Mk Tolak Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden

---

Berita Islam 24H - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak lima gugatan mengenai syarat ambang batas mencalonkan presiden atau presidential threshold yang tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dalam putusan perkara bernomor 49/PUU-XVI/2018, dalam laman website resmi MK, mkri.id, Kamis (25/10/2018)
Pemohon gugatan perkara tersebut adalah Busyro Muqqodas, Muhammad Chatib Basri, Faisal Batubara, Hadar Nafis Gumay, Bambang Widjojanto,Rocky Gerung, Robertus Robert, Angga Dwimas, Hasan, Dahnil Anzar Simanjuntak, Titi Anggraini

Alasan pemohon mengajukan gugatan karena menilai syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan potensi lahirnya pasangan capres dan cawapres alternatif. Pasal 222 UU 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat 3 dan 4 UUD 1945

Seperti diketahui, ambang batas capres dan cawapres diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017, yaki memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya

Pemohon juga menilai syarat ambang batas capres juga telah mendorong munculnya pasangan capres dan capwapres yanglebih sedikit

Hal itu dianggap bertentangan dengan Pasal 6A ayat 3 dan 4 UUD 1945 yang telah mengantisipasi hadirnya, bukan hanya pasangan calon yang lebih banyak, bahkan dengan sangat lengkap mengatur mekanisme pilpres putaran kedua, untuk menentukan capres dan cawapres

Menyikapi argumentasi pemohon, hakim konstitusi menyatakan Pasal 222 UU Pemilu konstitusional. Pertimbangan itu setelah hakim membaca putusan MK sebelumnya yang berkenaan langsung dengan ketentuan ambang presiden.
"Mahkamah menyatakan adalah konstitusional dan dianggap sebagai bagian dari legal policy pembentuk undang-undang," kata hakim

Dalam laman situs MK, majelis hakim juga menolak gugatan dari pemohon Effendi Gazali, Reza Indragiri Amriel, Khoe Seng Seng, Usman

Hakim juga tidak menerima gugatan terhadap UU yang sama dengan tiga pemohon dalam nomor perkara berbeda, yakni Muhammad Dandy, Sri Sudarjo, Nugroho Prasetyo. [b-islam24h.com / sindonews]

---