BABAB.NET

Ketum Pbnu Soal Ormas Keagamaan Dapat Izin Tambang Segera Kami Tangkap Peluang Itu Wong Butuh

papar berkaitan - pada 6/6/2024 - jumlah : 91 hits
Ketum PBNU Gus Yahya menyambut baik kebijakan organisasi masyarakat keagamaan yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan dari Jokowi

Video Menko Luhut Akui Izin Tambang Untuk Ormas Rawan Timbulkan Konflik

papar berkaitan - pada 5/6/2024 - jumlah : 107 hits
Luhut memastikan bahwa izin pengelolaan tambang ini diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah

Pgi Ingatkan Ormas Keagamaan Tak Lupa Bina Umat Bila Sudah Dapat Izin Kelola Tambang

papar berkaitan - pada 3/6/2024 - jumlah : 128 hits
Gomar mengingatkan agar ormas keagamaan tidak mengesampingkan tugas dan fungsi utamanya dalam membina umat serta tidak terkooptasi oleh mekanisme pasar

Ini Daftar Ormas Keagamaan Yang Dapat Jatah Tambang Iupk Dari Jokowi

papar berkaitan - pada 3/6/2024 - jumlah : 123 hits
IUPK yang dikuasai oleh Badan Usaha milik ormas keagamaan tidak boleh dipindahtangankan

Jokowi Beri Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang Pgi Ingatkan Tugas Membina Umat

papar berkaitan - pada 6/6/2024 - jumlah : 117 hits
Meski menjadi langkah baik Pdt Gomar meyakini prakarsa Presiden Jokowi tidak mudah diimplementasikan

Ormas Keagamaan Dapat Izin Tambang Gus Yahya Bocorkan Pbnu Sudah Punya Desain Dan Jaringan

papar berkaitan - pada 6/6/2024 - jumlah : 107 hits
Gus Yahya meyakinkan PBNU punya sumber daya untuk kelola pertambangan

Video Penjelasan Menteri Bahlil Izin Tambang Ke Ormas Keagamaan Upaya Balas Budi

papar berkaitan - pada 11/6/2024 - jumlah : 134 hits
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat dengan Komisi VI DPR Selasa

Sekjen Pan Dukung Sikap Ketua Umum Muhammadiyah Soal Izin Tambang Ormas Keagamaan

papar berkaitan - pada 15/6/2024 - jumlah : 196 hits
Sekjen PAN Eddy Soeparno mengapresiasi sikap Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir mengenai izin tambang untuk Ormas Keagamaan

Pbnu Nilai Aturan Ormas Keagamaan Kelola Tambang Tak Perlu Jadi Polemik

papar berkaitan - pada 15/6/2024 - jumlah : 131 hits
Kebijakan tersebut dinilai seharusnya tidak perlu menjadi polemik