Christina Aryani Anggota Komisi I Dpr Usul Penempatan Personel Tetap Di Papua

Penanganan Separatis Papua
Tempatkan Personel Tetap di Papua

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani mengusulkan adanya penempatan personel aparat keamanan yang bersifat tetap dan bukan situasional di wilayah Papua untuk mengatasi kelompok separatis bersenjata. Hal itu untuk membangun komunikasi dan dapat mempersempit ruang gerak kelompok separatis tersebut.

“Hal itu perlu penempatan personel di Polres atau Kodim di 29 kabupaten dan kota. Polres atau Kodim bisa melakukan pembinaan dan pendekatan masyarakat melalui satuan pembinaan masyarakat (Satbinmas) dan bintara pembina desa (Babinsa). Hal itu untuk membangun komunikasi dan dapat mempersempit ruang gerak kelompok separatis,” kata anggota Komisi 1 DPR, Christina Aryani kepada Koran Jakarta, Minggu (5/1).

Upaya itu, tambah Christina, untuk mempermudah koordinasi dalam kondisi medan yang luas dan sulit akses. Hal itu perlu dilakukan karena ketika terjadi aksi gerakan separatis bersenjata di satu tempat, sulit untuk mengirimkan tambahan personel dalam waktu singkat.

Butuh Waktu

Christina menuturkan permasalahan kelompok separatis bersenjata ini sangat kompleks sebab mereka menjalankan operasinya dengan cara gerilya. “Medan di Papua luas dan aksesnya cenderung tidak bersahabat, sehingga membutuhkan waktu dan banyak personel untuk melakukan penumpasan maksimal,” kata Christina.

Baca juga: Presiden Papua Harusnya Pasal Makar Tak Berlaku Bagi Kami

Christine mengatakan dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Panglima TNI, diketahui gerakan kelompok ini sehingga penanganannya harus dilakukan dengan mengacu pada hukum. “Komisi I DPR sudah melakukan kunjungan kerja ke Papua dalam upaya memahami lebih lanjut permasalahan ini,” kata Christina.

Anggota Komisi 1 DPR, Yan Mandenas menyarankan pemerintah melakukan pendekatan dalam penanganan kelompok separatis bersenjata di Papua yaitu berhadapan langsung dengan aktor intelektual mereka. Ini diperlukan agar pengikut aktor tersebut dapat menghentikan tindakan kekerasan dan pembantaian.

Selain itu, pemerintah pusat perlu melakukan asistensi terhadap pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota. “Adapun ide saya sebagai anggota Komisi I daerah pilihan Papua yaitu memberikan alokasi dana otonomi khusus (Otsus) untuk menangani kelompok separatis ini,” kata Yan.

Kemudian, pemerintah perlu mengevaluasi kinerja aparat TNI yang dikerahkan ke daerah Papua untuk tidak melakukan tindakan represif. “Sebaiknya, pemerintah merangkul dan menjaga situasi keamanan di wilayah Papua, khususnya di pegunungan, daratan, dan pesisir pantai,” ucap Yan. dis/N-3

Sumber: http://www.koran-jakarta.com/tempatkan-personel-tetap-di-papua/

Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

https://phaul-heger.blogspot.com/2020/01/christina-aryani-anggota-komisi-i-dpr.html

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini

Kasus Suap Komisioner Kpu Komisi Ii Jelaskan Aturan Dan Mekanisme Paw Anggota Dpr

papar berkaitan - pada 10/1/2020 - jumlah : 171 hits
Kalau terkait dengan PAW sudah jelas aturan hukumnya Kalau yang terpilih berhalangan tetap meninggal dan mengundurkan diri penggantinya adalah yang memiliki suara terbanyak kedua kata Saan

Anggota Komisi Ix Dpr Kecewa Iuran Bpjs Tetap Naik

papar berkaitan - pada 4/1/2020 - jumlah : 208 hits
Kurniasih mengatakan Pemerintah yang terdiri dari Kementerian Kesehatan DJSN dan BPJS Kesehatan telah melakukan rapat maraton bersama dengan Komisi IX sampai dini hari sebanyak 2 kali yaitu pada 7 November 2019 dan 12 Desember 2019

Anggota Komisi I Dpr Jangan Ada Sejengkal Pun Wilayah Ri Diklaim Negara Lain

papar berkaitan - pada 6/1/2020 - jumlah : 223 hits
Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin meminta Pemerintah tegas dan menolak arogansi China yang mengklaim sebagian wilayah laut Natuna

Anggota Dpr Dukung Pemerintah Kirim Nota Protes Karena Kapal China Masuk Natuna

papar berkaitan - pada 31/12/2019 - jumlah : 225 hits
Pemerintah bisa mengkaji kembali keterlibatan RI dalam inisiatif inisiatif multilateral yang diinisiasi oleh China di forum internasional seperti inisiatif One Belt One Road tegas Charles

1 287 Anggota Nakal Ditindak Kapolri Dinilai Dpr Serius Benahi Polri

papar berkaitan - pada 2/1/2020 - jumlah : 145 hits
Sebagai gambaran kata Sahroni Polri telah melakukan penindakan terhadap 1 287 personel kepolisian yang tercatat melakukan pelanggaran kode etik profesi sepanjang 2019 meningkat 7 persen dari tahun sebelumnya yakni 1 203 pelanggaran

Anggota Dpr Minta Pemerintah Tak Terprovokasi Oleh China Soal Natuna

papar berkaitan - pada 5/1/2020 - jumlah : 209 hits
China sangat tahu dan cukup cerdik membaca situasi yang ada dan kekuatan yang dimilikinya

Jadi Anggota Dpr Ahmad Syaikhu Dicabut Pks Dari Bursa Cawagub Dki

papar berkaitan - pada 7/1/2020 - jumlah : 172 hits
Ya sisanya ada pak Agung kan Ya nanti kita lihat apakah tetap pak Agung atau kita ambil yang lain yang jelas tetap ada kader PKS kata Sohibul

Anggota Dpr Yakin Irjen Nana Mendapat Kepercayaan Jokowi Jadi Kapolda Metro Jaya

papar berkaitan - pada 25/12/2019 - jumlah : 250 hits
Pasti ada komunikasi sebelum Kapolri menempatkan Kapolda Metro Jaya kepada Presiden kata Wayan

Komisi Vi Dpr Kami Fokus Selesaikan Masalah Jiwasraya Tanpa Membuat Gaduh

papar berkaitan - pada 6/1/2020 - jumlah : 191 hits
Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aria Bima menyebut salah satu solusi terkait persoalan kasus gagal bayar polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya adalah dengan cara restrukturisasi Anggota DPR RI asal Solo itu meyakini kasus Jiwasr...