BABAB.NET

Jadi Tersangka Begini Modus Jubir Timnas Amin Indra Charismiadji Diduga Gelapkan Pajak Rp1 1 M

papar berkaitan - pada 28/12/2023 - jumlah : 123 hits
Kejari Jakarta Timur menjelaskan penangkapan Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji atas dugaan penggelapan pajak dan TPPU

Jubir Amin Indra Charismiadji Jadi Tersangka Perpajakan Dan Tppu Rugikan Negara Rp1 1 Miliar

papar berkaitan - pada 28/12/2023 - jumlah : 130 hits
Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya

Kasus Dugaan Penggelapan Pajak Jubir Timnas Amin Indra Charismiadji Ditahan Di Rutan Cipinang

papar berkaitan - pada 28/12/2023 - jumlah : 216 hits
Indra Charismiadji telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Penjelasan Djp Kemenkeu Terkait Kasus Jubir Amin Indra Charismiadji

papar berkaitan - pada 28/12/2023 - jumlah : 126 hits
Dwi menjelaskan selama proses pengusutan kasus ini juga telah dilakukan tahapan pengawasan

Jubir Timnas Amin Ditangkap Kejaksaan Nasdem Ajukan Penangguhan

papar berkaitan - pada 28/12/2023 - jumlah : 196 hits
Jubir AMIN Indra Charismiadji ditangkap karena diduga terlibat kasus penggelapan pajak

Kejari Jaktim Sebut Spdp Indra Charismiadji Terbit Sejak Agustus 2023

papar berkaitan - pada 28/12/2023 - jumlah : 227 hits
Namun Cakra enggan untuk menjelaskan terkait waktu pastinya soal penetapan tersangka Indra

Muhammadiyah Tegaskan Netral Bantah Klaim Ikut Kawal Suara Amin Di Pilpres 2024

papar berkaitan - pada 21/12/2023 - jumlah : 158 hits
Muhammadiyah tak terlibat timses mana pun di Pilpres 2024

Brin Ungkap Banyak Tka China Di Indonesia Jubir Amin Sangat Menyakiti Rakyat

papar berkaitan - pada 25/12/2023 - jumlah : 275 hits
Mantan Wakil Menteri ATR Wakil Kepala BPN itu menyebut tanggapan Menko Marves itu tidak sepatutnya dilontarkan di ruang publik

Jaksa Agung St Burhanuddin Menjawab Tudingan Penangkapan Jubir Timnas Amin Terkait Politik

papar berkaitan - pada 31/12/2023 - jumlah : 173 hits
Jaksa Agung menyatakan tidak ada politisasi dalam proses penegakan hukum tersebut khususnya berkenaan dengan Pilpres 2024