Pemerintah Dpr Diminta Tak Bahas Hal Kontroversial Di Ruu Pemilu

pada 20/5/2017 - jumlah : 345 hits
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini meminta pemerintah dan DPR tidak membahas persoalan kontroversoal dalam RUU Pemilu Titi menyarankan agar pemerintah dan DPR fokus pada pembahasan yang bersifat substan...

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini

Pansus Dan Pemerintah Sepakati 10 Dari 14 Isu Krusial Ruu Pemilu

papar berkaitan - pada 25/5/2017 - jumlah : 328 hits
Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan pengambilan keputusan empat isu krusial lagi terpaksa ditunda Rencananya empat isu tersebut akan diputuskan pada hari Senin mendatang

Pansus Ruu Pemilu Rahasiakan Dapil Yang Mau Ditambah Kursinya Di Dpr

papar berkaitan - pada 17/5/2017 - jumlah : 283 hits
Pansus RUU Pemilu rahasiakan dapil yang mau ditambah kursinya di DPR Dia juga yakin bahwa penambahan kursi ini tidak akan memberatkan APBN Sebab dia memperkirakan satu anggota DPR per tahun hanya butuh dana Rp 1 miliar Sehingga penambahan a...

Pemerintah Diminta Selesaikan Masalah Di Sektor Panas Bumi Ri

papar berkaitan - pada 17/5/2017 - jumlah : 378 hits
Pemerintah diminta untuk menyelesaikan sengketa usaha panas bumi di Indonesia Sebab aset aset yang ada di proyek PLTP merupakan milik negara

Usulan Penambahan Kursi Pimpinan Dpr Tunggu Pemerintah Setuju

papar berkaitan - pada 24/5/2017 - jumlah : 353 hits
Supratman Andi Agtas pembahasan wacana penambahan kursi pimpinan DPR MPR dan DPD dalam RUU MD3 terus berlangsung Nantinya pimpinan MPR diusulkan menjadi 11 kursi sementara DPR menjadi 7 kursi dan DPD ada 5 kursi

Pembahasan Ruu Pemilu Berlarut Diduga Ada Transaksi Kepentingan

papar berkaitan - pada 20/5/2017 - jumlah : 338 hits
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mempertanyakan lamanya penggodokan Rancangan Undang undang Pemilu di DPR Berdasarkan rencana RUU Pemilu harusnya selesai pada akhir bulan Mei ini

Hanya Dihadiri 2 Anggota Panja Pembahasan Ruu Kuhp Di Dpr Ditunda

papar berkaitan - pada 22/5/2017 - jumlah : 379 hits
Ketua Panja Revisi Undang Undang KUHP Benny K Harman menunda pembahasan lanjutan revisi UU tersebut hingga Rabu Penundaan ini dikarenakan sejumlah anggota tengah mengikuti agenda di partai politik

Ingin Dibubarkan Pemerintah Hti Curhat Ke Fadli Zon Di Dpr

papar berkaitan - pada 10/5/2017 - jumlah : 387 hits
Perwakilan Hizbut Tahrir Indonesia mengadukan rencana pembubaran organisasi mereka ke Wakil Ketua DPR Fadli Zon pagi ini Kepada Fadli juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto menegaskan rencana pemerintah membubarkan HTI tidak memiliki dasar...

Pansus Ruu Pemilu Sepakat Kpu Bawaslu Dibuat Permanen

papar berkaitan - pada 24/5/2017 - jumlah : 386 hits
Pansus RUU Pemilu bersama pemerintah telah sepakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu hingga tingkat kabupaten kota menjadi institusi permanen Tujuannya untuk memperkuat kelembagaan KPU dan Bawaslu

Pemerintah Tegaskan Tolak Usulan Dana Saksi Pemilu Masuk Apbn

papar berkaitan - pada 24/5/2017 - jumlah : 310 hits
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku keberatan atas usul dana saksi dibebani negara melalui APBN Besarnya dana sampai Rp 10 triliun menjadi beban berat bagi negara Kondisi ini segera didiskusikan dengan Kementerian Keuangan