Kemenkum Ham Akan Panggil Kpu Bahas Larangan Mantan Napi Koruptor Jadi Caleg

pada 4/6/2018 - jumlah : 230 hits
Pencabutan hak politik seseorang untuk maju menjadi Caleg kata Yasonna bukan domain dari KPU Yasonna menyebut penghilangan hak politik hanya bisa dilakukan melalui UU dan keputusan pengadilan bukan PKPU

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini

Mantan Anggota Kpu Sebut Banyak Caleg Yang Lebih Baik Dari Eks Napi Korupsi

papar berkaitan - pada 29/5/2018 - jumlah : 346 hits
Mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay sangat setuju dengan penerbitan PKPU yang melarang mantan narapidana korupsi nyaleg di Pemilu 2019 Dia tak sepakat dengan para penolak aturan itu dengan alasan Hak Asasi Manusia

Kpu Pastikan Tetap Keluarkan Aturan Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

papar berkaitan - pada 26/5/2018 - jumlah : 272 hits
KPU pastikan tetap keluarkan aturan larangan eks napi korupsi jadi Caleg Wahyu mengatakan bagi pihak kontra PKPU dinilai melampaui kewenangan dengan dalih mencabut hak politik seseorang Padahal aturan tersebut hanya bisa dilakukan oleh ketu...

Menkum Ham Ngaku Dilema Sikapi Pkpu Larangan Eks Napi Koruptor Nyaleg

papar berkaitan - pada 31/5/2018 - jumlah : 271 hits
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengaku dilema dengan draf rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum soal larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif

Tak Perlu Kpu Parpol Disarankan Bikin Syarat Ketat Caleg Bukan Eks Napi Koruptor

papar berkaitan - pada 3/6/2018 - jumlah : 262 hits
Lebih baik partai politik membuat aturan dan syarat ketat ketika seorang mendaftar sebagai caleg Jika persyaratan ketat tersebut dibuat parpol maka bola panas ada pada parpol bukan di KPU

Wapres Tegaskan Kpu Berhak Buat Aturan Syarat Caleg Kemenkum Ham Tak Boleh Tolak

papar berkaitan - pada 5/6/2018 - jumlah : 219 hits
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kewenangan mengatur tahapan pencalonan anggota legislatif menjadi wewenang Komisi Pemilihan Umum sedangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas untuk mengundangkan peraturan tersebut

Bawaslu Sebut Kpu Langgar Ham Karena Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg

papar berkaitan - pada 24/5/2018 - jumlah : 266 hits
Fritz menerangkan dalam Pasal 28 poin j UUD 1945 disebutkan bahwa pembatasan hak hanya boleh dilakukan dengan dua cara yaitu melalui UU dan putusan pengadilan Selama tidak ada UU atau putusan pengadilan yang mengatur maka hak seseorang tak ...

Oso Minta Kpu Patuhi Uu Pemilu Soal Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg

papar berkaitan - pada 30/5/2018 - jumlah : 328 hits
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan pihaknya akan mengikuti ketentuan dalam Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait aturan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif di Pemilu

Ketua Kpu Yakin Rpkpu Akan Diundangkan Oleh Kemenkum Ham

papar berkaitan - pada 6/6/2018 - jumlah : 201 hits
Arief menjelaskan RPKPU sudah sah karena telah ditandatangani oleh KPU Hanya saja sampai saat ini masih menunggu diberikan penomoran dari Kementerian Hukum dan HAN