Pak Presiden Indonesia Nkri Dan Papua Merdeka Harga Mati Di Papua Solusinya Harus

---

Kepada yang terhormat pak presiden Republik Indonesia, semoga saja semua laporan dan infomasi yang terjadi di Papua secara utuh didapatkan dan bukan sebaliknya dengan setengah informasi apalagi berat sebelah.

Persoalan mendasar yang terus terjadi di tanah Papua hari ini adalah persoalan kedaulatan politik bangsa Papua. Persoalan NKRI harga mati dan Papua Merdeka harga mati. Kedua persoalan inilah yang kian memanas. Walaupun kemudian respon negara dengan mengirim ribuan militer dan melarang demonstrasi damai. Memang diakui bahwa telah terjadi anarkisme dan penjarahan dalam aksi sebelumnya namun itu adalah spontanitas dan juga ada persoalan kecemburuan sosial lainnya yang memanfaatkan aksi damai untuk memperkeruh suasana.

Kehadiran militer dengan jumlah besar telah membuat kembali trauma rakyat. Tanah papua secara keseluruhan pernah mengalami tindakan militerisme yang telah menjadi ingatan kolektif dan tak bisa dengan mudah dihapuskan. Kehadiran aparat yang berlebihan dapat saja menambah ketidak percayaan masyarakat semakin kuat dalam melihat sikap pemerintah indonesia.

Selain kehadiran aparat keamanan, para aktivis maupun para pemimpin perjuangan bangsa Papua telah ditangkap. Ini bukan solusi untuk menyelesaikan masalah tetapi justru semakin menunjukan sikap negara yang  tak bisa diharapkan untuk menyelesaikan persoalan kedaulatan bangsa Papua.  Rakyat Papua yang turun dalam aksi-aksi besar dibulan agustus bukanlah diprovokasi tetapi ada kesadaran akan jatidiri sebagai bangsa merdeka yang martabatnya direndahkan didalam negara ini.

Kehadiran rakyat dalam protes-protes tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan upaya duduk bersama dan berunding guna mencari solusi dan bukan sebaliknya dengan menambah daftar hitam negara ini dibumi Papua. Ketika para pemimpin bangsa Papua ditahan, yang lain dituduhkan sebagai dalang kerusuhan atau menganggap asing ikut bermain memperkeruh situasi Papua maka sama saja negara telah menunjukan ketidakmampuannya dalam mendengarkan warga negaranya.

Integrasi belum final, jika di tanah Papua masih ada suara menuntut merdeka. Sejarah harus dibuka kembali. Melihat dan meluruskan, mendengarkan suara rakyat yang mempertanyakan hal yang memang semestinya. Jangan negara terus membangun papua tanpa melihat kebelakang sesuatu yang salah dimasa lalu yang masih dipertanyakan hingga kini.

Pak Presiden,  74 tahun indonesia merdeka, belum berubah kata dalam pembukaan uud: “kemerdekaan ialah hak segala bangsa”; begitu pula dengan hak bangsa-bangsa di nusantara. Indonesia negara demokrasi yang terbesar, sudah seharusnya menerapkan itu dan tidak lagi phobia untuk ideologi yang berbeda termasuk Papua merdeka.

Solusi penyelesaian antar  Pemerintah indonesia dan Papua harus dirundingkan (Perundingan), bukan lagi masalah internal dalam negeri indonesia; karena dalam proses peralihanpun ada campur tangan pihak ketiga. Sehingga untuk penyelesaiannya harus ada pihak ketiga yang netral.

Mengapa penyelesaian harus dengan perundingan agar apapun hasilnya tidak menambah kelam catatan kehadiran negara indonesia di Papua, biarlah dimasa depan ada hubungan baik yang akan tetap terjalin antara indonesia dan Papua.

Salam Juang

Phaul Heger
(12/09/2019)
#Pikiran2merdeka

*) Ket Foto: Presiden Jokowi dan anak-anak Papua - https://minews.id

---