Djarot Desak Dprd Dki Selesaikan Raperda Reklamasi

Djarot Desak Dprd Dki Selesaikan Raperda Reklamasi

pada 14/9/2017 - jumlah : 256 hits
Djarot mengatakan pihaknya tidak akan bergeming dengan syarat kontribusi tambahan sebesar 15 persen Walaupun terjadi penolakan dari DPRD DKI Jakarta dengan adanya pasal tersebut
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Pembahasan Perda Reklamasi Tunggu Keputusan Pimpinan Dprd Dki

Pembahasan Perda Reklamasi Tunggu Keputusan Pimpinan Dprd Dki

papar berkaitan - pada 14/9/2017 - jumlah : 243 hits
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan kini keputusan melanjutkan pembahasan berada di Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi Karena pihak eksekutif telah mengirimkan surat sebanyak tiga kali terkait kelanjutan pembahas...
Ingin Lanjutkan Pembahasan Raperda Reklamasi Pemprov Dki Tunggu Kpk

Ingin Lanjutkan Pembahasan Raperda Reklamasi Pemprov Dki Tunggu Kpk

papar berkaitan - pada 6/9/2017 - jumlah : 280 hits
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan pengerjaan reklamasi memerlukan landasan aturan Sementara pembahasan Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Zonasi Wilay...
Ingin Gubernur Dki Dipilih Dprd Djarot Dinilai Buat Mundur Demokrasi

Ingin Gubernur Dki Dipilih Dprd Djarot Dinilai Buat Mundur Demokrasi

papar berkaitan - pada 21/9/2017 - jumlah : 334 hits
Djarot mengusulkan perubahan UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota NKRI Salah satu usulannya adalah pemilihan Gubernur DKI Jakarta tidak lagi menggunakan sistem pemilihan umum Namun dipilih oleh DPRD berdasar usul...
Lambat Bahas Perda Hak Keuangan Kenaikan Tunjangan Dprd Dki Terancam Gagal

Lambat Bahas Perda Hak Keuangan Kenaikan Tunjangan Dprd Dki Terancam Gagal

papar berkaitan - pada 19/9/2017 - jumlah : 266 hits
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD perda turunan yang mengatur kenaikan tunjangan itu harus selesai dalam 3 bulan sejak Peraturan Pemerintah itu diundangkan pada ...
Mou Dengan Perumnas Djarot Sebut Di Dki Haruis Banyak Rusun Bukan Rumah Tapak

Mou Dengan Perumnas Djarot Sebut Di Dki Haruis Banyak Rusun Bukan Rumah Tapak

papar berkaitan - pada 9/9/2017 - jumlah : 246 hits
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani kesepakatan dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional Penanda tanganan kesepakatan itu berupa rencana pembelian rusun yang dibangun oleh Perum Perumnas oleh Pemprov DKI
Dprd Dki Minta Aturan Larangan Mobil Tanpa Garasi Disosialisasikan Selama 1 Tahun

Dprd Dki Minta Aturan Larangan Mobil Tanpa Garasi Disosialisasikan Selama 1 Tahun

papar berkaitan - pada 14/9/2017 - jumlah : 323 hits
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Wiliam Yani mengatakan aturan tersebut memang sudah lama ada Namun belum semua masyarakat mengetahui mengenai aturan tersebut Untuk itu dia menyarankan agar aturan itu disosialisasikan selama setahun ke...
Dprd Dki Jakarta Tak Yakin Surat Sakti Pak Rt Efektif

Dprd Dki Jakarta Tak Yakin Surat Sakti Pak Rt Efektif

papar berkaitan - pada 14/9/2017 - jumlah : 231 hits
Selain itu Pemprov DKI Jakarta belum pernah menerapkan sistem larangan memiliki mobil tanpa garasi sebelumnya Sehingga politisi PDI Perjuangan ini menyarankan agar melakukan sosialisasi selama satu tahun
Kasus Deborah Dprd Dki Minta Izin Rs Mitra Keluarga Dicabut

Kasus Deborah Dprd Dki Minta Izin Rs Mitra Keluarga Dicabut

papar berkaitan - pada 11/9/2017 - jumlah : 243 hits
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Veri Yonnevil mengatakan permintaan investigasi sudah diberikan saat kematian Deborah ramai di media sosial Bahkan mereka tidak segan mencabut izin operasi mereka
Djarot Tak Masalah Dki Tidak Dapat Wtp Dari Bpk

Djarot Tak Masalah Dki Tidak Dapat Wtp Dari Bpk

papar berkaitan - pada 15/9/2017 - jumlah : 242 hits
Djarot tak masalah DKI tidak dapat WTP dari BPK Namun Djarot tetap bermimpi agar Ibu Kota mendapat WTP sesuai dengan fakta tanpa ada rekayasa
Salam Dalam Salat Jenazah Sekali Atau Dua Kali

10 Praktik Keberlanjutan Yang Wajib Diterapkan Di Tahun 2025

Whatsapp Tak Lagi Sokong Peranti Android Lama Mulai 1 Januari 2025

Melawat Ke Sand Dunes Di Tottori Jepun

10 Perusahaan Rental Mobil Pontianak Resmi Update 2025

Nigeria Tragedi Rempuhan Sempena Agihan Makanan Pra Krismas Ragut 67 Nyawa

Helikopter Terhempas Di Hospital Di Turkiye Empat Maut

Pelajari Kesalahan Trader Pemula Untuk Persiapan Trading Profit Maksimal 2025


echo '';
5 Insiden Jalan Sesak Yang Berlaku Lebih 24 Jam Durasinya

Senarai Lagu Tugasan Konsert Minggu 6 Gegar Vaganza 2024 Musim 11

Keputusan Markah Peserta Konsert Minggu 5 Gegar Vaganza 2024 Musim 11

10 Filem Drama Seram Melayu Berhantu Terbaru 2024 2025 Mesti Tonton

One In A Million 2024 Senarai Peserta Juri Format Pemarkahan Hadiah Dan Segala Info Saksikan Live Di TV3 Malaysia Dan Tonton Calpis Soda OIAM


Tanah Melayu Sg Baru Diambil W Azizah Jual B Putih

Watercolor Apartment For A Young Family With A Maine Coon

10 Myanmar Nationals Found In Car After Crash

Actress S Car Household Items To Be Auctioned Tomorrow To Pay Off Debt

Muslims May Wish Non Muslims On Religious Holidays Says Penang Mufti

The Benefits Of A Learning Management System For Every Organization