Fahri Hamzah Pemerintah Sangat Bijak Kalau Pilkada Ditunda Berbahaya Sekali

---

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah membela sikap pemerintah tetap Pilkada serentak 2020 sesuai jadwal. Fahri mengatakan pemerintah sangat bijak tetap menggelar Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19.


Masa bakti kepala daerah yang daerahnya menggelar Pilkada serentak 2020 bakal habis pada Januari 2021. Menurut Fahri, jangan nanti kepala daerah yang mengisi jabatan pada Januari 2021 adalah dari penunjukan alias pelaksana tugas.


Dia berdalih dalam situasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi di masa Covid-19 saat ini, mandat harus berasal murni dari rakyat tidak bisa mandat rakyat dijalankan oleh pelaksana tugas atau PLT kepala daerah.


Kenapa Fahri ngotot Pilkada serentak tetap lanjut pada ( Desember 2020? Berikut alasannya.


Fahri Hamzah menjelaskan, Pilkada tahun ini merupakan pesata demokrasi yang bersejarah dan sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sebab Pilkada dijalankan dalam situasi krisis pandemi Covid-19.






Dalam situasi krisis ini, kepala daerah dipilih oleh rakyat langsung, sebab pada situasi demikian, pemimpin harus mendapat legitimasi rakyat. Fahri mengatakan, jika Plt kepala daerah yang mengisi jabatan pada Januari 2021, maka kepala daerah terbatas dalam menjalankan program kesejahteraan rakyatnya.


“Dengan cara apapun mandat harus diperbaharui, dengan cara langsung mendapatkan mandat dari rakyat. Tak bisa PLT, tak bisa karena butuh kesanggungpan pada saat krisis, PLT kewenangannya di UU dibatasi, akses anggaran terbatas,” jelas Fahri di Medan, dalam Deklarasi dukungan Partai Gelora pada pasangan Bobby-Aulia, sebagaimana ditayangkan di YouTube Fahri Hamzah.


Fahri sebut Pemerintah sangat bijak


Untuk itu, Fahri memuji langkah pemerintah bersikap Pilkada serentak teta lanjut seuai jadwal 9 Desember nanti.


“Jadi keputusan pemerintah tetap Pilkada Desember mendatang adalah keputusan yang sangat bijak,” jelasnya.


Fahri mengatakan, apabila Pilkada serentak ditunda kembali, bukan digelar 9 Desember 2020, situasinya akan runyam.


“Karena apabila men-delay kembali, maka kita akan menyongsong krisis legitimasi masif di pemerintahan kita di daerah. Itu berbahaya sekali bagi keberlanjutan kepemimpinan daerah,” dalih Fahri.


Jokowi emoh tunda Pilkada


Juru Bicara Presiden Jokowi, Fajroel Rachman mengatakan Jokowi bersikap Pilkada sesuai jadwal dengan pertimbangan pesta demokrasi ini tetap bisa dijalankan hanya saja mengingat situasi masa pandemi wajib untuk menegakkan protokol kesehatan.


“Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi. Tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” jelas Jubir Presiden Jokowi dalam keterangan rilisnya, Senin 21 September 2020.


Jokowi melalui jubirnya mengatakan pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada.


Apalagi KPU sebagai penyelenggara Pilkada ini sudah mengeluarkan ketentuan pelaksanaan pesta demokrasi dengan protokol kesehatana.


“Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No.6/2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah,” tulisnya.


Makanya Jokowi mengajak kepada jajaran kementerian dan lembaga untuk menyiapkan segala sesuatu dalam menghadapi Pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum.

---