BABAB.NET

Pemimpin Jangan Terlalu Diistimewakan By Caleg Dpr Ri Partai Umma24 Ria

papar berkaitan - pada 29/1/2024 - jumlah : 189 hits
TIDAK MAU DIISTIMEWAKAN BY CALEG DPR RI PARTAI UMMAT24NO URUT 3

Nomor 3 Partai Ummat24 Dr M Rakib S H Partai Ummat24

papar berkaitan - pada 21/1/2024 - jumlah : 177 hits
salam dari Pekanbaru Dr Rakib No urut 3 Dapil II Riau Partai Ummat24Untuk DPR RI

Menuju Keluarga Bahagia Dr Rakib S H M Ag Lewat Partai Ummat24 Untu

papar berkaitan - pada 20/1/2024 - jumlah : 195 hits
SALAM KELUARGA HM RAKIB CALON DPR RI PARTAI UMMAT24 UNTUK DPR RI

Profil Maman Abdurrahman Dari Insinyur Lapangan Hingga Wakil Ketua Komisi Vii Dpr Ri

papar berkaitan - pada 13/1/2024 - jumlah : 174 hits
Maman Abdurrahman S T adalah salah satu wajah muda yang menarik perhatian di kancah politik nasional Ia merupakan anggota DPR RI periode 2018 2024 dari Partai Golongan Karya yang mewakili daerah pemilihan Kalimantan Barat I Ia juga dipercay...

Ganjar Ungkap Solusi Soal Ruu Perampasan Aset Yang Masih Jalan Di Tempat Dpr

papar berkaitan - pada 18/1/2024 - jumlah : 119 hits
Ganjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah

Komisi Iii Dpr Pengganti Firli Bahuri Di Kpk Harus Dipilih Melalui Pansel

papar berkaitan - pada 16/1/2024 - jumlah : 207 hits
Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi

Foto Buka Rapat Paripurna Puan Maharani Minta Anggota Dpr Tuntaskan Tugas Di Akhir Masa Jabatan

papar berkaitan - pada 16/1/2024 - jumlah : 216 hits
Menurut Puan DPR akan melanjutkan pembahasan 19 RUU yang saat ini masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I

Keajaiban Sifat Istiqomah By Caleg Dpr Ri Dr Rakib S H Pekanbaru

papar berkaitan - pada 13/1/2024 - jumlah : 165 hits
KEAJAIBAN ISTIQOMAH YANG MEMBAWA KEPADA KETENANGAN

Komisi Iii Dpr Desak Temuan Pungli Rp6 1 Miliar Di Rutan Kpk Segera Dibereskan Sangat Memprihatinkan

papar berkaitan - pada 16/1/2024 - jumlah : 225 hits
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik