roi

Tanya Hadi Mengapa Tak Bantah Akta Laut Wilayah Mb Terengganu Diberitahu

Cabaran Getir Menanti Ph Di Kkb

Nga S Aide Chosen For Kuala Kubu Baharu After Dap Abandoned Hope Of Malay Vote

World Bank Report Says Malaysian Children Not Learning Enough In Schools

Zus Ice Watermelon Latte