BABAB.NET

Psi Mengklaim Siap Tak Digaji Jika Kinerjanya Di Dpr Buruk

papar berkaitan - pada 7/12/2018 - jumlah : 234 hits
Partai Solidaritas Indonesia menyatakan siap tak digaji jika lolos di DPR Namun dengan catatan bila kinerja partainya terbukti buruk di parlemen

Gerindra Sindir Psi Dpr Tak Terima Gaji Mau Makan Darimana Keluarganya

papar berkaitan - pada 10/12/2018 - jumlah : 302 hits
Gerindra Sindir PSI DPR Tak Terima Gaji Mau Makan darimana Keluarganya Dia menyebut sikap PSI tak realistis dengan keadaan partai Arief tak ingin partai besutan Grace Natalie itu sekadar cari perhatian dari rakyat

Fadli Zon Tanggapi Usulan Kpk Dpr Tak Digaji Saut Harus Belajar Lagi Soal Uu

papar berkaitan - pada 5/12/2018 - jumlah : 246 hits
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Saut tidak mengerti mekanisme pengesahan RUU Dia pun menyarankan Saut untuk belajar kembali

Rela Tak Dapat Gaji Di Dpr Psi Dinilai Harus Bangun Komitmen

papar berkaitan - pada 9/12/2018 - jumlah : 249 hits
Dia menambahkan Gebrakan PSI tersebut mesti di contoh partai lain sebagai evaluasi Jerry memandang bila PSI sungguh sungguh dengan gagasan tersebut bisa menjawab harapan publik yang selama ini tidak mendapat respon dari partai partai yang a...

Gaji Dpr Dinilai Harus Sesuai Dengan Kinerja

papar berkaitan - pada 9/12/2018 - jumlah : 262 hits
Dia menjelaskan sudah seharusnya anggota DPR digaji sesuai dengan kinerja mereka selama menjabat sebagai wakil rakyat Sehingga Ray mengungkapkan jika ada anggota dewan tidak bekerja maka tak seharusnya digaji

Demokrat Soal Usulan Debat Korupsi Orba Psi Cuma Niat Nyerang

papar berkaitan - pada 8/12/2018 - jumlah : 260 hits
Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menuding PSI cuma berniat menyerang pemerintah Orde Baru Soeharto dan pendukungnya dalam usulan tema korupsi orde baru untuk debat capres cawapres Dia tidak melihat semangat pemberantasan korupsi...

Dpr Soal Utang Rp 5 217 Triliun Bumn Kok Senangnya Utang Ini Berbahaya

papar berkaitan - pada 4/12/2018 - jumlah : 230 hits
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PAN Mohammad Hatta menilai dengan adanya peningkatan utang ini menandakan BUMN sangat suka berutang Padahal sejak 2013 sudah ada aturan yang melarang BUMN untuk menambah utang

Penjelasan Mk Soal Tenggang Waktu 3 Tahun Ke Dpr Untuk Revisi Uu Perkawinan

papar berkaitan - pada 13/12/2018 - jumlah : 269 hits
Mahkamah Konstitusi memberikan rentan waktu selama tiga tahun bagi DPR untuk melakukan perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juru bicara MK Fajar Laksono menyebut tiga tahun merupakan waktu yang moderat dalam pembent...

Kpu Akui Sulit Jalankan Usul Dpr Soal Pemilih Bisa Memilih Di Mana Saja

papar berkaitan - pada 13/12/2018 - jumlah : 301 hits
Arief menjelaskan usulan DPR tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2018 Dalam UU itu disebutkan bagi pemilih yang pindah dari provinsi ke provinsi lainnya hanya bisa memilih surat suara presiden dan wakil presiden