BABAB.NET

Bahlil Duga Ada Skenario Di Balik Gerakan Kampus Kritik Jokowi Saya Ngerti Betul Barang Ini

papar berkaitan - pada 6/2/2024 - jumlah : 200 hits
Bahlil Lahadalia meyakini ada yang mendalangi gerakan dan petisi para civitas akademika kepada Presiden Jokowi

Jokowi Sebut Boleh Kampanye Perludem Minta Publik Awasi Setiap Aktivitas Presiden

papar berkaitan - pada 25/1/2024 - jumlah : 215 hits
Menurutnya dengan pernyataan itu bisa menjadi penentu dari segala pernyataan Jokowi yang seolah netral

Banyak Kampus Kritik Jokowi Ini Respons Gibran

papar berkaitan - pada 8/2/2024 - jumlah : 184 hits
Civitas akademika dari puluhan perguruan tinggi melontarkan kritik dan peringatan kepada Presiden Jokowi atas sikapnya terkait penyelenggaraan Pemilu 2024

Video Ahok Ngegas Kritik Gibran Tak Bisa Kerja Ini Jawaban Balasan Putra Sulung Presiden Jokowi

papar berkaitan - pada 9/2/2024 - jumlah : 222 hits
Gibran Rakabuming Raka tak mempemasalahkan kritik keras Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Foto Didampingi Prabowo Ini Momen Jokowi Blak Blakan Presiden Boleh Kampanye Dan Memihak Di Pilpres

papar berkaitan - pada 24/1/2024 - jumlah : 352 hits
Jokowi menyebut dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik

Wakil Menteri Atr Berkat Presiden Jokowi Rakyat Bisa Tidur Nyenyak Tanpa Takut Mafia Tanah

papar berkaitan - pada 25/1/2024 - jumlah : 211 hits
Raja Antoni mengungkapkan betapa pentingnya memliki sertipikat tanah sebab sertipikat menjadi tanda bukti kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah

Jokowi Presiden Boleh Berkampanye Boleh Memihak

papar berkaitan - pada 24/1/2024 - jumlah : 234 hits
Begitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye

Video Presiden Jokowi Tertawa Ditanya Pose Dua Jari Menyenangkan

papar berkaitan - pada 25/1/2024 - jumlah : 215 hits
Menurut Presiden Jokowi itu adalah hal yang menyenangkan

Video Keras Reaksi Anies Soal Jokowi Presiden Boleh Memihak Negara Tak Diatur Pakai Selera

papar berkaitan - pada 25/1/2024 - jumlah : 221 hits
Capres Anies Baswedan meminta para pakar hukum tata negara memberi pandangan terkait pernyataan Presiden Jokowi