Mendagri Panggil Sekda Hery Soal Video Papua Tanah Kedua Israel

---

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyatakan, belum berencana memanggil Wakil Wali Kota Malang Sofyan Effendi terkait tindakan warga Malang yang bertindak anarkistis terhadap mahasiswa asal Papua di sana.
Ia beralasan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah meminta maaf soal insiden Papua sebagai rangkaian persoalan di Surabaya dan Malang.
“Kami belum melakukan rencana pemanggilan. Tapi Ibu Khofifah sudah menyampaikan maaf walaupun itu bukan mewakili pemerintah maupun masyarakat,” kata Tjahjo ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).
Meski belum berencana memanggil saat ini, Tjahjo menyatakan Kemendagri akan tetap memanggil Sofyan. Pemanggilan akan dilakukan begitu situasi Jayapura dan Manokwari membaik.
Ia juga mengatakan, para kepala daerah di daerah konflik harus menenangkan daerahnya. Sebab, mereka bertanggungjawab atas wilayah masing-masing.
“Ya tunggu dulu setelah situasi membaik. Karena apa pun kepala daerah sebagai kepala wilayah harus bertanggung jawab ada di daerahnya,” ujar dia.
Ia pun mengaku segera memanggil Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen yang video pernyataanya soal Papua sebagai tanah kedua Israel viral di dunia maya.
“Kami juga akan minta klarifikasi Sekda Papua,” imbuh dia.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Ngabalin membuka kemungkinan pemanggilan tiga kepala daerah, yakni Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, dan Gubernur Jawa Timur untuk memintai keterangan insiden Papua.
Namun, pemanggilan baru dilakukan setelah melaporkan hasil koordinasi yang digelear di kantor Kemenkopolhukam.
“Saya akan segera laporkan ke Pak Presiden hasil koordiansi ini. Paling tidak akan ada Gubernur Papua, Papua Barat, kemudian Jawa Timur. Khusus juga untuk Makassar, Sulawesi Selatan, dan Semarang, Jawa Tengah,” kata Ngabalin, di kantor Polhukam, Jakarta, Senin (19/8/2019).
Ngabalin juga mengklaim, situasi Jayapura, Papua mulai membaik. Sebab, pemerintah mulai menampung aspirasi tokoh masyarakat.
Sementara itu, untuk Papua Barat, Forkominda Papua Barat dianggap telah mampu mendengar aspirasi tokoh masyarakat dan pemuka agama.
Ngabalin juga berharap, masyarakat bisa menjaga situasi tetap kondusif. Sebab, kerusakan fasilitas umum di Papua dan Papua Barat merugikan pula bagi masyarakat.
Ia pun mengatakan, KSP kemungkinan tan akan terlalu campur dengan mengeluarkan instruksi khusus. Sebab, semua kewenangan diserahkan kepada Menkopolhukam selaku perwakilan pemerintah.
“Menko ya, Menkopolhukam untuk dan atas nama pemerintah. Menko Polhukam untuk dan atas nama pemerintah telah menyampaikan dan polisi, kapolda, panglima, sangat profesional. Jadi ya sehari dua harilah situasi ini akan damai dan sejuk dan banyak orang baik yang bisa menyampaikan pesan-pesan damai,” kata Ngabalin.
Sumber: tirto.id

---