BABAB.NET

Dpr Fokus Bahas 17 Ruu Puan Pembangunan Nasional Menyeluruh Jadi Prioritas

papar berkaitan - pada 19/8/2024 - jumlah : 192 hits
RUU tersebut masih di tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi komisi terkait

Video Amarah Mahfud Anggap Dpr Pemerintah Tak Sopan Ngebut Bahas Ruu Pilkada

papar berkaitan - pada 25/8/2024 - jumlah : 112 hits
Mahfud MD kesal dengan langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ngebut bahas RUU Pilkada setelah adanya putusan MK

Penampakan Pagar Pagar Dpr Yang Jebol Dan Rusak Usai Demo Tolak Ruu Pilkada

papar berkaitan - pada 23/8/2024 - jumlah : 115 hits
Total sebanyak empat pagar DPR jebol oleh demonstran yang menolak pengesahan RUU Pilkada

Kasus Cacar Monyet Meningkat Puan Minta Pemerintah Siapkan Proteksi Maksimal Bagi Rakyat

papar berkaitan - pada 20/8/2024 - jumlah : 150 hits
Mengingat virus cacar monyet bukanlah penyakit sembarangan

Ketua Dpr Puan Maharani Imbau Masyarakat Waspada Penularan Virus Cacar Monyet

papar berkaitan - pada 20/8/2024 - jumlah : 86 hits
Menurut Puan edukasi dan kesadaran masyarakat harus gencar dilakukan terkait informasi wabah Mpox tersebut

Video Dpr Tunda Rapat Paripurna Pengesahan Ruu Pilkada 2024 Kejutan Alasannya

papar berkaitan - pada 22/8/2024 - jumlah : 133 hits
Seharusnya rapat tersebut dilakukan hari ini Kamis pukul 9 30 wib

Foto Tok Dpr Pemerintah Dan Kpu Akhirnya Setujui Draf Revisi Pkpu Pilkada Sesuai Putusan Mk

papar berkaitan - pada 25/8/2024 - jumlah : 132 hits
Komisi Pemilihan Umum RI dan Pemerintah dengan Komisi II DPR menyetujui penetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi

Ombudsman Temukan Pelanggaran Pada Pengamanan Demo Tolak Ruu Pilkada Di Dpr

papar berkaitan - pada 26/8/2024 - jumlah : 102 hits
Ombudsman menemukan beberapa demonstran mengalami luka luka diduga dipukul oknum kepolisian

Sidang Tahunan Ketua Dpr Puan Maharani Pamer Capaian Pembentukan 126 Undang Undang

papar berkaitan - pada 16/8/2024 - jumlah : 98 hits
Maka dalam membentuk Undang Undang harus dilakukan meaningful participation