Djarot Desak Dprd Dki Selesaikan Raperda Reklamasi

Djarot Desak Dprd Dki Selesaikan Raperda Reklamasi

pada 14/9/2017 - jumlah : 300 hits
Djarot mengatakan pihaknya tidak akan bergeming dengan syarat kontribusi tambahan sebesar 15 persen Walaupun terjadi penolakan dari DPRD DKI Jakarta dengan adanya pasal tersebut
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Pembahasan Perda Reklamasi Tunggu Keputusan Pimpinan Dprd Dki

Pembahasan Perda Reklamasi Tunggu Keputusan Pimpinan Dprd Dki

papar berkaitan - pada 14/9/2017 - jumlah : 268 hits
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan kini keputusan melanjutkan pembahasan berada di Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi Karena pihak eksekutif telah mengirimkan surat sebanyak tiga kali terkait kelanjutan pembahas...
Ingin Lanjutkan Pembahasan Raperda Reklamasi Pemprov Dki Tunggu Kpk

Ingin Lanjutkan Pembahasan Raperda Reklamasi Pemprov Dki Tunggu Kpk

papar berkaitan - pada 6/9/2017 - jumlah : 295 hits
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan pengerjaan reklamasi memerlukan landasan aturan Sementara pembahasan Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Zonasi Wilay...
Ingin Gubernur Dki Dipilih Dprd Djarot Dinilai Buat Mundur Demokrasi

Ingin Gubernur Dki Dipilih Dprd Djarot Dinilai Buat Mundur Demokrasi

papar berkaitan - pada 21/9/2017 - jumlah : 359 hits
Djarot mengusulkan perubahan UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota NKRI Salah satu usulannya adalah pemilihan Gubernur DKI Jakarta tidak lagi menggunakan sistem pemilihan umum Namun dipilih oleh DPRD berdasar usul...
Lambat Bahas Perda Hak Keuangan Kenaikan Tunjangan Dprd Dki Terancam Gagal

Lambat Bahas Perda Hak Keuangan Kenaikan Tunjangan Dprd Dki Terancam Gagal

papar berkaitan - pada 19/9/2017 - jumlah : 289 hits
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD perda turunan yang mengatur kenaikan tunjangan itu harus selesai dalam 3 bulan sejak Peraturan Pemerintah itu diundangkan pada ...
Mou Dengan Perumnas Djarot Sebut Di Dki Haruis Banyak Rusun Bukan Rumah Tapak

Mou Dengan Perumnas Djarot Sebut Di Dki Haruis Banyak Rusun Bukan Rumah Tapak

papar berkaitan - pada 9/9/2017 - jumlah : 269 hits
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani kesepakatan dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional Penanda tanganan kesepakatan itu berupa rencana pembelian rusun yang dibangun oleh Perum Perumnas oleh Pemprov DKI
Dprd Dki Minta Aturan Larangan Mobil Tanpa Garasi Disosialisasikan Selama 1 Tahun

Dprd Dki Minta Aturan Larangan Mobil Tanpa Garasi Disosialisasikan Selama 1 Tahun

papar berkaitan - pada 14/9/2017 - jumlah : 336 hits
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Wiliam Yani mengatakan aturan tersebut memang sudah lama ada Namun belum semua masyarakat mengetahui mengenai aturan tersebut Untuk itu dia menyarankan agar aturan itu disosialisasikan selama setahun ke...
Dprd Dki Jakarta Tak Yakin Surat Sakti Pak Rt Efektif

Dprd Dki Jakarta Tak Yakin Surat Sakti Pak Rt Efektif

papar berkaitan - pada 14/9/2017 - jumlah : 255 hits
Selain itu Pemprov DKI Jakarta belum pernah menerapkan sistem larangan memiliki mobil tanpa garasi sebelumnya Sehingga politisi PDI Perjuangan ini menyarankan agar melakukan sosialisasi selama satu tahun
Kasus Deborah Dprd Dki Minta Izin Rs Mitra Keluarga Dicabut

Kasus Deborah Dprd Dki Minta Izin Rs Mitra Keluarga Dicabut

papar berkaitan - pada 11/9/2017 - jumlah : 273 hits
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Veri Yonnevil mengatakan permintaan investigasi sudah diberikan saat kematian Deborah ramai di media sosial Bahkan mereka tidak segan mencabut izin operasi mereka
Djarot Tak Masalah Dki Tidak Dapat Wtp Dari Bpk

Djarot Tak Masalah Dki Tidak Dapat Wtp Dari Bpk

papar berkaitan - pada 15/9/2017 - jumlah : 267 hits
Djarot tak masalah DKI tidak dapat WTP dari BPK Namun Djarot tetap bermimpi agar Ibu Kota mendapat WTP sesuai dengan fakta tanpa ada rekayasa
Malaysian Embassy In Bangkok Sealed After Myanmar Quakes

Trouble At Kl Tower Fahmi Fadzil Government And Lim Seong Hai Capital Subsidiary Sued For Rm1 Billion

Melaka Has Been Attracting Visitors For More Than Half A Millennia

Minister Be Civil When Posting On 3r Issues

Blogspot Migrate Ke Wordpress

Lina Nak Dengar Sangat Suara Abah Anak Oku Ini Cuba Berkomunikasi Dengan Ayahnya Bikin Sebak

Lawatan Presiden Cina Kominis

Koleksi Imej Sejarah Penemuan Mayat Manusia Gergasi


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Along Bakal Mati Syawal Ini

Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Mb Pahang Diadakan Di Dewan Dato Shahbandar Chini Pada 2 Syawal Ini

Bagaimanakah Biodiversiti Dapat Menjana Ekonomi

Blood Brothers Bara Naga Sinopsis Pelakon Trailer Filem

Penjaja Belon Bertindak Agresif Tolak Anggota Penguat Kuasa Dbkl

Nak Bantu Pun Sanusi Marah Akai Tak Dak