Djarot Desak Dprd Dki Selesaikan Raperda Reklamasi

Djarot Desak Dprd Dki Selesaikan Raperda Reklamasi

pada 14/9/2017 - jumlah : 230 hits
Djarot mengatakan pihaknya tidak akan bergeming dengan syarat kontribusi tambahan sebesar 15 persen Walaupun terjadi penolakan dari DPRD DKI Jakarta dengan adanya pasal tersebut
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Pembahasan Perda Reklamasi Tunggu Keputusan Pimpinan Dprd Dki

Pembahasan Perda Reklamasi Tunggu Keputusan Pimpinan Dprd Dki

papar berkaitan - pada 14/9/2017 - jumlah : 207 hits
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan kini keputusan melanjutkan pembahasan berada di Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi Karena pihak eksekutif telah mengirimkan surat sebanyak tiga kali terkait kelanjutan pembahas...
Ingin Lanjutkan Pembahasan Raperda Reklamasi Pemprov Dki Tunggu Kpk

Ingin Lanjutkan Pembahasan Raperda Reklamasi Pemprov Dki Tunggu Kpk

papar berkaitan - pada 6/9/2017 - jumlah : 260 hits
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan pengerjaan reklamasi memerlukan landasan aturan Sementara pembahasan Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Zonasi Wilay...
Ingin Gubernur Dki Dipilih Dprd Djarot Dinilai Buat Mundur Demokrasi

Ingin Gubernur Dki Dipilih Dprd Djarot Dinilai Buat Mundur Demokrasi

papar berkaitan - pada 21/9/2017 - jumlah : 298 hits
Djarot mengusulkan perubahan UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota NKRI Salah satu usulannya adalah pemilihan Gubernur DKI Jakarta tidak lagi menggunakan sistem pemilihan umum Namun dipilih oleh DPRD berdasar usul...
Lambat Bahas Perda Hak Keuangan Kenaikan Tunjangan Dprd Dki Terancam Gagal

Lambat Bahas Perda Hak Keuangan Kenaikan Tunjangan Dprd Dki Terancam Gagal

papar berkaitan - pada 19/9/2017 - jumlah : 227 hits
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD perda turunan yang mengatur kenaikan tunjangan itu harus selesai dalam 3 bulan sejak Peraturan Pemerintah itu diundangkan pada ...
Mou Dengan Perumnas Djarot Sebut Di Dki Haruis Banyak Rusun Bukan Rumah Tapak

Mou Dengan Perumnas Djarot Sebut Di Dki Haruis Banyak Rusun Bukan Rumah Tapak

papar berkaitan - pada 9/9/2017 - jumlah : 214 hits
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani kesepakatan dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional Penanda tanganan kesepakatan itu berupa rencana pembelian rusun yang dibangun oleh Perum Perumnas oleh Pemprov DKI
Dprd Dki Minta Aturan Larangan Mobil Tanpa Garasi Disosialisasikan Selama 1 Tahun

Dprd Dki Minta Aturan Larangan Mobil Tanpa Garasi Disosialisasikan Selama 1 Tahun

papar berkaitan - pada 14/9/2017 - jumlah : 305 hits
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Wiliam Yani mengatakan aturan tersebut memang sudah lama ada Namun belum semua masyarakat mengetahui mengenai aturan tersebut Untuk itu dia menyarankan agar aturan itu disosialisasikan selama setahun ke...
Dprd Dki Jakarta Tak Yakin Surat Sakti Pak Rt Efektif

Dprd Dki Jakarta Tak Yakin Surat Sakti Pak Rt Efektif

papar berkaitan - pada 14/9/2017 - jumlah : 203 hits
Selain itu Pemprov DKI Jakarta belum pernah menerapkan sistem larangan memiliki mobil tanpa garasi sebelumnya Sehingga politisi PDI Perjuangan ini menyarankan agar melakukan sosialisasi selama satu tahun
Kasus Deborah Dprd Dki Minta Izin Rs Mitra Keluarga Dicabut

Kasus Deborah Dprd Dki Minta Izin Rs Mitra Keluarga Dicabut

papar berkaitan - pada 11/9/2017 - jumlah : 216 hits
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Veri Yonnevil mengatakan permintaan investigasi sudah diberikan saat kematian Deborah ramai di media sosial Bahkan mereka tidak segan mencabut izin operasi mereka
Djarot Tak Masalah Dki Tidak Dapat Wtp Dari Bpk

Djarot Tak Masalah Dki Tidak Dapat Wtp Dari Bpk

papar berkaitan - pada 15/9/2017 - jumlah : 209 hits
Djarot tak masalah DKI tidak dapat WTP dari BPK Namun Djarot tetap bermimpi agar Ibu Kota mendapat WTP sesuai dengan fakta tanpa ada rekayasa
Nak Rasa Cromboloni Sedap Boleh Ke Flour Crown Jitra

Aku Ceraikan Isteri Ikut Kehendak Dia Sebab Dia Tak Pandai Buat Air Ikut Tekak Keturunan Kami

Buah Ciku 10 Khasiat Pelbagai Jenis Penyakit

Stop The Drip Stay Warm A Guide To Oil Tank Replacement Services

Kempen Pn Dijangka Menggila Selepas Usaha Serang Kerajaan Tak Berhasil

Don T Wait For A Leak Proactive Planning For Oil Tank Replacement

Kelantan Kereta Rumah Ditembak Suspek Diburu Polis

Harga Kesihatan Memastikan Suplemen Makanan Dilindungi Di Malaysia



5 Negara Yang Memilih Untuk Tidak Menggunakan Matawang Sendiri

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Aku Bukan Ustazah Slot Akasia TV3

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Bercakap Dengan Jun Slot DramaVaganza Astro Ria

5 Amalan Muslim Yang Sering Dijadikan Bahan Lawak di Malaysia

6 Fungsi Kereta Yang Sepatutnya Ada Tapi Tak Dijadikan Standard


Perasaan Bila Orang Namakan Kucing Mereka Dgn Nama Anda

How To Choose A Patent Lawyer In New York For Your Invention

Ai Text Humanizer Bridging The Gap Between Ai And Human Writing

Pas Anggap Terlalu Awal Bincang Pertukaran Mb Perlis

Khaled Loyal Umno Voter Base Is Shrinking

Perkampungan Sunnah Ke 9 Kangar Perlis