1 April 2019 Djp Tetapkan Aturan Perlakuan Pajak Pedagang Online


Sebuah informasi mengenai sosialisasi pemberlakuan aturan terbaru mengenai Aturan Perlakuan Pajak Pedagang Online bagi para pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik baru saja diumumkan dalam rilis pers yang dimuat melalui laman website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia.
Menurut Menteri Keuangan bahwa aturan mengenai ini sudah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Hal ini dilakukan pemerintah demi memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.
Aturan Perlakuan Pajak Pedagang Online Penting untuk diketahui bahwa Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce. Pengaturan yang dimuat dalam PMK-210 ini semata-mata terkait tata cara dan prosedur pemajakan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional.
Pokok-pokok pengaturan dalam PMK-210 ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace
Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia platform marketplace; Apabila belum memiliki NPWP, dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace; Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, serta Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Kewajiban penyedia platform marketplace
Memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP; Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa; Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform. 3. Untuk diketahui, yang dimaksud dengan penyedia platform marketplace adalah pihak yang menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna platform dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli.
4. Penyedia platform marketplace yang dikenal di Indonesia antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku overthe-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace.
Bagi e-commerce di luar platform marketplace, pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPn BM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.
DITANDATANGANI MENTERI KEUANGAN Adapun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Pajak Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau dikenal dengan istilah E-Commerce ini ditandatangi langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kebijakan tersebut ditujukan untuk kegiatan e-commerce dalam daerah kepabeanan Indonesia dan berlaku mulai 1 April 2019.
Sebelum PMK-210 ini mulai berlaku efektif pada 1 April 2019, DJP akan melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku e-commerce, termasuk penyedia platform marketplace dan para pedagang yang menggunakan platform tersebut.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Aturan Perlakuan Pajak Pedagang Online dibuat dengan dua pertimbangan. Pertama, menjaga perlakuan pajak yang setara antara e-commerce dan perdagangan konvensional. Kedua, memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha e-commerce. Namun, aturan hanya berlaku untuk penyedia platfor marketplace, serta pedagang/penyedia jasa yang memiliki kegiatan usaha.
Dengan adanya Aturan Perlakuan Pajak Pedagang Online ini, penyedia platform marketplace wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam PMK mengenai batasan pengusaha kecil PPN; dan melaksanakan ketentuan PPh sesuai peraturan perundang-undang di bidang PPh.
Untuk mendapatkan salinan Aturan Perlakuan Pajak Pedagang Online yang termuat dalam PMK-210 ini dan informasi lain seputar perpajakan serta berbagai program dan layanan yang disediakan DJP, kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500 200.
Sumber:
http://www.pajak.go.id/peraturan-perlakuan-perpajakan-e-commerce-terbit-tingkatkan-kepastian-dan-keadilan-bagi-semua-pelaku https://katadata.co.id/berita/2019/01/11/sri-mulyani-teken-aturan-pajak-e-commerce-termasuk-dagang-via-medsos The post 1 April 2019, DJP Tetapkan Aturan Perlakuan Pajak Pedagang Online appeared first on Blogger Borneo Network.


Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

https://bloggerborneo.com/aturan-perlakuan-pajak-pedagang-online/

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Ini Bocoran Aturan Ojek Online Yang Akan Dilucurkan April 2019

Ini Bocoran Aturan Ojek Online Yang Akan Dilucurkan April 2019

papar berkaitan - pada 6/1/2019 - jumlah : 20 hits
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh pihak terkait duduk bersama dan membahas regulasi tersebut Adapun pihak yang dilibatkan adalah asosiasi ojol dan pihak aplikator
Cara Membuat Paspor Online 2019

Cara Membuat Paspor Online 2019

papar berkaitan - pada 10/1/2019 - jumlah : 66 hits
tips mudah kamu hendak merencanakan liburan atau hendak berpergian ke luar negeri salah satu berkas penting yang tidak boleh kamu lupakan yaitu adalah paspor karena pasport adalah tanda pengenal yang sahyang dibutuhkan bila kamu mau melanco...
Kementerian Keuangan Revisi Aturan Kredit Pajak Luar Negeri Ini Rinciannya

Kementerian Keuangan Revisi Aturan Kredit Pajak Luar Negeri Ini Rinciannya

papar berkaitan - pada 10/1/2019 - jumlah : 32 hits
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan aturan ini untuk meningkatkan kemudahan dan kepastian terkait kredit pajak luar negeri
Agrobazaar Online Challenge 2019 Berita Baik Untuk Pelajar Ipt Yang Suka Berniaga

Agrobazaar Online Challenge 2019 Berita Baik Untuk Pelajar Ipt Yang Suka Berniaga

papar berkaitan - pada 2/1/2019 - jumlah : 64 hits
Hi Korang Ni kak lily nak kongsikan kepada adik adik di universiti di luar sana ni Adik adik yang minat berniaga dan ingin mendapatkan pengalaman menjalankan perniagaan sendiri dan yang penting untuk menambahkan pendapatan korang patut sert...
Agrobazaar Online Challenge 2019 Tawar Hadiah Sehingga Rm200 000 00

Agrobazaar Online Challenge 2019 Tawar Hadiah Sehingga Rm200 000 00

papar berkaitan - pada 4/1/2019 - jumlah : 95 hits
Berita gembira buat anda yang bergelar pelajar yang meminati bidang perniagaan secara dalm talian Anda amat dialu alukan untuk menyertai Agrobazaar Online Challenge 2019 Agrobazaar Online Challenge 2019 bertujuan untuk memberi pendedahan ke...
Aturan Pajak E Commerce Terbit Salah Satunya Penjual Wajib Punya Npwp

Aturan Pajak E Commerce Terbit Salah Satunya Penjual Wajib Punya Npwp

papar berkaitan - pada 12/1/2019 - jumlah : 22 hits
Pemerintah resmi mengeluarkan aturan pajak bisnis jual beli daring atau e commerce yang mulai berlaku pada 1 April 2019 Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 PMK 010 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi ...
Menhub Budi Ingin Aturan Ojek Online Untungkan Pengemudi Dan Penumpang

Menhub Budi Ingin Aturan Ojek Online Untungkan Pengemudi Dan Penumpang

papar berkaitan - pada 12/1/2019 - jumlah : 9 hits
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap peraturan tentang ojek online akan menguntungkan pengemudi dan penumpang Untuk itu aturan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan azas keadilan dan keselamatan berkendara
Sri Mulyani Aturan E Commerce Bukan Untuk Memungut Pajak

Sri Mulyani Aturan E Commerce Bukan Untuk Memungut Pajak

papar berkaitan - pada 16/1/2019 - jumlah : 13 hits
Dia menjelaskan aturan tersebut untuk memberikan kepastian usaha Sehingga para pelaku usaha kecil terutama bagi mereka yang baru memulai bisnis di platform e commerce agar tak perlu cemas sebab pengusaha dengan penghasilan di bahwa PTKP dan...

Allahuakbar Pengurus Jena Zah Kongsi Keajaiban Saat Mandikan Tahfiz Muda Me Ninggal Akibat H1v

Puji Serangan Di Nz Seorang Lelaki Dipecat Dan Dihalau Pulang Ke Negara Asal

Tahukah Anda Simbol E Bukan Bermaksud Minyak Habis

Malaikat Berjaya Dirakam Cctv

Sinopsis Cinta Non Grata

Rashidi Ishak Dan Vanidah Imran Bukan Lagi Suami Isteri

Haziq Disahkan Meninggal Dunia Susulan Serangan Masjid Christchurch

Tiada Unsur Babi Dalam Meatball Ikea Malaysia



Resepi Kuih Nagasari Jagung Paling Sedap dan Senang

Sejarah Ringkas Gerakan Taliban di Afghanistan

Resepi Kuih Lompat Tikam Paling Lazat

5 Senaman Wajib Untuk Besarkan Otot Dada Dengan Cepat

Biodata Daler Yusuf Pelakon Drama Encik Imam Ekspres


Maggi Kpm Mulakan Pencarian Chef Muda Berbakat

Sihir Yang Melenyapkan Harta Benda Dan Kekayaan

Kena Sabar Dengan Perangai Isteri

81 Netizen Setuju Tik Tok Bigo Wechat Diharamkan Berbanding Pubg

After The Christchurch Mosque Massacre We Still Want The Death Penalty Banned

Jenazah Haziq Dikebumikan Selepas Zohor