Dpr Pertanyakan Dasar Hukum Holding Bumn Tambang

Dpr Pertanyakan Dasar Hukum Holding Bumn Tambang

pada 15/11/2017 - jumlah : 248 hits
Selain menghilangkan fungsi DPR ketika akan ada pengalihan kekayaan atau aset negara dari satu BUMN ke BUMN lain ketentuan golden share yang diatur dalam PP 72 juga dipertanyakan
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Pembentukan Holding Bumn Tambang Dinilai Lemahkan Pengawasan Dpr

Pembentukan Holding Bumn Tambang Dinilai Lemahkan Pengawasan Dpr

papar berkaitan - pada 21/11/2017 - jumlah : 267 hits
Soal holding yang menggunakan dasar PP 72 Tahun 2016 tetap dikritisi oleh teman teman komisi VI dan kami sebagai fraksi terus mencermati karena ada potensi pengawasan DPR bisa ternihilisasi kata Hendrawan
Holding Bumn Tambang Berpotensi Munculkan 3 Masalah Ini

Holding Bumn Tambang Berpotensi Munculkan 3 Masalah Ini

papar berkaitan - pada 16/11/2017 - jumlah : 239 hits
Pertama dengan dihapusnya status persero pada 3 BUMN tadi maka upaya intervensi pemerintah dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat akan berkurang Di mana ketentuan ini sendiri telah tertuang dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BU...
Kementerian Bumn Segera Rampungkan Pembentukan Holding Bumn Tambang

Kementerian Bumn Segera Rampungkan Pembentukan Holding Bumn Tambang

papar berkaitan - pada 16/11/2017 - jumlah : 271 hits
Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengharapkan sinergi BUMN pertambangan ini mampu meningkatkan efisiensi dan kekuatan finansial sehingga memudahkan pengembangan usaha khusus...
Pemerintah Belum Tentukan Pemegang Kendali Holding Bumn Perbankan

Pemerintah Belum Tentukan Pemegang Kendali Holding Bumn Perbankan

papar berkaitan - pada 6/11/2017 - jumlah : 355 hits
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan pembentukan holding BUMN Perbankan masih diselaraskan dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan Untuk itu BUMN tengah fokus berkoordinasi dengan OJ...
Ketua Iluni Ui Kalau Ketua Dpr Tak Mematuhi Hukum Bagaimana Rakyatnya

Ketua Iluni Ui Kalau Ketua Dpr Tak Mematuhi Hukum Bagaimana Rakyatnya

papar berkaitan - pada 17/11/2017 - jumlah : 203 hits
Tomy mengajak seluruh masyarakat Indonesia tak terkecuali petinggi Partai Golkar untuk memberikan informasi ke KPK jika mengetahui keberadaan Novanto Apabila telah ditangkap KPK Tomy meminta Setnov menghadapi kasusnya dengan gentle di penga...
Pakar Hukum Hak Imunitas Anggota Dpr Tak Berlaku Untuk Kasus Korupsi

Pakar Hukum Hak Imunitas Anggota Dpr Tak Berlaku Untuk Kasus Korupsi

papar berkaitan - pada 14/11/2017 - jumlah : 337 hits
Refly menjelaskan hak imunitas anggota DPR yang diatur dalam pasal 224 ayat 1 UU MD3 memiliki pengecualian Hak imunitas itu kata Refly tidak berlaku jika anggota DPR membuka perkara yang dinyatakan tertutup ke publik dan terlibat tindak pid...
Hukum Menyambung Rambut Dalam Islam Boleh Ke Tidak

Hukum Menyambung Rambut Dalam Islam Boleh Ke Tidak

papar berkaitan - pada 12/11/2017 - jumlah : 734 hits
Assalamualaikum w b tHukum Menyambung Rambut Dalam Islam Boleh Ke Tidak Dalam dunia yang serba maju ini pelbagai perkara yang mampu dilakukan terutamanya untuk kelihatan cantik Tawaran produk produk dan barang kecantikam kian mendapat tempa...
6334 Islam Dan Hukum Karma

6334 Islam Dan Hukum Karma

papar berkaitan - pada 12/11/2017 - jumlah : 2724 hits
Wahai Tuhanku demi nikmat nikmat yang Engkau kurniakan kepadaku supaya aku tidak akan menjadi penyokong kepada golongan yang bersalah Apabila dikatakan kepada mereka Marilah kamu kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul...
Fahri Hamzah Sebut Jokowi Sedang Merusak Fondasi Hukum Kpk

Fahri Hamzah Sebut Jokowi Sedang Merusak Fondasi Hukum Kpk

papar berkaitan - pada 13/11/2017 - jumlah : 316 hits
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyangkutpautkan Presiden Joko Widodo untuk mengintervensi hukum di Indonesia Menurutnya Presiden telah secara tidak langsung merusak fondasi hukum di KPK
Ringgit Rebounds As Us Dollar Weakens Despite Progress In Trade Talks

Ha Ha Ha Tiba Tiba Ada Line Jalan Di Lokasi Pelajar Upsi Maut

Adik Dah Pergi Tapi Nama Tetap Disebut Luahan Abang Meruntun Jiwa

Realme P3 Ultra Akan Tiba Di Malaysia 16 Jun Ini

Tng E Wallet The Quiet Enabler Behind Malaysia S Favorite Slot Routines

Waspada Taktik Penipuan Jualan Anak Pokok Buah Ceri Dan Tembikai Yang Menyalahgunakan Nama Serta Logo Mardi

Kurung 3 Lelaki Dalam Pangsapuri Empat Penjaga Ditahan

Rahma Rahmi Rindu Tanpa Jeda Chord


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Petua Kurus Dalam Masa Singkat Mudah Rahsia Turun Berat Badan Tanpa Stress

No You Re Not Crazy Setting Boundaries With Your Spouse S Family

Hari Lautan Sedunia Bahtera Bidong Dalam Sorotan Kajian Saintifik Dan Sejarah Maritim Nusantara

15 Resipi Jus Beetroot Dan Manfaat Kesihatan Untuk Diamalkan

Drama Pasca Kau Pergi

Dapat Hadiah Beg Cantik Dari Blogger Kak Sa