Makin Ruwet Gegara Ini Demokrat Tak Bakal Bisa Ikut Pilkada Dan Pemilu 2024

---

 Permasalahan soal kudeta Partai Demokrat terus melebar, bahkan isunya kian meruak hingga pesta demokrasi Pilkada dan Pemilu 2024 mendatang.


Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengungkapkan kekhawatirannya karena ada kemungkinan partai yang dinaunginya terancam tidak bisa ikut dalam pesta demokrasi Pilkada dan Pemilu 2024 nanti.




Perasaan risau itu muncul setelah isu adanya kudeta Partai Demokrat yang dibeberkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono.


Pasalnya, kata Riefky, isu tersebut berpotensi memecah belah pandangan para kader Demokrat, bahkan memiliki risiko terjadi dualisme internal partai.


Riefky menjelaskan, bila kemungkinan buruk itu terjadi, maka partai Demokrat bakal dianggap tidak sah oleh negara.


Selanjutnya setelah dianggap ilegal alias tidak sah, maka Demokrat dipastikan tak bakal bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan Pilkada mendatang.


“Jika skenario buruk itu terjadi, Partai Demokrat tentu tak lagi bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan Pilkada mendatang,” ujar Riefky dalam keterangan tertulis, mengutip Suara, pada Sabtu, 6 Februari 2021.


Kalau saja Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) berhasil, maka Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko akan dinobatkan sebagai ketua umum baru, menggantikan AHY.


Tentu hal tersebut membuat para kader yang memang tulus bekerja untuk citra Partai Demokrat terpuruk dan bersedih.


Meski begitu, sejatinya apabila Kongres Luar Biasa (KLB) tetap digelar maka akan melanggar AD/ART partai.


“Tidak mendapatkan persetujuan Majelis Tinggi Partai, dihadiri oleh mereka yang bukan pemegang suara yang sah, namun kemudian hasilnya dianggap sah dan segera disahkan oleh Kemenkumham, atau diresmikan oleh negara, tamatlah riwayat Partai Demokrat yang asli,” jelasnya.


Padahal sebelum ada isu kudeta, partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY sedang berjalan sebagaimana mestinya, bahkan disebut dalam kondisi baik-baik saja tanpa konflik.


Adapun sebenarnya pihak Demokrat ingin berkembang secara baik-baik di negeri ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


“Demokrat yang asli, yang ingin hidup dan berjuang secara baik-baik di negeri ini, sesuai dengan Konstitusi, Hak Politik, Tatanan Demokrasi dan Sistem yang berlaku,” imbuhnya.


Buntut panjang kudeta Demokrat, Moeldoko bakal kena rombak Presiden Jokowi?
Polemik isu yang digemborkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampaknya berbuntut panjang. Pasalnya kini, sosok dari pihak istana yang diduga jadi aktor kudeta Demokrat, yakni Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko disebut bakal kena pecat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam reshuffle kabinet mendatang.


Penilaian itu diungkapkan oleh pengamat politik, Iwel Sastra. Dia mengatakan, terkait isu kudeta Demokrat yang melibatkan Moeldoko tersebut bisa jadi membuat jabatannya sebagai Kepala KSP berada diujung tanduk.


Bahkan bukan tidak mungkin pada pertengahan tahun 2021 ini, Presiden Jokowi bakal merombak alias melakukan reshuffle dalam kabinetnya, salah satu nama yang bakal kena dampaknya adalah Moeldoko yang ikut kena pecat.


“Bisa saja nanti jika pertengahan tahun ini ada reshuffle, maka (Moeldoko) ikut direshuffle,” ujarnya, mengutip Rmol, pada Sabtu, 6 Februari 2021.


Terlebih saat ini pemerintah pusat, utamanya instruksi langsung dari Presiden Jokowi sedang gencar-gencarnya memberantas pandemi COVID-19 di Indonesia melalui sejumlah kebijakan seperti program vaksinasi.


Di balik giatnya kerja pemerintah yang dilakukan Presiden dan jajaran menterinya, Moeldoko malah diterpa angin kencang isu kudeta Demokrat. Hal itulah yang disebut-sebut membuat Presiden Jokowi sebagai atasan Moeldoko meradang alias kecewa.


Oleh sebabnya tak heran bila Moeldoko jadi salah satu tokoh yang diprediksi bakal rombak oleh Presiden Jokowi.


“Jika ada kemudian pembantunya malah fokus pada urusan lain, apalagi urusan politik yang terkait dengan kekuasaan, sepertinya Presiden akan kecewa berat,” imbuhnya.

---