Dpr Pertanyakan Dasar Hukum Holding Bumn Tambang

Dpr Pertanyakan Dasar Hukum Holding Bumn Tambang

pada 15/11/2017 - jumlah : 254 hits
Selain menghilangkan fungsi DPR ketika akan ada pengalihan kekayaan atau aset negara dari satu BUMN ke BUMN lain ketentuan golden share yang diatur dalam PP 72 juga dipertanyakan
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Pembentukan Holding Bumn Tambang Dinilai Lemahkan Pengawasan Dpr

Pembentukan Holding Bumn Tambang Dinilai Lemahkan Pengawasan Dpr

papar berkaitan - pada 21/11/2017 - jumlah : 271 hits
Soal holding yang menggunakan dasar PP 72 Tahun 2016 tetap dikritisi oleh teman teman komisi VI dan kami sebagai fraksi terus mencermati karena ada potensi pengawasan DPR bisa ternihilisasi kata Hendrawan
Holding Bumn Tambang Berpotensi Munculkan 3 Masalah Ini

Holding Bumn Tambang Berpotensi Munculkan 3 Masalah Ini

papar berkaitan - pada 16/11/2017 - jumlah : 243 hits
Pertama dengan dihapusnya status persero pada 3 BUMN tadi maka upaya intervensi pemerintah dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat akan berkurang Di mana ketentuan ini sendiri telah tertuang dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BU...
Kementerian Bumn Segera Rampungkan Pembentukan Holding Bumn Tambang

Kementerian Bumn Segera Rampungkan Pembentukan Holding Bumn Tambang

papar berkaitan - pada 16/11/2017 - jumlah : 282 hits
Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengharapkan sinergi BUMN pertambangan ini mampu meningkatkan efisiensi dan kekuatan finansial sehingga memudahkan pengembangan usaha khusus...
Pemerintah Belum Tentukan Pemegang Kendali Holding Bumn Perbankan

Pemerintah Belum Tentukan Pemegang Kendali Holding Bumn Perbankan

papar berkaitan - pada 6/11/2017 - jumlah : 356 hits
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan pembentukan holding BUMN Perbankan masih diselaraskan dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan Untuk itu BUMN tengah fokus berkoordinasi dengan OJ...
Ketua Iluni Ui Kalau Ketua Dpr Tak Mematuhi Hukum Bagaimana Rakyatnya

Ketua Iluni Ui Kalau Ketua Dpr Tak Mematuhi Hukum Bagaimana Rakyatnya

papar berkaitan - pada 17/11/2017 - jumlah : 203 hits
Tomy mengajak seluruh masyarakat Indonesia tak terkecuali petinggi Partai Golkar untuk memberikan informasi ke KPK jika mengetahui keberadaan Novanto Apabila telah ditangkap KPK Tomy meminta Setnov menghadapi kasusnya dengan gentle di penga...
Pakar Hukum Hak Imunitas Anggota Dpr Tak Berlaku Untuk Kasus Korupsi

Pakar Hukum Hak Imunitas Anggota Dpr Tak Berlaku Untuk Kasus Korupsi

papar berkaitan - pada 14/11/2017 - jumlah : 347 hits
Refly menjelaskan hak imunitas anggota DPR yang diatur dalam pasal 224 ayat 1 UU MD3 memiliki pengecualian Hak imunitas itu kata Refly tidak berlaku jika anggota DPR membuka perkara yang dinyatakan tertutup ke publik dan terlibat tindak pid...
Hukum Menyambung Rambut Dalam Islam Boleh Ke Tidak

Hukum Menyambung Rambut Dalam Islam Boleh Ke Tidak

papar berkaitan - pada 12/11/2017 - jumlah : 743 hits
Assalamualaikum w b tHukum Menyambung Rambut Dalam Islam Boleh Ke Tidak Dalam dunia yang serba maju ini pelbagai perkara yang mampu dilakukan terutamanya untuk kelihatan cantik Tawaran produk produk dan barang kecantikam kian mendapat tempa...
6334 Islam Dan Hukum Karma

6334 Islam Dan Hukum Karma

papar berkaitan - pada 12/11/2017 - jumlah : 2733 hits
Wahai Tuhanku demi nikmat nikmat yang Engkau kurniakan kepadaku supaya aku tidak akan menjadi penyokong kepada golongan yang bersalah Apabila dikatakan kepada mereka Marilah kamu kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul...
Fahri Hamzah Sebut Jokowi Sedang Merusak Fondasi Hukum Kpk

Fahri Hamzah Sebut Jokowi Sedang Merusak Fondasi Hukum Kpk

papar berkaitan - pada 13/11/2017 - jumlah : 318 hits
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyangkutpautkan Presiden Joko Widodo untuk mengintervensi hukum di Indonesia Menurutnya Presiden telah secara tidak langsung merusak fondasi hukum di KPK
Monolog Jiwa Hikmah Di Balik Kekurangan

Percutian 3h2m Ke Pulau Redang Terengganu Part 1

Doa Dipermudahkan Urusan

Buasir Otak Tv Tak Buat Latihan Cikgu Bagi Be Like

Roadster Rescue A Handsome Kawasaki Z1000 By Hb Custom

Dari Drama Ke Realiti Bang Minah On Joowan Umum Akan Berkahwin Pada November Nanti

Hampir Dua Tahun Kahwin Shila Amzah Dedah Sikap Sebenar Ubai Memang Lain Macam

Plastik Terbiodegradasi Pilihan Mesra Alam Untuk Masa Depan


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Buat Paper Bag Sendiri Untuk Produk Event Anda Bersama Mosumart Design

Satelit Berteknologi Ai Yang Beresolusi Tinggi Kesan Pencerobohan Tanah Hutan Di Pahang Menjelang 2027

Pemuda Umno Pahang Gesa Rakyat Negeri Ini Tak Terpedaya Dengan Mainan Persepsi Wakil Rakyat Pas

Pengurusan Masjid Halang Pengebumian Suami Isteri Alasan Penduduk Luar

Rafizi Beri Bayangan Tak Tanding Pru16 Tinggalkan Pkr

No Formal Protests Over Malaysia S Naturalised Players Says Afc