Amnesty International Sebut Personel Tni Di Papua Langgar Uu


Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan pengerahan personel TNI dalam rangka operasi militer di Kabupaten Nduga, Papua, melanggar UU Pertahanan Negara.

"TNI tidak bisa digunakan begitu saja tanpa persetujuan DPR atau proses politik negara. Ini ada di UU Pertahanan," ujar Usman dalam konferensi pers di Grha Oikumene, Jakarta, Selasa (21/1).

Lihat juga: Mahfud MD: 6.000 Lebih Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Dicap Teroris

Dalam Pasal 14 ayat (4) UU tersebut menjelaskan pengerahan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman bersenjata harus mendapat persetujuan DPR. Hal itu, menurut Usman, tidak dilakukan oleh pemerintah.

Disebutkan Usman, UU Pertahanan memang menyebut presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI dalam keadaan memaksa. Namun presiden tetap harus mengajukan persetujuan kepada DPR paling lambat dalam waktu 2x24 jam. Itu diatur dalam Pasal 14 ayat (5) UU Pertahanan Negara.

Pasal 14 ayat (5) UU Pertahanan Negara berbunyi, "Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Presiden menghentikan pengerahan operasi militer".

Keberadaan personel TNI di Nduga sebelumnya mendapat kritik banyak pihak. Bupati Nduga Yairus Gwijangge sejak lama telah meminta kepada pemerintah agar segera menarik personel TNI di wilayahnya.

Bahkan Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge mengundurkan diri dari jabatannya beberapa waktu lalu karena pemerintah tak kunjung menarik personel TNI di Nduga.

Usman menuturkan pengerahan personel TNI harus dilakukan sesuai ketentuan untuk menjaga warga tetap kondusif. Menurutnya, pemerintah maupun aparat harus memastikan bahwa operasi militer itu tak berdampak pada kelangsungan hidup warga yang tinggal di dalamnya.

Lihat juga: Begini Tanggapan TPNPB - OPM

Sebab, sejak operasi militer di Nduga dan sejumlah wilayah di Papua pada Desember 2018 banyak warga justru memilih meninggalkan tempat tinggalnya dan mengungsi ke wilayah lain.

"Harus dilakukan dengan proporsional. Kalau memang mengejar KKB [Kelompok Kriminal Bersenjata], dipastikan masyarakat tidak terkena dampaknya karena tahun lalu warga yang mengungsi sampai ribuan kan," katanya.

Penanganan buruk pemerintah di Papua, lanjut Usman, juga terjadi saat pembatasan akses internet di tengah kerusuhan tahun lalu. Ia mencatat ada tiga kali pembatasan akses internet sepanjang 2019.

Alih-alih meredam kerusuhan yang terjadi, sikap itu justru dikatakan menyulitkan warga dan dunia usaha.

"Jadi harus proporsional. Masyarakat kan berhak menyampaikan informasi tapi langkah itu justru menyulitkan dan menjauhkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah," ucap Usman. (psp/fea)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200121220403-20-467442/amnesty-international-sebut-personel-tni-di-papua-langgar-uu

*) Foto: Aliansi Mahasiswa Papua, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

https://phaul-heger.blogspot.com/2020/01/amnesty-international-sebut-personel.html

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Fokus Jaga Papua Tni Sebut Berpotensi Direbut

Fokus Jaga Papua Tni Sebut Berpotensi Direbut

papar berkaitan - pada 26/1/2020 - jumlah : 565 hits
Jakarta CNN Indonesia Panglima Komando Armada I TNI Laksamana Muda Muhammad Ali mengatakan bahwa Natuna Ambalat dan Papua adalah titik masalah atau trouble spot wilayah perbatasan yang akan difokuskan Mengenai Papua dia menyebut salah satu ...
71 Anggota Tni Dikirim Ke Papua Untuk Perkuat Pengamanan

71 Anggota Tni Dikirim Ke Papua Untuk Perkuat Pengamanan

papar berkaitan - pada 20/1/2020 - jumlah : 190 hits
Kodam XIV Hasanuddin mengirim puluhan aparat teritorial yang terdiri dari para Bintara Pembina Desa dan Komandan Rayon Militer ke Papua Mereka akan ditempatkan di Kodam XVII Cendrawasih dan Kodam XVIII Kasuari Mereka bertugas kurang lebih s...
Pdip Sebut Kpk Langgar Uu Ada Oknum Mau Hancurkan Partai

Pdip Sebut Kpk Langgar Uu Ada Oknum Mau Hancurkan Partai

papar berkaitan - pada 16/1/2020 - jumlah : 173 hits
DPP PDIP menilai upaya penggeledahan kantor DPP PDI Perjuangan oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi pada 9 Januari 2020 melanggar Rencana penggeledahan diketahui terkait kasus OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang juga menyeret nama kader...
Tni Sebut Kapal Nelayan Dan Coast Guard China Sudah Keluar Dari Zee Indonesia

Tni Sebut Kapal Nelayan Dan Coast Guard China Sudah Keluar Dari Zee Indonesia

papar berkaitan - pada 9/1/2020 - jumlah : 235 hits
Kapal kapal China yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna Utara Kepulauan Riau sudah keluar dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Sisriadi
Amnesty International Kritik Pemkot Depok Razia Indekos Dan Apartemen Cegah Lgbt

Amnesty International Kritik Pemkot Depok Razia Indekos Dan Apartemen Cegah Lgbt

papar berkaitan - pada 15/1/2020 - jumlah : 158 hits
Amnesty International pun meminta pemerintah mencabut semua aturan yang mendiskriminasi dan mengkriminalisasi kelompok minoritas gender dan orientasi seksual tertentu RKUHP juga harus mencegah diterbitkannya aturan aturan semacam itu
Komnas Ham Sebut Bicara Soal Papua Harus Hati Hati

Komnas Ham Sebut Bicara Soal Papua Harus Hati Hati

papar berkaitan - pada 27/1/2020 - jumlah : 237 hits
JAKARTA Komisi Hak Asasi Manusia menyebut persoalan Papua yang belakangan ini gencar dibicarakan publik mestinya semua elemen harus bisa lebih berhati hati dalam menyampaikan informasi soal Papua Demikian ketua Komnas HAM RI Otto Nur Abdull...
Prabowo Sebut Tak Hanya China Yang Langgar Wilayah Di Natuna

Prabowo Sebut Tak Hanya China Yang Langgar Wilayah Di Natuna

papar berkaitan - pada 21/1/2020 - jumlah : 242 hits
Namun Prabowo merahasiakan negara mana saja yang dia maksud Dia hanya menggunakan istilah beberapa negara
Golkar Sebut Gerindra Dan Pks Penyebab Pemilihan Wagub Dki Tak Kunjung Usai

Golkar Sebut Gerindra Dan Pks Penyebab Pemilihan Wagub Dki Tak Kunjung Usai

papar berkaitan - pada 8/1/2020 - jumlah : 202 hits
Dia mengungkapkan sejauh ini belum ada lobi lobi dari PKS dan Gerindra kepada fraksi lain di DPRD Sebab dua partai tersebut belum memutuskan dua nama sebagai kandidat Wagub
Istana Sebut Kunjungan Jokowi Sinyal Negara Hadir Tangani Isu Natuna

Istana Sebut Kunjungan Jokowi Sinyal Negara Hadir Tangani Isu Natuna

papar berkaitan - pada 8/1/2020 - jumlah : 225 hits
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Natuna untuk menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak boleh diganggu Menurut dia Jokowi memberi perhatian serius terhadap masalah yang terjadi di p...
How Does Private Equity Actually Work

Boost Your Seo With Ahrefs Dr Links 50 Off Today

Pondok Abuya

Tiga Maut Manakala Tiga Lagi Cedera Dalam Kemalangan Di Kilometer 50 7 Lpt1 Arah Kuantan Petang Tadi

Muslims In Malaysia To Celebrate Hari Raya On March 31

50 Member Relief Team To Myanmar To Remain For Up To 2 Weeks

Amalan Sunnah Hari Raya Aidilfitri

Hiburan Netizen Berang Lihat Lelaki Kasari Wanita Gara Gara Terlanggar Ahli Keluarga


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


33 Lagi Maut Gaza Bermandikan Darah Pada Aidilfitri

Beyond Adolescence Parental Involvement In Bridging The Digital Divide

Selamat Hari Raya Aidilfitri Dari Saya Dan Pelajar Smka Naim Lil

The Great Emu War Australia S Unconventional Battle

How The World Can Keep Trump 2 0 In Check

Let Syawal Symbolise Unity Gratitude To The Divine