BABAB.NET

Usul Eks Napi Korupsi Dilarang Nyaleg Ditolak Dpr Dan Pemerintah Ini Reaksi Kpu

papar berkaitan - pada 22/5/2018 - jumlah : 305 hits
Ketua KPU Arief Budiman pun angkat bicara Dia menyatakan mengenai hal tersebut pihaknya akan membahas lebih lanjut di dalam rapat pleno internal komisioner KPU

Dukung Usulan Kpu Larang Napi Korupsi Nyaleg Ini Alasan Kpk

papar berkaitan - pada 28/5/2018 - jumlah : 277 hits
Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengungkapkan rancangan peraturan KPU mengenai pencalonan anggota legislatif akan segera ditetapkan Termasuk poin yang melarang mantan narapidana korupsi ikut menjadi caleg

Dpr Bawaslu Kemendagri Tolak Usulan Kpu Eks Napi Korupsi Ikut Nyaleg

papar berkaitan - pada 22/5/2018 - jumlah : 340 hits
Ketiganya tidak setuju dengan argumen utama yang sama yakni rancangan aturan itu tidak tercantum di undang undang maka mantan napi korupsi tetap diperbolehkan menjadi caleg

Sosialisasi Larangan Eks Napi Korupsi Nyaleg Kpu Bakal Kumpulkan Seluruh Parpol

papar berkaitan - pada 26/5/2018 - jumlah : 448 hits
KPU juga bakal mengundang KPK dan Bawaslu

Larangan Kpu Agar Eks Napi Tak Nyaleg Demi Hindari Residivis Korupsi

papar berkaitan - pada 23/5/2018 - jumlah : 302 hits
Komisi Pemilihan Umum pantang mundur melarang mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif di Pemilu 2019 Aturan itu akan disusun dalam PKPU meski ditolak oleh DPR Kemendagri dan Bawaslu dalam rapat di DPR 22 Mei lalu

Jokowi Jk Beda Sikap Soal Eks Napi Korupsi Nyaleg Ini Tanggapan Demokrat

papar berkaitan - pada 30/5/2018 - jumlah : 286 hits
Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang tengah disusun KPU mengenai larangan mantan napi korupsi menjadi calon legislatif di Pemilu 2019 menuai polemik Bahkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beda pandangan satu sama lain so...

Bawaslu Sebut Kpu Langgar Ham Karena Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg

papar berkaitan - pada 24/5/2018 - jumlah : 287 hits
Fritz menerangkan dalam Pasal 28 poin j UUD 1945 disebutkan bahwa pembatasan hak hanya boleh dilakukan dengan dua cara yaitu melalui UU dan putusan pengadilan Selama tidak ada UU atau putusan pengadilan yang mengatur maka hak seseorang tak ...

Napi Kasus Korupsi Dilarang Jadi Caleg Ketum Golkar Sarankan Ikuti Undang Undang

papar berkaitan - pada 1/6/2018 - jumlah : 280 hits
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan jalan mengakhiri polemik ini adalah mengikuti aturan perundang undangan

Mantan Anggota Kpu Sebut Banyak Caleg Yang Lebih Baik Dari Eks Napi Korupsi

papar berkaitan - pada 29/5/2018 - jumlah : 366 hits
Mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay sangat setuju dengan penerbitan PKPU yang melarang mantan narapidana korupsi nyaleg di Pemilu 2019 Dia tak sepakat dengan para penolak aturan itu dengan alasan Hak Asasi Manusia